Oleh :
T.M. Jamil TA, Dr, Drs, M.Si
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh.
Tulisan ini hadir ke hadapan pembaca untuk mengupas dan membahas tentang pengalaman yang telah terjadi dalam Pemilu 2019 yang lalu.
Sebenarnya, Tidak Ada Alasan untuk tidak bangga jadi rakyat dan bangsa Indonesia. Salah satu yang membuat hadirnya rasa bangga ini, dipicu rasa haru ketika saya menyaksikan bagaimana rakyat berbondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) memberikan suara dengan tertib dan damai pada Pemilu tahun 2019 dan pemilu sebelumnya.
Rakyat Indonesia telah memberikan komitmennya untuk melaksanakan pemilu yang damai dan beradab. Benar seperti apa yang dikatakan Bung Karno; bahwa kita adalah sebuah masyarakat bangsa yang berbudaya dan beradab. Menyaksikan suasana menyatu dan damai ini, menguatkan pandangan bahwa hingar bingar yang meresahkan belakangan ini, hanya terjadi di kalangan penguasa dan para elite (tepatnya baca : oknum elite) yang heboh memperebutkan ‘pepesan kosong’. Dunia medsos yang menyuguhkan perilaku para elite berkicau dan usreg dengan lontaran emosi dan nafsunya, ternyata tak berjalan sejajar dengan realita kehidupan rakyat kebanyakan. Mereka ternyata tetap bersatu dan hidup rukun, walau pilihan mereka dipastikan tak berada dalam satu suara.
Pendukung 01 (Jokowi) maupun 02 (Prabowo) waktu itu menjadi cair ketika mereka berada di bilik TPS menanti giliran untuk memberikan suaranya. Mereka duduk tertib sambil saling sapa, tanpa berkeinginan mengetahui Paslon 01 atau 02 yang akan menjadi pilihan diantara mereka. Sehingga perlu dipertanyakan; siapa yang sebenarnya tidak siap berdemokrasi secara baik, damai, dan bermartabat? Rakyat, atau para elite dan para pemimpin bangsa ini?
Mungkin Kita semua jadi bingung, untuk menjawabnya atas pertanyaan itu. Kadangkala, Saya sempat berpikir hal seperti gambaran di atas hanya terjadi di TPS, tempat di mana saya menjalankan hak konstitusi memberikan suara dalam Pemilu-Pilpres 2019. Ternyata ketika saya tanyakan kepada beberapa kawan yang tersebar dan tinggal di seputar Jakarta dan di berbagai provinsi, hal serupa walau tak sepenuhnya sama, disaksikan dan dirasakan juga oleh mereka. Sehingga bila terjadi berbagai ketegangan pasca penoblosan, dipastikan hal itu terjadi bukan kehendak dari rakyat kebanyakan.
Kalau pun terjadi ketegangan, sudah dapat dipastikan hal itu lebih dipicu oleh adanya sejumlah, sekelompok, atau elite satu entitas politik tertentu yang kepentingannya terganggu dan karenanya merasa dirugikan.Terlebih lagi ketika berada dalam kekalahan pada kontestasi pileg-pilpres kali ini. Padahal sampai azan subuh berkumandang saat itu, gambaran kekacauan akan terjadi di berbagai bilik pemungutan suara, masih berkecamuk dalam benak.
Wajar bila rasa malu begitu menampar muka saya, sebagai sesorang yang termasuk sebagai bagian dari para elite yang sudah tak pantas dan perlu lagi membanggakan diri. Justru para elite dan pemimpin kita, harus lebih banyak lagi belajar dari kearifan dan kedewasaan rakyatnya sendiri ataupun pemilihnya. Sehingga para elite tidak terserabut dari akar budaya kerakyatan bangsanya sendiri.
Hambatan utama yang membuat adanya kesenjangan perilaku dan budaya antara para elite dan rakyat kebanyakan; agaknya lebih disebabkan masih tingginya kesombongan intelektual (pseudo intelektual) yang dipertahankan dalam kehidupan para elite dan petinggi di negeri ini. Sengaja saya tidak begitu tertarik melakukan analisis dan prediksi seputar pertanyaan yang selama ini menghebohkan; Siapa yang bakal menang, Jokowi atau Prabowo saat itu?
Melihat sikap elegan yang diperagakan dan dipertontonkan oleh rakyat yang berbaris antri memberikan suara di bilik TPS, saya pun jadi ikut larut dalam sikap dan kesantunan mereka; menunggu hasil akhir nanti dengan sikap menerima kenyataan apa adanya. Siapa pun yang akan ke luar sebagai juaranya, itulah pilihan rakyat Indonesia hari itu. Itulah yang selalu terbisik dalam hati saya. Kalau pun terindikasi terjadi kecurangan yang terkait erat dengan perbuatan melawan hukum (pidana), biarlah institusi yang berwenang menangani untuk menyelesaikannya secara hukum.
Hanya dengan mengikuti kearifan rakyat kebanyakan. Inilah Pemilu adil, damai, dan bermartabat, dapat terwujud dalam bingkai Negara yang beradab. Bila suasana damai dan tertib menyuguhkan pelaksaan pemilu yang berjalan dengan damai, tertib, dan beradab, saya yakin, dunia pun akan kagum dan berdecak.
Indonesia dengan penduduknya yang 260 Juta (duaratus enam puluh juta lebih), memiliki ribuan suku, terdiri dari multi ras dan agama, bisa menjalankan sebuah pesta demokrasi (paling liberal) dengan damai dan bermartabat.
Namun sebaliknya, bila terjadi kericuhan dan kecurangan yang berlanjut dengan bentrok massa pendukung hingga menjurus pada perpecahan bangsa, dunia pun pasti ikut bersedih dan berduka. Dan kita sebagai bangsa, tak tahu lagi bagaimana harus menyembunyikan muka dan rasa malu itu.
Sebagai kesimpulan, pemilu 2019 berakhir kalau itu dengan kekacauan di sana sini, hanya akan terjadi bila para elite, petinggi, dan pemimpin negeri ini, gagal faham akan natural dan kultural bangsa dan rakyatnya sendiri. Bila demikian yang terjadi, rakyat yang berbudaya dan beradab, agaknya perlu bekerja keras lagi untuk mendidik para elite, petinggi dan pemimpinnya sendiri.
Saya sebetulnya, juga berharap dan berdo’a semoga Pemilu 2024 pun dapat berjalan dengan baik berpijak pada dewasanya rakyat Indonesia. Masya Allah. Semoga pemilu berjalan damai, tertib, dan bermartabat. Agar kebanggaan jadi rakyat Indonesia, tetap bergelora dalam benak dan sanubari seluruh warga bangsa ini. Semoga bangsa pemimpin, penguasa dan elit politik semakin lebih cerdas. Untuk itu, belajarlah pada rakyatmu sendiri.
Banda Aceh, 11 Mei 2023.
