MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Basarnas, serta jajaran pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya.
Menko PMK Pratikno mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan penanganan bencana agar segera memasuki tahapan berikutnya, termasuk masa transisi pascatanggap darurat.
“Kami baru saja menyelesaikan rapat bersama Pemerintah Aceh dan BNPB untuk mengakselerasi penanganan bencana agar segera masuk ke tahap berikutnya,” kata Pratikno usai rapat.
Ia menilai penanganan bencana di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan berkat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, relawan, serta TNI dan Polri. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakter permasalahan berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Saat ini fokus kita adalah percepatan tahapan lanjutan, termasuk pembangunan hunian sementara,” ujarnya.
Selain penanganan pengungsi, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah menjelang bulan Ramadan, di antaranya renovasi masjid dan musala yang mengalami kerusakan berat maupun sedang. Pendataan korban dan kerusakan terus disinkronkan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, dari 18 daerah terdampak banjir besar di Aceh, sebanyak tujuh kabupaten/kota telah memasuki masa transisi tanggap darurat, sementara 11 daerah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat.
“Dengan masih banyaknya daerah yang berada dalam status tanggap darurat, besar kemungkinan status tanggap darurat tingkat provinsi juga akan diperpanjang,” katanya.
Adapun tujuh daerah yang dinilai masih terdampak parah meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Terkait hunian sementara, Suharyanto menjelaskan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal. Sebagian warga menolak hunian terpusat dan memilih tetap tinggal di lingkungan kampung masing-masing.
“Model hunian sementara yang menyesuaikan keinginan masyarakat tersebut kami izinkan,” ujarnya.
BNPB juga akan menyalurkan bantuan dana penghunian bagi pengungsi yang memilih tinggal di rumah kerabat atau tetangga. Bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga akan diberikan secara bertahap selama Desember, Januari, dan Februari, melalui transfer langsung ke rekening penerima di Bank Aceh.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan, sejumlah akses jalan yang sebelumnya terputus kini telah kembali dapat dilalui, khususnya di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Distribusi bantuan logistik, terutama beras, terus dipasok ke daerah terdampak melalui jalur darat.
“Hasil rapat ini diharapkan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat oleh Menko PMK agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (EQ)
