Oleh: Juni Ahyar, akademisi dan pemerhati pendidikan serta bahasa
OPINI – Ketika pelajar lebih mengenal tren viral dibandingkan tokoh bangsa, ketika judi online mulai menyasar remaja, dan ketika kesehatan mental anak muda terus memburuk akibat tekanan media sosial, maka Hari Kebangkitan Nasional 2026 tidak boleh lagi diperingati sekadar melalui upacara dan slogan seremonial. Momentum 20 Mei harus dimaknai sebagai panggilan serius untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
Sejarah mencatat, kebangkitan nasional Indonesia lahir dari kesadaran kaum terdidik melalui organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Saat itu, bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan fisik. Namun hari ini, ancaman terhadap bangsa hadir dalam bentuk yang lebih halus dan kompleks: banjir informasi, degradasi moral, budaya instan, kecanduan ruang digital, serta melemahnya daya pikir kritis generasi penerus bangsa.
Kemajuan teknologi memang membawa banyak kemudahan. Internet membuka akses ilmu pengetahuan tanpa batas dan mempercepat komunikasi global. Akan tetapi, tanpa literasi digital dan pendidikan karakter yang kuat, ruang siber justru dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan siber, hingga judi online tumbuh subur di tengah lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara sehat.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, pengguna internet Indonesia mencapai 78,16 persen dari total populasi. Angka tersebut meningkat menjadi 79,50 persen pada 2024 dan kembali naik menjadi 80,66 persen pada 2025.
Tingginya penggunaan internet itu didominasi kelompok usia produktif dan pelajar. Namun peningkatan akses digital tersebut belum sepenuhnya diiringi kemampuan berpikir kritis dan etika digital yang memadai. Tidak sedikit anak muda menghabiskan waktu berjam-jam menggulir konten media sosial, tetapi semakin jauh dari budaya membaca, diskusi ilmiah, dan penguatan wawasan kebangsaan.
Fenomena itu terlihat nyata di lingkungan pendidikan. Banyak pelajar lebih tertarik mengejar popularitas di media sosial dibandingkan prestasi akademik. Praktik plagiarisme digital semakin marak, etika komunikasi melemah, dan penggunaan kecerdasan buatan sering kali dilakukan tanpa tanggung jawab akademik. Teknologi yang seharusnya menjadi alat pembelajaran justru berpotensi melahirkan generasi instan yang miskin proses dan kehilangan kemampuan berpikir mendalam.
Dunia pendidikan pun tampak belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan zaman. Sekolah masih terlalu sibuk mengejar target kurikulum, angka kelulusan, dan administrasi, sementara pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kesehatan mental siswa sering kali terabaikan. Padahal, tantangan terbesar generasi hari ini bukan hanya kemampuan menghafal pelajaran, melainkan kemampuan menyaring informasi dan bertahan di tengah tekanan sosial digital.
Krisis literasi menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan skor literasi membaca pelajar Indonesia berada di angka 359 poin, turun 12 poin dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 371 poin. Angka tersebut juga jauh di bawah rata-rata negara OECD yang berada di kisaran 476 poin.
Bahkan, skor literasi membaca Indonesia pada 2022 tercatat sebagai salah satu yang terendah sejak Indonesia mengikuti PISA. Rendahnya budaya literasi tidak hanya berdampak pada prestasi pendidikan, tetapi juga memengaruhi kemampuan masyarakat memahami informasi secara kritis. Akibatnya, hoaks, propaganda digital, dan disinformasi lebih mudah menyebar di tengah masyarakat yang lemah daya bacanya.
Krisis digital bukan hanya berdampak pada kemampuan berpikir generasi muda, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis mereka. Tekanan media sosial membuat banyak remaja mengalami kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi. Banyak anak muda terlihat aktif di dunia maya, tetapi merasa kesepian dalam kehidupan nyata. Mereka tumbuh dengan akses internet tanpa batas, tetapi minim perhatian, pendampingan emosional, dan ruang aman untuk didengar.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat gangguan mental emosional pada remaja mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional pada remaja meningkat dari 6,1 persen pada 2013 menjadi 9,8 persen pada 2018. Kondisi ini menjadi sinyal serius bahwa persoalan kesehatan mental generasi muda tidak lagi bisa dianggap sebagai isu pinggiran, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi persoalan stunting yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia masa depan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk akan menghadapi hambatan dalam perkembangan kognitif, pendidikan, dan produktivitas saat dewasa. Kebangkitan nasional tidak mungkin terwujud apabila generasi mudanya tumbuh dalam kondisi rapuh, baik secara fisik maupun mental.
Karena itu, menjaga tunas bangsa tidak cukup hanya melalui pidato tahunan dan seremoni kebangsaan. Kebangkitan nasional hari ini harus diwujudkan melalui langkah konkret dan keberpihakan nyata terhadap masa depan generasi muda.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap judi online dan konten digital yang merusak generasi muda. Literasi digital harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan, bukan sekadar pelengkap. Sekolah dan kampus juga perlu memperkuat layanan konseling agar persoalan kesehatan mental remaja tidak terus diabaikan. Di saat yang sama, budaya membaca harus kembali dihidupkan melalui penguatan perpustakaan, ruang diskusi, dan akses buku yang merata hingga daerah.
Negara juga tidak boleh terus tertinggal menghadapi perkembangan ruang digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan regulasi dan pengawasan. Jika tidak diantisipasi secara serius, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana kemajuan justru dapat berubah menjadi ancaman terhadap kualitas generasi bangsa.
Keluarga pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga harus hadir sebagai pendamping emosional. Banyak anak hari ini kehilangan tempat bercerita di rumah sehingga mencari pelarian di dunia maya yang belum tentu aman bagi perkembangan mental mereka.
Bagi masyarakat Aceh, semangat kebangkitan nasional memiliki makna yang lebih mendalam. Aceh dikenal sebagai daerah dengan sejarah perjuangan panjang, identitas budaya yang kuat, serta nilai religius yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Tradisi meunasah, pendidikan dayah, dan nilai kebersamaan yang diwariskan leluhur sesungguhnya dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi krisis digital saat ini. Karena itu, menjaga generasi muda Aceh dari narkoba, degradasi moral, penyalahgunaan teknologi, dan krisis identitas bukan sekadar tugas sosial, melainkan bagian dari menjaga martabat daerah dan bangsa.
Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus menjadi titik refleksi bersama bahwa bangsa besar tidak boleh kehilangan generasinya. Bangsa yang gagal menjaga kualitas generasi mudanya sesungguhnya sedang menyiapkan kemunduran peradabannya sendiri.
Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang mengangkat bambu runcing di medan perang, melainkan tentang membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, beretika, berbudaya, dan mampu bersaing di era global tanpa kehilangan identitasnya sebagai bangsa. Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, melainkan oleh seberapa kuat karakter generasi yang tumbuh di dalamnya.
