Medialiterasi.id | Banda Aceh — Perbincangan di media sosial kembali menyoroti peran media massa dan pejabat publik dalam membentuk opini masyarakat. Sejumlah warganet menilai ruang publik saat ini lebih banyak diisi narasi adu argumen ketimbang solusi yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
Kritik itu muncul dalam sebuah unggahan yang viral sejak awal pekan ini. Dalam tulisannya, pengunggah menyatakan kekecewaan terhadap arah pemberitaan dan komunikasi publik yang dinilai tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Sejak awal bukan panggung yang berpihak pada rakyat, tapi panggung yang menyalurkan aspirasi pejabat,” tulis pengunggah tersebut. Ia juga menyinggung minimnya media yang secara konsisten membela kepentingan rakyat kecil.
Sasaran kritik juga tertuju pada konten di sejumlah kanal media dan figur publik. Salah satu nama kanal yang disebut adalah “Panci Ngibul Bersuara”. Dalam unggahan itu, kanal tersebut dituding ikut memperkeruh suasana dan menurunkan kualitas diskusi publik.
Selain itu, pengunggah menyoroti penggunaan istilah “Termul” yang viral di media sosial. Istilah itu disebut sebagai salah satu contoh polarisasi warganet yang memecah percakapan menjadi dua kubu.
“Yang rusak moralnya rakyat lagi, yang rusak adabnya rakyat lagi,” lanjut tulisan itu. Pengunggah juga menyinggung pernyataan pejabat publik, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menurutnya memicu perdebatan dan saling caci di ruang digital.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kanal media yang disebut maupun dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait tudingan tersebut.
Pengamat komunikasi dari Universitas di Aceh yang dimintai tanggapan terpisah mengatakan, di era digital setiap orang bisa menjadi produsen informasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya verifikasi, keberimbangan, dan etika dalam menyampaikan kritik.
“Media dan pejabat publik memang punya tanggung jawab besar. Tapi kritik juga harus berbasis data dan disampaikan dengan cara yang tidak memperdalam perpecahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, fenomena saling serang di media sosial seperti penggunaan label dan sindiran menunjukkan adanya krisis literasi digital. Menurutnya, publik perlu ruang dialog yang sehat agar kritik tidak berhenti pada saling menyalahkan.
Kasus ini menambah daftar panjang perdebatan tentang kualitas ruang publik di Indonesia tahun ini. Di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan kritik membangun dan pemberitaan tetap berpihak pada fakta, bukan pada konflik. (*)
Artikel ini disusun berdasarkan unggahan warganet yang beredar di media sosial. Pihak-pihak yang disebut dalam tulisan berhak memberikan hak jawab.
