Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh
SEJARAH dan dinamika demokrasi di Indonesia telah dibahas oleh para sejarahwan dan para peneliti humaniora dalam berbagai buku sejarah, bahkan telah diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dari berbagai sumber rujukan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, dinamika entah itu bersifat revolusi, reformasi, dan pergolakan telah membagi jenis demokrasi di negara ini pada dua tipe; demokrasi elite sebagai sebuah sistem yang dikendalikan oleh kelompok elitis dan demokrasi akar rumput di mana demokrasi secara samar seperti dikendalikan oleh pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini yaitu rakyat.
Meskipun dalam pandangan Platon, demokrasi sebenarnya merupakan bentuk pemerintahan yang tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan aristokrasi, Walaupun setelah Samuel Huntington meramalkan benturan peradaban terjadi di dunia saat ini, demokrasi tampak telah menjadi bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia.
Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara demokrasi terbaik di dunia pasca-keruntuhan Orde Baru. Platon menempatkan demokrasi sebagai bentuk yang tidak terlalu baik memang wajar, sebagai seorang idealis, ia memiliki harapan dan cita-cita besar negara-negara di dunia ini dikendalikan oleh para cerdik pandai dan orang-orang baik. Bagi Platon, hanya ketika dikendalikan oleh orang-orang baiklah negara akan diliputi oleh potensi-potensi kebaikan.
Mantra demokrasi tersurat pada ungkapan sakral dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak era kemerdekaan, semangat ini telah digelorakan oleh pemerintah Orde Lama dan tertuang bukan hanya pada Undang-Undang Dasar, juga dalam setiap tindak-tanduk pemerintah dan rakyat saat itu.
Era keemasan demokrasi di masa Orde Lama terlihat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. Saat itu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui saluran-saluran politik dengan tanpa tekanan namun berdasarkan ideologi yang mereka yakini dapat membawa negara pada perubahan besar.
Namun kontestasi demokrasi di masa Orde Lama hanya dalam hitungan tidak lebih dari lima tahun telah melahirkan apa yang disebut demokrasi elite, demokrasi yang dikendalikan oleh kaum elite entah itu oleh eksekutif atau legislatif.
Demokrasi jenis ini menjadi latar belakang kelahiran demokrasi terpimpin, masa jabatan presiden sudah tidak lagi mengindahkan periodisasi dan lama menjabat. Istilah mentereng sebagai sebutan bagi pemimpin di era demokrasi terpimpin antara lain; paduka yang mulia, sebagai partisi yang membedakan rakyat sebagai kaum papa dengan mereka yang menduduki kursi-kursi eksekutif dan legislatif sebagai manusia mulia yang patut disanjung dipuja.
Kekuatan demokrasi elite menjadi lebih kokoh di masa Orde Baru. Semua bidang kehidupan strategis benar-benar dikendalikan dengan asas sentralisasi. Daerah sebagai habitat rakyat semesta meskipun memiliki wakil-wakilnya di parlemen mengalami disfungsi sebagai rakyat yang semestinya. Suara sumbang dalam bentuk aspirasi, kemerdekaan berekspresi, dan kebebasan berpendapat dinyatakan subversif dan dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
Pemerintah begitu mudah mengawasi dan memberi serta mengambil tindakan terhadap kegiatan-kegiatan kelompok akar rumput ketika tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Lembaga-lembaga penyiaran dan pemberitaan diharuskan menawarkan informasi seragam terhadap peristiwa yang beragam. Saluran politik rakyat hanya berlaku satu kali dalam lima tahun.
Rakyat tidak memiliki kewenangan memperbincangkan persoalan politis di warung-warung kopi karena kebebasan berserikat dan berkumpul dimarginalisasi hanya pada sektor perekonomian, itu pun harus berhadapan dengan aturan-aturan yang kurang populis.
Dengan label Bapak Pembangunan, Soeharto memang telah berhasil membawa negara ini pada satu kondisi yang lebih stabil secara politis jika dibandingkan dengan masa Orde Lama yang dipenuhi oleh drama pergolakan dan pertikaian kelompok yang kasar dan begitu konkret dan tidak terselubung. Pertumbuhan ekonomi berkembang dari satu pelita ke pelita berikutnya. Keberhasilan ini dicirikan oleh kuatnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Nilai rupiah dalam pertukaran dan transaksi begitu kuat, bayangkan hanya dengan uang Rp.10,- saja seorang anak dapat membeli lima macam makanan di tahun 80-an.
