Ketika Perang Dibingkai sebagai Nubuat: Bahaya Apokaliptisisme dalam Diskursus Militer Oleh: Endang Kusmadi Jurnalis, Penggerak Literasi dan Pemerhati Sosial -Politik Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, muncul sebuah laporan yang memantik perdebatan serius tentang batas antara keyakinan agama dan profesionalisme militer. Seorang prajurit Amerika Serikat berpangkat non-commissioned officer (NCO) dilaporkan mengirimkan keluhan kepada Michael Weinstein dari Military Religious Freedom Foundation. Dalam laporannya, ia menyebut bahwa seorang komandan unit militer membuka pengarahan kesiapsiagaan tempur dengan menyatakan bahwa konflik dengan Iran merupakan bagian dari “rencana Tuhan”, bahkan mengutip Book of Revelation untuk menggambarkan skenario Armageddon. Lebih jauh, komandan tersebut diklaim menyatakan bahwa Donald Trump “diurapi oleh” Jesus Christ untuk menyalakan “api penanda” di Iran yang akan memicu peristiwa akhir zaman. Jika pernyataan ini benar, persoalannya bukan sekadar kontroversi retorika keagamaan. Ia menyentuh isu yang jauh lebih mendasar: bagaimana keyakinan religius dapat memengaruhi cara pandang terhadap perang, musuh, dan legitimasi kekerasan. Militer modern dibangun di atas prinsip profesionalisme: disiplin, rasionalitas strategis, serta kepatuhan pada hukum perang dan kontrol sipil. Dalam kerangka ini, keputusan militer seharusnya didasarkan pada kalkulasi keamanan nasional, bukan interpretasi teologis mengenai akhir zaman. Di banyak negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat, kebebasan beragama prajurit tetap dilindungi. Namun kebebasan tersebut tidak berarti bahwa keyakinan religius dapat dijadikan kerangka ideologis untuk membenarkan operasi militer. Ketika konflik geopolitik dibingkai sebagai bagian dari nubuat ilahi, garis antara strategi militer dan misi keagamaan menjadi kabur. Di sinilah letak kekhawatirannya. Retorika apokaliptik memiliki daya mobilisasi emosional yang kuat. Ia dapat mengubah perang dari sekadar konflik politik menjadi pertempuran kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Dalam kondisi...Bersambung...

