MEDIALITERASI.ID | ACEH UTARA – PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), PIM memiliki peran strategis dalam memproduksi pupuk urea, NPK, amoniak, hingga H2O2.
Selain menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian, perusahaan juga aktif menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh program tersebut disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Bappeda agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaan program sosial, PIM mengedepankan komunikasi resmi bersama Geuchik, Muspika Kecamatan, hingga pemerintah daerah. Forum Geuchik dan Muspika menjadi wadah pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak aktivitas industri.
Terkait aspirasi yang disuarakan oleh sejumlah pihak, termasuk Komunitas Gusuran Industri Fertilizer (KGIF), manajemen menegaskan bahwa perusahaan telah menindaklanjutinya sesuai mekanisme resmi.
“PIM senantiasa berkomitmen menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Kami percaya komunikasi resmi bersama pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi adalah jalan terbaik untuk mewujudkan sinergi. Apa yang diminta kelompok masyarakat pada dasarnya sudah kami jalankan sesuai jalur resmi,” ujar Saiful Rakjab, VP Komunikasi & Administrasi Korporat PT Pupuk Iskandar Muda, Kamis (2/10).
Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), PIM menjalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh di bawah Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program ini diharapkan melahirkan tenaga kerja terampil sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara kebutuhan tenaga kerja alih daya dikelola bersama mitra profesional berpengalaman agar proses berlangsung transparan dan sesuai aturan.
Melalui langkah-langkah tersebut, PIM menegaskan kontribusinya tidak hanya pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga pembangunan sosial-ekonomi Aceh. Sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah diyakini menjadi kunci terciptanya iklim kondusif serta pertumbuhan berkelanjutan. (EQ)