Orde Baru konsisten dalam membangun kekuatan bangsa dan tetap menempatkan diri berada di tampuk singgasana di atas dua kekuatan politik lainnya agama dan nasionalis. Kelompok komunis dijadikan musuh bersama meskipun laten dan tidak nampak namun secara telaten dikampanyekan sebagai perongrong nilai-nilai Pancasila. Tidak ada sedikitpun ruang gerak bagi masyarakat -kendati dilakukan dalam bingkai akademis- untuk memperbincangkan ideologi kiri. Dalam bentuk apapun ideologi kiri, sosialisme, dan komunisme merupakan perusak jati diri bangsa.
Sebagai seorang penganut tradisi Jawa yang kuat, alih-alih memanifestasikan anasir kebudayaan daerah. Soeharto lebih mengedepankan sikap Jawa Sentris dalam banyak kebijakannya. Budaya-budaya daerah dijadikan bagian penting karena merupakan akar budaya bangsa hanya menyentuh beberapa unsur kebudayaan saja, misalnya kesenian dan bahasa. Aksara tradisional hanacaraka Jawa dijadikan salah satu topik dari mata ajar Bahasa Daerah. Memunculkan ide-ide dan unsur budaya lainnya dipandang dapat menjadi percikan disintegrasi bangsa. Semoga Demokrasi, menjadi milik rakyat.
Demokrasi elite Orde Baru terlihat sangat kuat ketika pemerintahan dikendalikan oleh Soeharto bersama patron kliennya. Sumber daya bangsa dikuasai oleh siapapun yang memiliki akses pada kekuasaaan yang dikendalikan oleh militer. Lumrah terjadi, kekuasaan yang dikendalikan oleh militer cenderung mengedepankan stabilitas dan keamanan namun acap kali menyimpan duri dalam sekam yang dapat meletup pada suatu waktu.
Awal tahun 80-an, geopolitik dunia telah memasuki prakeruntuhan komunisme. Walakin, revolusi Iran pada tahun 1979 dan dinamika negara-negara Arab yang telah menjadi negara-negara petrodollar selama dua dekade sebelumnya mulai memunculkan kekuatan baru Islam Politis dengan beragam varian kelompok dan ideologi yang dibawanya. Tesis Samuel Huntington tentang benturan peradaban dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi pada tahun 80-an ketika Soviet berhasil diusir dari Afganistan oleh aliansi kekuatan Amerika Serikat dan relawan-relawan dari negara-negara berpenduduk Islam.
Pascapengusiran pasukan Soviet, para relawan atau veteran Afganistan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu ; Pertama, mereka yang menetap di Afganistan. Kedua, mereka yang berpindah ke negara-negara yang mereka pandang darul harb seperti Filipina. Dan ketiga, mereka yang pulang ke negara masing-masing, mengisi kajian-kajian keagamaan sebagai narasumber dan memberikan pemaparan bagaimana mereka berjuang melawan kekuatan komunis di Afganistan. Tidak sedikit dari kelompok ini menjadi tutor langsung bagi kelompok yang memandang Orde Baru dengan asas tunggalnya telah mengamputasi Islam.
Kelahiran Demokrasi Akar Rumput : Prediksi tentang kelahiran demokrasi akar rumput, rakyat diberikan akses secara penuh untuk menentukan pilihan, kemerdekaan berekspresi dan berpendapat, dan dapat dengan suka rela menyalurkan aspirasi politiknya telah dikemukakan oleh Deutch pada tahun 1960. Kelahiran demokrasi jenis ini merupakan satu keniscayaan, karena begitulah bandul bentuk dan sistem pemerintahan akan terus bergulir dan silih berganti.
Ciri utama kelahiran demokrasi akar rumput disebabkan oleh antara lain; kejenuhan rakyat semesta terhadap sistem lama, kebencian massal terhadap praktik-praktik jahat penguasa dalam melakukan tindakan KKN, semakin bertambahnya kelompok menengah secara ekonomi, dan keinginan untuk menentukan arah dan cita-cita bangsa secara mandiri.