*Bantuan Presiden untuk Pembelian Sapi di Aceh Capai Rp72,75 Miliar, Aceh Utara Terima Terbanyak* *Aceh* — Pemerintah menyalurkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia untuk pembelian sapi bagi desa-desa terdampak bencana di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan data penyaluran, total bantuan mencapai Rp72,75 miliar untuk pengadaan 1.455 ekor sapi. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah penerima bantuan terbesar dengan alokasi 391 ekor sapi senilai Rp19,55 miliar. Disusul Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 210 ekor sapi dengan nilai Rp10,5 miliar dan Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 161 ekor sapi dengan total Rp8,05 miliar. Sementara itu, Kabupaten Aceh Timur menerima 151 ekor sapi senilai Rp7,55 miliar, Kabupaten Pidie Jaya 98 ekor sapi senilai Rp4,9 miliar, serta Kabupaten Bener Meriah memperoleh 91 ekor sapi senilai Rp4,55 miliar. Kabupaten Gayo Lues mendapatkan 86 ekor sapi senilai Rp4,3 miliar. Untuk daerah lainnya, Kabupaten Bireuen menerima 45 ekor sapi senilai Rp2,25 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara 45 ekor sapi senilai Rp2,25 miliar, dan Kabupaten Pidie memperoleh 40 ekor sapi senilai Rp2 miliar. Kabupaten Nagan Raya menerima 29 ekor sapi senilai Rp1,45 miliar. Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Barat masing-masing memperoleh 20 ekor sapi dengan nilai bantuan Rp1 miliar. Kota Langsa menerima 12 ekor sapi senilai Rp600 juta, Kota Lhokseumawe 11 ekor sapi senilai Rp550 juta, serta Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Selatan masing-masing menerima 10 ekor sapi senilai Rp500 juta. Sementara itu, Kabupaten Simeulue menerima 5 ekor sapi dengan total bantuan Rp250 juta. Berdasarkan catatan program, harga satu ekor sapi ditetapkan sebesar Rp50 juta. Bantuan ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di desa-desa yang terdampak bencana, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi warga. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pangan dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Kenapa Perdana Menteri Lebih dikenal dari Presiden Israel? Karena sistem parlementer, bukan presidensial. Di sistem ini, pemerintahan dijalankan oleh PM yang didukung parlemen, sementara presiden lebih menjaga legitimasi negara dan stabilitas simbolis Di Israel, Presiden dan Perdana Menteri (PM) itu dua jabatan berbeda karena sistem pemerintahannya parlementer, tidak seperti Indonesia atau AS yang presidennya juga memimpin pemerintahan. *Presiden Israel Isaac Herzog* Posisi: Kepala Negara Sifat kekuasaan: Mayoritas simbolik / seremonial *Fungsi utama* : Mewakili negara dalam acara kenegaraan dan diplomasi, Menandatangani undang-undang, Memberi pengampunan (pardon), Menunjuk tokoh politik untuk membentuk pemerintahan setelah pemilu, Simbol persatuan nasional. Presiden dipilih oleh parlemen (Knesset) untuk masa jabatan 7 tahun dan tidak memimpin pemerintahan atau membuat kebijakan. *Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu* *Posisi*: Kepala Pemerintahan Sifat kekuasaan: Eksekutif — paling kuat secara politik Fungsi utama: Memimpin kabinet dan jalannya pemerintahan, Menentukan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, Mengelola keamanan, ekonomi, dan administrasi negara, Mewakili negara dalam negosiasi internasional. Dalam sistem Israel kekuasaan eksekutif lebih dominan nyata berada dalam tangan PM dan kabinet, karena Israel adalah demokrasi parlementer. Presiden Israel adalah Simbol negara / pemersatu Nasional perdana Menteri Israel “Bos operasional” yang menjalankan negara atau dalam istilah politik: Presiden adalah Head of State (kepala negara). Sedangkan PM sebagai Head of Government (kepala pemerintahan)

Selamat & Sukses Prof, Dr. Mirza Tabrani, SE., M. B. a., D. B. A.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Nasrul menilai lemahnya manajerial Sekda saat ini yang berdampak pada amburadulnya tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lambannya respons birokrasi terhadap penanganan bencana di lapangan. Menurutnya, ada tiga alasan utama mengapa jabatan tersebut harus segera dievaluasi. Pertama, ia menyoroti kegagalan Sekda pada tes OJK saat pencalonan komisaris Bank Aceh sebagai bukti lemahnya kompetensi. Kedua, terkait jenjang karier yang dianggap tidak melalui proses diklat kepemimpinan yang tertib. Terakhir, rekam jejak jabatan yang tidak pernah menyentuh instansi vital seperti Bappeda, Keuangan, maupun Inspektorat. “Akibatnya, kita melihat tata kelola ASN Pemerintah Aceh menjadi amburadul. Ada dokter menjadi pegawai hutan, ada ahli transportasi di dinas kesehatan. Bahkan karena ketidakmampuan Sekda sebagai Ketua TAPA, mengakibatkan Kepala Bappeda harus menjadi korban dan berhenti tengah jalan, padahal ia adalah pakar perencanaan,” kata Nasrul Zaman kepada media, Selasa (27/1/2026). Selain itu, Nasrul juga menilai lambannya respons Sekda dalam penanganan bencana. Nasrul menilai terdapat ketimpangan ritme kerja yang mencolok antara Gubernur dengan Sekda. Saat Gubernur sudah turun langsung dan menetap bersama para korban, Sekda dinilai masih sibuk dengan agenda seremonial yang tidak mendesak. “Dalam koordinasi kerja penanganan bencana, kita melihat respons Sekda pada hari ketiga masih acara seminar, padahal Pak Gubernur sudah turun lapangan. Bukan mempercepat pencairan dana BTT (Belanja Tak Terduga), malah satu minggu setelah bencana baru dicairkan,” tegasnya. Lebih lanjut, Nasrul memuji langkah mandiri Gubernur yang harus bergerak cepat meminta bantuan jaringan pribadinya karena lemahnya koordinasi birokrasi di bawah kendali Sekda. Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, koordinasi antar-Forkopimda Aceh akan terus terhambat, terutama saat pimpinan daerah sedang berada di lapangan.

