Oleh: Rifqi Maulana, S.H.
Koordinator Nasional Presidium Pemuda Barat
Perdamaian Aceh tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah. Ia harus menjadi energi positif yang menggerakkan Aceh menuju masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat.
Perdamaian yang telah diperjuangkan dengan perjalanan panjang dan pengorbanan besar harus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Karena itu, tantangan Aceh hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menjaga perdamaian, melainkan bagaimana mengubah perdamaian menjadi kekuatan pembangunan.
Perdamaian harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekonomi rakyat, mendorong kemajuan teknologi, menarik investasi yang produktif, serta memastikan sumber daya yang dimiliki Aceh memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Perjalanan panjang Aceh telah memberikan pelajaran bahwa konflik hanya meninggalkan biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang mahal. Karena itu, generasi hari ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan luka masa lalu tidak menjadi alasan untuk terus hidup dalam perpecahan.
Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan belenggu.
Keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik. Perdamaian harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Perdamaian harus sampai ke meja makan rakyat. Harus terasa di rumah petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, mahasiswa, dan anak-anak muda yang sedang mencari masa depan.
Jika masyarakat hidup lebih aman, tetapi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan berkualitas, akses modal, pasar, dan kesempatan untuk berkembang, berarti pekerjaan rumah kita masih panjang.
Karena itu, pembangunan Aceh harus diarahkan pada penciptaan ekonomi produktif yang mampu mengurangi ketergantungan sekaligus memperbesar kemampuan masyarakat untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah tempat sumber daya diambil, lalu nilai tambahnya dinikmati di luar daerah. Aceh harus menjadi tempat di mana nilai tambah itu diciptakan.
Kita harus membangun industri pengolahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan teknologi, memperkuat UMKM, serta menciptakan ekosistem usaha yang memungkinkan manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di Aceh.
Dengan demikian, kekayaan alam tidak hanya menjadi angka dalam laporan investasi, tetapi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Dalam membangun kemandirian ekonomi, Aceh tidak boleh mengabaikan persoalan energi.
Energi bukan semata-mata persoalan sumber daya alam. Energi merupakan salah satu fondasi bagi pertumbuhan industri, investasi, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika kita berbicara tentang kedaulatan ekonomi, maka kemandirian energi harus menjadi bagian dari pembicaraan tersebut.
Aceh memiliki potensi energi yang perlu dikelola secara baik, transparan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Pengembangan energi baru dan terbarukan juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan generasi muda perlu membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem energi yang kuat.
Logikanya sederhana. Energi yang kuat akan membuka ruang bagi industri. Industri menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli memperkuat aktivitas ekonomi. Dari sanalah kesejahteraan dapat dibangun secara berkelanjutan.
Namun, pengelolaan energi tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya. Yang lebih penting adalah bagaimana Aceh memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan bagaimana masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk tumbuh di dalam ekosistem tersebut.
Kedaulatan ekonomi tidak berarti Aceh harus menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, Aceh harus terbuka terhadap investasi, perdagangan, teknologi, dan kerja sama.
Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan posisi tawar yang kuat.
Kita tidak anti-investasi. Investasi justru dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Tetapi investasi harus memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, memperkuat usaha masyarakat, dan membangun rantai pasok lokal.
Aceh harus menjadi mitra yang kuat, bukan sekadar pasar atau tempat mengambil sumber daya.
Karena itu, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan wirausaha muda harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam arus investasi dan pembangunan ekonomi.
Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton.
Kedaulatan ekonomi dimulai ketika rakyat memiliki kemampuan untuk berproduksi. Ketika anak muda mampu membangun usaha, petani memiliki pasar yang layak, nelayan mendapatkan akses teknologi, UMKM mampu naik kelas, dan produk Aceh mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, pada saat itulah kedaulatan ekonomi mulai menemukan bentuknya.
Kita harus mengubah paradigma dari ekonomi yang hanya mengandalkan konsumsi menjadi ekonomi yang menghasilkan produk, menciptakan nilai, dan membuka lapangan kerja.
Dalam agenda besar tersebut, pemuda harus mengambil posisi yang lebih strategis.
Pemuda Aceh tidak boleh hanya menjadi kelompok yang ramai ketika terjadi persoalan. Pemuda harus hadir dengan gagasan, inovasi, keberanian, dan solusi.
Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan hanya apa yang dapat diberikan negara kepada pemuda, tetapi juga apa yang dapat diberikan pemuda kepada daerahnya.