Dua tahun sebelum Soeharto mengundurkan diri, jenis demokrasi ini mulai menunjukkan tunas-tunasnya. Diawali oleh krisis moneter dan desakan terhadap pemerintah untuk menuntaskan krisis moneter yang mengarah ke krisis multidimensi namun tidak pernah dapat dituntaskan juga telah memantik aksi massa sampai di daerah. Para penggagas demokrasi akar rumput yang sebelumnya sering dikategorikan sebagai para pembuat subversif mendapat angin segar menumbangkan demokrasi elite yang – bukan hanya telah renta – namun benar-benar telah keropos dari dalam. Tahun 1998 merupakan tonggak awal kelahiran demokrasi akar rumput. Sejarah mencatat era Orde Baru telah selesai dan digantikan oleh Era Reformasi. Pemilihan kata reformasi ini semula dilakukan dengan membandingkan reformasi yang terjadi di Eropa pada abad ke-15 menjelang renaissance. Tentu saja dua reformasi ini, antara apa yang terjadi di Eropa abad ke-15 dengan di Indonesia di penghujung abad ke-20 begitu berbeda, namun dipandang memiliki kemiripan dalam tataran praktis.
Jika sebelum era reformasi seluruh bidang kehidupan rakyat benar-benar dikendalikan secara penuh oleh negara, era reformasi menawarkan janji-janji manis dan kebaikan. Tak pelak, lima tahun setelah reformasi keran kebebasan dan kemerdekaan berekspresi sangat nyata dan berubah menjadi euforia.
Setiap persoalan bangsa yang mengalami jalan buntu dan tidak dapat lagi diselesaikan melalui saluran lembaga kenegaraan sering didesak oleh rakyat dengan turun langsung ke jalanan. Ekpresi primordialis lahir di beberapa wilayah dan telah menjadi catatan sejarah kelam di awal reformasi, perang entis yang berkembang menjadi pertikaian atas nama agama terjadi di Maluku dan Poso.
Ketertiban terganggu, sejumlah peraturan sudah tidak lagi diindahkan sepenuhnya di kelompok akar rumput. Di antara kita mungkin masih mengingat dengan baik, bagaimana para pengendara sepeda motor dengan santai mengemudikan motor tanpa memakai helm dan berlalu-lalang di hadapan polisi lalu lintas. Partai politik menjamur dengan harapan kehadiran partai-partai ini dapat menjadi wadah aspirasi dan mampu mengembalikan kembali marwah demokrasi paling bersih seperti pada tahun 1955. Kehadiran berbagai partai politik ini tentu berbanding lurus dengan ideologi-ideologi yang dibawa dan dianutnya.
Meskipun Gus Dur telah mencabut salah satu Ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia, namun para pengusung ideologi marxis ini masih malu-malu untuk mengekspresikan diri melalui politik praktis. Kelompok ini lebih memilih meramaikan tragedi tahun 65-an sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh Soeharto. Mereka juga secara telaten menerbitkan buku-buku bermuatan pandangan Karl Marx dan mengenalkan kembali ideologi komunis dalam kajian-kajian tertentu bertajuk kebudayaan.
Begitu berbeda dengan kelompok komunis, kubu Islam justru menjadikan awal reformasi sebagai momentum untuk mendirikan dan menghidupkan kembali partai-partai bernuansa keislaman, dari mulai partai berbasis Islam Tradisional, Modern, hingga Islam Transnasional yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Al-Banna, Quthb, dan Maududi. Kelompok lain seperti Hizbut Tahrir memilih tidak mendirikan partai politik karena mereka memandang sistem demokrasi sebagai penyimpangan dari ajaran yang mereka terima dari An-Nabhani. Kelompok ini tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, namun secara simultan terus- menerus mempropagandakan kebobrokan rezim, memandang umat Islam sering didzalimi, kemudian menawarkan konsep Khilafah yang mereka pandang sebagai penawar dan solusi kehidupan.
Apa yang terjadi pada seperempat abad lalu memang harus dibayar dengan harga mahal oleh sebuah bangsa. Demokrasi akar rumput tidak selamanya menjadi baik jika rakyat belum memahami kiprah hakiki keberadaan mereka bagi suatu negara. Kita dapat dengan mudah menyaksikan, di era demokrasi akar rumput ini hampir setiap hari perbincangan tidak pernah lepas dari tajuk politik.
Arah kebijakan negara hingga daerah dikendalikan oleh siapa pemegang kekuatan politis paling besar. Bayangkan, meskipun pemilu akan diselenggarakan tahun 2024, tidak sedikit kita menyaksikan tindakan-tindakan yang seharusnya diperlihatkan oleh para pemimpin di setiap daerah mencerminkan “Bapak Masyarakat”, justru lebih didominasi oleh kepentingan kelompok dan popularitas diri.
Banda Aceh, 18 Maret 2023
