oleh M Rizal Fadillah*
OPINI – Dengan modal klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan mendukung Capres pilihan Jokowi Hary Tanoesoedibjo Ketum Partai Perindo jumawa akan mencalonkan Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate dari Partai Nasdem. Keluar dari Istana terlihat Hary sumringah. Layak dan positifkah jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo ? Jawaban cepatnya adalah tidak layak dan tidak positif.
Jokowi sekalipun memiliki hak prerogatif harus berfikir dalam untuk menunjuk Hary sebagai Menteri.
Memaksakan kehendak tanpa fikir panjang bisa menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri.
Empat alasan tidak layak dan tidak positif jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo pengganti Plate, yaitu :
Pertama, Hary Tanoe bukan Ketum partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary Threshold artinya Perindo tidak memiliki wakil di DPR.. Sebagai partai yang “tidak memenuhi syarat” tidak layak Hary menjadi Menteri dalam konfigurasi Menteri dari partai politik. Bakal menimbulkan kecemburuan politik dari partai liga termasuk PDIP.
Kedua, bila beralasan bahwa Hary Tanoe profesional di bidang komunikasi dan informasi karena berprofesi sebagai pengusaha media, maka justru itu yang membunuh profesionalitasnya. Di samping itu, tokoh politik juga dipastikan akan ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kelak semakin tidak profesional pekerjaan Hary sebagai Menteri Kominfo.
Ketiga, membawa etnis Tionghoa sebagai kekuatan ‘tawar-menawar’ adalah blunder. Klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan berada di belakang Jokowi merupakan jilatan berbahaya. Tionghoa yang Hary keluarkan dari kandang tentu saja negatif bagi komunitas Tionghoa, bagi Jokowi dan bagi stabilitas politik negeri. Mempertajam sentimen etnik.
Keempat, menilai urusan publik Jokowi hanya duit dan duit, sehingga harus habis-habisan pebisnis dalam kabinetnya. Diujung masa jabatan sebenarnya duit bukan penolong tapi bisa menjadi penodong. Jokowi adalah sasaran tembak. Membunuh Plate untuk menghidupi diri melalui Hary bukan solusi tetapi kiriman peti mati.
Jokowi jika menunjuk Hary Tanoe sebagai maka pengganti seperti berjudi. Pengganti Menteri seharusnya dari partai partai khususnya PDIP. PDIP telah memberi andil bagi pengusutan dan penetapan tersangka Johnny Plate oleh Kejagung. Megawati akan lebih marah atas pilihan Hary sebagai Menkominfo.
Maka janganlah Hary Tanoe menjadi Menteri Kominfo. Membawa politik identitas ke dalam pemerintahan adalah menambah kuat permusuhan dan perlawanan terhadap etnik Tionghoa.
Hari Kebangkitan Nasional 2023 yang bertemakan “Semangat untuk Bangkit” bukanlah hari bangkitnya masyarakat Tionghoa apalagi hari bangkit seorang Hary. Akan tetapi itu adalah hari bangkit pribumi untuk melawan penjajah. Bangkit secara nasional demi kedaulatan rakyat.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-115.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
