MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,35 juta orang per November 2025. Angka ini menurun tipis dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 7,46 juta orang. Namun, tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
Dari total 155,27 juta penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang tercatat bekerja, sedangkan sisanya merupakan pengangguran. BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, baik karena sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, menunggu mulai bekerja, maupun yang telah berhenti mencari pekerjaan.
Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,45 persen. Disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,55 persen. Sementara lulusan D-IV, S1, S2, dan S3 mencatat tingkat pengangguran sebesar 5,38 persen.
Selanjutnya, lulusan Diploma I, II, dan III mencatat tingkat pengangguran sebesar 4,22 persen. Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 3,76 persen, sedangkan tingkat pengangguran terendah berasal dari lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 2,29 persen.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal serius bagi masa depan bangsa, terutama karena pengangguran banyak berasal dari kelompok terdidik.
“Ini bencana. Lulusan D3 dan S1 menganggur adalah bencana di atas bencana. Karena mereka sudah mendapat banyak pendidikan dan pelatihan, tetapi tidak digunakan,” ujar Mardani melalui akun X miliknya, Kamis (12/2/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Ia mendorong adanya perubahan dalam tata kelola pendidikan serta kebijakan industri nasional untuk menekan angka pengangguran terdidik.
“Mesti ada revolusi sistem pendidikan tinggi yang memastikan lulusannya mampu bersaing secara global, termasuk kemampuan negara menyiapkan industri serta mempercepat investasi asing langsung. Jika tidak, ini bisa menjadi bahan bakar negatif bagi perubahan sosial yang tidak terencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem pendidikan dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan industri serta percepatan investasi asing langsung, pengangguran terdidik berpotensi menjadi persoalan sosial yang lebih besar di masa depan.
Data BPS ini menjadi pengingat bahwa gelar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jaminan mutlak untuk memasuki dunia kerja, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. (EQ)
