Penulis : Sirajul Munir [Abi Munir] Pemerhati Budaya
OPINI | Medialiterasi.id – Anugerah atau gelar kehormatan budaya Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) untuk Pj Walikota Lhokseumawe Imran oleh Keraton Surakarta dinilai belum tepat, karena pembangunan seni budaya di Kota Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik.
Pemerhati budaya Sirajul Munir menilai, anugerah dan gelar yang diterima Pj Imran pada Selasa (18/07/2023) malam di Solo, seharusnya diberikan bagi mereka yang mampu mengembangkan dan melestarikan seni budaya dengan baik, terutama seni budaya kearifan lokal.
Faktanya selama setahun terakhir, masyarakat seniman di Kota Lhokseumawe bergerak sendiri dengan sumberdaya terbatas, tanpa didukung dengan kebijakan anggaran yang sesuai, tanpa regulasi, tanpa sarana memadai dan hal-hal lain.
“Indikatornya sederhana, postur APBK Lhokseumawe tahun lalu dan 2023 untuk kegiatan seni budaya dibawah 1 persen, itupun hanya untuk sanggar internal Pemko, belum lagi soal regulasi ruang berseni yang terus berkutat ditingkat draft, ini sudah lama. Sehingga ruang gerak seni budaya di Lhokseumawe sangat terbatas,” kata Munir, pada Rabu (19/07/2023).
Indikator lain, Pj belum mampu mendorong sebagian penggunaan dana CSR untuk memberdayakan masyarakat seni, termasuk seniman tradisi. Contohnya seni Rapai Uroeh yang telah ditetapkan sebagai ikon seni budaya Kota Lhokseumawe, faktanya aktivitas mereka semakin berkurang.
Belum lagi soal minim panggung kreatifitas yang digelar pemerintah di ruang publik. Ini juga bukti Pemko belum memiliki agenda khusus dan semangat membangun seni budaya dengan baik. Sedangkan di daerah lain di Indonesia, iklim berseni dibangun sejurus dengan jalannya pembangunan pemerintah.
“Kita semua sepakat seniman harus kreatif, namun Pj juga harus kreatif untuk mengambil kebijakan terhadap peluang-peluang memberdayakan masyarakat seni. Bila berdalih tidak ada uang daerah, berarti Pak Imran tidak kreatif, miskin ide,” ungkapnya.
Munir juga menyarankan Pj Imran mengganti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, A Haris dengan penjabat yang memiliki visi seni budaya. Karena kondisi buruk iklim berseni budaya di Lhokseumawe saat ini tak lepas dari minimnya SDM pejabat tersebut.
“Masih ada setahun lagi bagi Pj Imran untuk berbenah, biar anugerah yang diterima sesuai dengan fakta. Langkah awal Imran bisa duduk dengan masyarakat seni tidak hanya di kota, tapi juga seniman di gampong-gampong, agar bisa melihat permasalahan seni budaya di kota ini lebih mendalam,” pungkasnya.
