Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul)/Foto: dok. Kemensos
12 juta data baru dari BKKBN jadi pemicu perubahan signifikan pada DTSEN Volume 3. Pemerintah sudah koreksi lewat Volume 3.1
Medialiterasi.id | Jakarta — Keluhan masyarakat soal desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tiba-tiba naik meski kondisi ekonomi masih pas-pasan akhirnya mendapat penjelasan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut lonjakan itu dipicu masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke dalam DTSEN Volume 3. Data tersebut belum melalui verifikasi dan validasi, sehingga menyebabkan pergeseran desil yang tidak wajar.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) telah menindaklanjuti dengan menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai bentuk koreksi. Menurut Gus Ipul, pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data melalui berbagai sumber, termasuk perbaikan langsung bersama pemerintah daerah.
Desil Bukan Ukuran Kaya-Miskin
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menegaskan desil bukan “sertifikat” kaya atau miskin.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” jelas Andy.
Ia menjelaskan, desil merupakan pemeringkatan relatif dari 10 kelompok kesejahteraan. Setelah penduduk diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, mereka dibagi 10. Karena sifatnya relatif, posisi seseorang bisa berubah meski kondisi ekonominya tetap, jika keluarga lain dalam pemeringkatan ikut berubah.
Perubahan signifikan di Volume 3 memang terjadi setelah 12 juta data BKKBN masuk. Isu ini mencuat bersamaan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” ujar Andy.
Bansos Tidak Otomatis Hilang
Gus Ipul meluruskan kekhawatiran bahwa perubahan desil otomatis menghapus penerima bantuan sosial.
“Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret. Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan data, itu tidak otomatis hilang, karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali,” jelasnya.
Andy menambahkan, desil hanya berfungsi sebagai pertimbangan prioritas, bukan syarat utama. Setiap program bansos punya kriteria sendiri. Contohnya PKH yang memprioritaskan desil 1-4, namun tetap tidak diberikan kepada PNS meski masuk desil tersebut.
“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan, karena kuotanya terbatas,” paparnya.
Cara Ajukan Perbaikan Data
Masyarakat yang merasa data DTSEN-nya belum sesuai bisa mengajukan pemutakhiran melalui:
1. Pemerintah desa/kelurahan dibantu operator SIKS-NG
2. Ground check oleh pendamping PKH, BPS, atau pemda
3. Mandiri lewat aplikasi Cek Bansos
4. Layanan pengaduan: Call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, kanal daring
`dtsen form.bps.go.id`
perlinsos.kemensos.go.id
Pemerintah menargetkan DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Dengan begitu, dalam setahun akan ada empat versi data untuk menjaga akurasi penyaluran bantuan. (*)
