MEDIALITERASI.ID | JAYAPURA – Panglima Tertinggi West Papua Army, Demianus Magai Yogi, membantah keterlibatan kelompoknya dalam penembakan terhadap tiga pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, Kamis (10/9/2026).
Demianus meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Ia menegaskan, warga sipil, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik, harus dilindungi.
“Jangan sekali-kali menembak warga sipil, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik. Mereka harus dilindungi dan dihargai sesuai dengan hukum humaniter,” demikian pernyataan Demianus.
Ia juga meminta setiap tuduhan terhadap kelompok maupun individu terkait penembakan didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataannya, Demianus menuding penembakan tersebut dilakukan oleh pihak yang ia sebut sebagai “binaan kolonial Indonesia”. Menurut dia, tindakan tersebut bertujuan menciptakan konflik untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Namun, tuduhan tersebut merupakan klaim dari pihak West Papua Army dan belum didukung bukti independen yang dapat diverifikasi.
Demianus juga membantah adanya pihak yang mengatasnamakan Komando TPNPB untuk melakukan tindakan yang, menurut dia, dapat merusak ideologi perjuangan Papua Merdeka.
“Kami perlu menghargai hukum humaniter. Sistem militer harus menjunjung tinggi hukum humaniter dan melindungi masyarakat sipil,” ujarnya.
Penembakan Masih dalam Penyelidikan
Penembakan terhadap tiga pegawai Pemkab Jayawijaya terjadi ketika rombongan pegawai sedang mengantarkan bantuan kepada masyarakat di Distrik Muliama, Kamis (10/9/2026).
Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Ilham Datu Ramang mengatakan penembakan terjadi sekitar pukul 15.45 WIT. Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, tiga korban dilaporkan meninggal dunia dan telah dievakuasi ke RSUD Wamena.
“Insiden tersebut terjadi saat korban bersama rekan-rekannya sedang mengantarkan bantuan pangan dengan menggunakan kendaraan roda empat,” kata Ilham.
Menurut Ilham, rombongan tersebut berjumlah delapan orang. Mereka membawa bantuan berupa ternak babi untuk diserahkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo membenarkan adanya penembakan terhadap tiga pegawai Pemkab Jayawijaya di Distrik Muliama.
Namun, kepolisian belum menetapkan identitas maupun kelompok yang diduga sebagai pelaku. Polisi masih menyebut pelaku sebagai orang tidak dikenal (OTK) karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan.
Informasi mengenai kondisi korban juga masih berbeda. Kodim 1702/Jayawijaya sebelumnya melaporkan tiga korban meninggal dunia, sedangkan kepolisian menyebut dua korban meninggal dunia dan satu korban lainnya dalam kondisi kritis.
Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Desak Akses Mekanisme HAM PBB
Selain membantah keterlibatan kelompoknya, Demianus kembali mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengunjungi wilayah Papua.
Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan sikap negara-negara Pasifik melalui Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).
Menurut Demianus, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik, baik aparat keamanan Indonesia maupun kelompok bersenjata, tidak boleh menjadikan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik sebagai sasaran.
Ia juga menyerukan persatuan organisasi-organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka.
“Papua tetap merdeka. PIF dan MSG sudah jelas,” demikian bagian dari pernyataannya.
Demianus mengatakan perjuangan Papua Merdeka harus diarahkan pada upaya mengakhiri konflik dan melindungi masyarakat sipil. (Rex Sapau)
