LAMPUNG – Proses belajar mengajar di SD Kualasidang, Lampung, terpaksa diliburkan lebih awal dari kalender pendidikan. Pasalnya kondisi bangunan sekolah yang berdiri diatas air ini, tepatnya di Sungai Mesuji mengalami kerusakan yang sangat parah.
Salah satu tenaga pendidik, Yuharlis mengungkapkan, demi menjaga keamanan dan keselamatan siswanya, pihaknya saat ini terpaksa meliburkan seluruh siswanya.
“Dengan terpaksa kami liburkan murid-murid lebih awal dari libur nasional menyambut Idulfitri 1444 H, yakni tanggal 19 – 25 April. Masalahnya bangunan sekolah ini sudah sangat mengancam keselamatan anak-anak dalam kegiatan belajar,” ungkap Yuharlis usai dirinya menyampaikan libur sekolah kepada murid-muridnya,Senin, (03/04/ 2023)
Lebih dalam Yuharlis mengungkapkan, selama kurun waktu 20 tahun lebih, sekolah ini tidak pernah mendapatkan bantuan fisik, baik penambahan kelas, apalagi pengadaan gedung baru dari Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Dirinya sangat berharap dan meminta agar Kemendikbudristek memperhatikan sekolah di garis depan dan nasib para guru-guru di pelosok yang berada di daerah 3T seperti di perkampungan nelayan Kuala Mesuji Lampung.
Hak pendidikan sudah di atur di UUD 1945 yaitu di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan pendidikan yang layak untuk kemajuan bangsa (masyarakat) di masa-masa yang akan datang. Dengan itu, pendidikan adalah faktor khusus yang harus di perhatikan oleh pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan agar bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.
“Salah satu tujuan program Indonesia pintar, ada program untuk sekolah garis depan. Di mana pemerintah mempunyai nawacita, untuk hadir di daerah-daerah pelosok seperti sekolah kami yang berada di daerah 3T ini. Kami berharap pemerintah mewujudkan program, bukan hanya sekedar janji yang dimuat dalam program,” harap Yuharlis, Senin (03/4/2023).
Yuharlis menjelaskan, SD Kualasidang termasuk dalam kategori sekolah garis depan. Di mana sekolah yang dibangun di tempat-tempat terdepan, di pelosok, di daerah pinggiran, dan di daerah perbatasan.
” Ini fakta, Negara tidak hadir disini. Mulai dari fasilitas, sarana prasarana, bahkan nasib guru yang telah 20 tahun lebih mengajar tidak diperhatikan negara,” tambah Yuharlis.
Lebih dalam dirinya mengungkapkan, selain hal tersebut diatas, pada periode tahun ajaran 2022, dana BOS tahap 2 hilang sehingga guru tidak menerima upah honorer. Kini kembali terulang, periode tahun 2023, dana BOS tahap I tak kunjung cair, padahal sudah diawal bulan April. “Artinya upah honorer kami juga akan hilang lagi. Betapa sangat menyedihkan negeri ini, jangankan memberikan secarik kertas penghargaan, berbagai tunjangan, program PPPK, bahkan dana BOS pun sepertinya mempermainkan kami sebagai guru yang puluhan tahun mengabdi di daerah 3T,” ucap Yuharlis.
“Kami juga selama ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mesuji, Korwas [UPTD] kecamatan Rawajitu Utara, bahkan pernah kami sampaikan langsung masalah dan kendala kami kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung melalui pak Waskita pada kunjungan kerjanya di sekolah kami beberapa tahun lalu,” tuturnya menambahkan.
“Semoga Bapak Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo, Bapak Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim, Ibu Menkeu Sri Mulyani, dan instansi lainnya menyikapi dan membantu agar proses belajar mengajar di sekolah kami dapat berjalan lancar,” tutupnya. [Kontributor : Indra Darmawan]