Jika ingin Aceh berubah, maka pemuda harus menjadi bagian dari perubahan itu.
Anak muda Aceh harus didorong untuk masuk ke sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi, ekonomi kreatif, pertanian modern, kewirausahaan, pendidikan, hukum, dan industri.
Kita membutuhkan generasi yang tidak takut bersaing.
Anak muda Aceh harus berani membangun perusahaan, menciptakan teknologi, membuka lapangan kerja, mengembangkan produk lokal, dan membawa karya Aceh ke luar daerah bahkan ke pasar internasional.
Jangan hanya menjadi konsumen. Kita harus menjadi produsen.
Jangan hanya mencari pekerjaan. Kita harus mampu menciptakan pekerjaan.
Semangat tersebut bukan berarti mengabaikan peran pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan kreativitas dan keberanian anak muda berkembang melalui pendidikan, pelatihan, akses permodalan, infrastruktur, serta kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha dan inovasi.
Semua agenda besar tersebut tidak akan mudah diwujudkan tanpa persatuan.
Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Perbedaan pilihan politik juga merupakan sesuatu yang wajar. Namun, kepentingan bersama harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.
Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan berbeda dalam tujuan.
Tujuan kita harus sama: membangun Aceh yang aman, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.
Jangan sampai perbedaan politik, kepentingan kelompok, maupun perdebatan mengenai masa lalu membuat kita kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan.
Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi sekaligus menawarkan solusi. Dunia usaha harus membuka kesempatan. Akademisi harus memberikan pengetahuan. Pemuda harus membawa inovasi.
Jika seluruh kekuatan tersebut bergerak dalam satu ekosistem, Aceh akan memiliki fondasi pembangunan yang jauh lebih kuat.
Persatuan bukan berarti menyeragamkan pikiran. Persatuan berarti memiliki tujuan bersama meskipun terdapat perbedaan cara pandang.
Setiap momentum perdamaian seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan peringatan.
Perdamaian harus diisi dengan prestasi.
Isi perdamaian dengan lapangan kerja.
Isi dengan pendidikan berkualitas.
Isi dengan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Isi dengan kemandirian energi.
Isi dengan ekonomi rakyat yang kuat.
Isi dengan inovasi dan teknologi.
Isi dengan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda.
Kita tidak boleh melupakan sejarah. Luka masa lalu harus tetap menjadi pelajaran agar tragedi serupa tidak terulang. Namun, kita juga tidak boleh terus hidup dalam luka.
Kita harus mampu berdamai dengan sejarah sekaligus berani mengambil peluang masa depan.
Sejarah harus menjadi kompas, bukan belenggu.
Perdamaian harus menjadi fondasi.
Persatuan harus menjadi kekuatan.
Kemandirian harus menjadi tujuan.
Dan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan.
Aceh memiliki modal yang besar. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kekhususan daerah, pengalaman sejarah, serta generasi muda yang memiliki potensi besar.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menyatukan seluruh kekuatan tersebut menjadi sebuah agenda pembangunan yang jelas dan berkelanjutan.
Kita tidak boleh membiarkan kekayaan Aceh hanya menjadi potensi yang terus dibicarakan dari tahun ke tahun.
Potensi harus diubah menjadi produktivitas.
Produktivitas harus melahirkan nilai tambah.
Nilai tambah harus menciptakan lapangan kerja.
Dan lapangan kerja harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di situlah perdamaian menemukan maknanya yang paling substantif.
Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang. Perdamaian adalah kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, jangan wariskan konflik. Wariskan kemampuan.
Jangan wariskan ketergantungan. Wariskan kemandirian.
Jangan wariskan sekat. Wariskan persatuan.
Jangan biarkan generasi berikutnya hanya mengenang Aceh sebagai daerah yang pernah mengalami konflik. Wariskan kepada mereka Aceh yang mampu mengubah sejarah menjadi kekuatan, perdamaian menjadi produktivitas, dan sumber daya menjadi kesejahteraan.
Pada akhirnya, perjuangan terbesar kita hari ini bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan perdamaian, tetapi bagaimana memastikan perdamaian membuat rakyat Aceh hidup lebih baik.
Perdamaian adalah kesempatan.
Mari kita ubah kesempatan itu menjadi kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan ekonomi.
Sebab perdamaian yang sejati bukan hanya ketika masyarakat tidak lagi saling berkonflik, melainkan ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup aman, bekerja, berusaha, belajar, berkembang, dan menatap masa depan dengan penuh harapan.
Aceh, 15 Agustus 2026