Sekda Aceh dan KPI Bahas Pengawasan Media Sosial yang Dinilai Kian Meresahkan BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh memimpin rapat koordinasi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh untuk membahas kondisi media sosial di Aceh yang dinilai semakin memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, Kamis (22/1). Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh tersebut melibatkan jajaran komisioner KPI Aceh serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh. Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya merespons perkembangan ruang digital yang dinilai semakin sulit dikendalikan. Dalam rapat itu, hadir Ketua KPI Aceh Reza Fahlevi bersama para komisioner. Sekda Aceh turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Sekda Aceh dalam arahannya menyampaikan bahwa kondisi media sosial di Aceh dinilai telah melampaui batas dan berpotensi mengguncang moral masyarakat serta sendi-sendi sosial. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi, informasi, dan komunikasi positif, dalam banyak kasus justru berubah menjadi ruang penyebaran konten yang meresahkan, provokatif, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh. “Fenomena ini tidak bisa dibiarkan. Dampaknya sangat luas, mulai dari rusaknya moral generasi muda, meningkatnya konflik sosial, hingga terganggunya tatanan nilai yang selama ini menjaga masyarakat Aceh,” ujar Sekda. Rapat tersebut juga membahas mekanisme pengawasan terhadap konten media sosial dan penerbitan digital. KPI Aceh memaparkan peran dan kewenangan lembaga dalam melakukan pengawasan siaran, termasuk tantangan di era digital ketika batas antara penyiaran konvensional dan konten media sosial semakin kabur. Ketua KPI Aceh Reza Fahlevi menegaskan bahwa .... bersambung...

Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Dewan Energi Nasional Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/01/2026). Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, serta Keppres RI Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Pemerintah. Adapun keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah yang dilantik, yakni: 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional; 2. Menteri Keuangan sebagai anggota Dewan Energi Nasional; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota Dewan Energi Nasional; 4. Menteri Perhubungan sebagai anggota Dewan Energi Nasional; 5. Menteri Perindustrian sebagai anggota Dewan Energi Nasional; 6. Menteri Pertanian sebagai anggota Dewan Energi Nasional; 7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai anggota Dewan Energi Nasional; dan 8. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Sementara anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan yang dilantik, yaitu: 1. Johni Jonatan Numberi; 2. Mohammad Fadhil Hasan; 3. Satya Widya Yudha; 4. Sripeni Inten Cahyani; 5. Unggul Priyanto; 6. Saleh Abdurrahman; 7. Muhammad Kholid Syeirazi; dan 8. Surono. Sumber: BPMI Setpres #KemensetnegRI #RilisPresiden

Sekretaris Kabinet Terima Gubernur Aceh, Bahas Pemulihan Pascabencana Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (28/1/2026), beberapa menit menjelang dini hari. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini pemulihan pascabencana di Aceh. Dalam pertemuan itu, dibahas kemajuan pembangunan rumah hunian bagi warga terdampak bencana. Hingga saat ini, hampir 4.000 unit rumah telah selesai dibangun khusus di wilayah Aceh, di samping program perbaikan rumah bagi warga yang memilih tetap menempati hunian lama mereka. Selain sektor perumahan, pertemuan juga menyoroti pencairan anggaran daerah yang telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh juga membahas progres pemulihan infrastruktur umum yang saat ini berangsur pulih, sebagai bagian dari upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.