Medialiterasi.id | JAKARTA – Ketua umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Maksum ATMO M Biomed optimis swasembada pangan rakyat akan terjamin jika negara melakukan tata kelola kebutuhan pokok dari pasar bebas.
Ali Maksum mengatakan, kelangkaan kebutuhan pokok yang kerap terjadi di negeri ini disebabkan ketersediaan dan harga pangan yang dilepas ke pasar bebas. Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah sejak era reformasi 1998 hingga sekarang tahun 2024.
“Negara tidak totalitas menjamin pangan rakyat jika harga kebutuhan pokok masih di lepas di pasar bebas”, tegas Ketua Umum KERIS, Jakarta (13/3/2024)
Lebih lanjut sosok yang memiliki Gelar Magister Ilmu Biomedik (M.Biomed) yang sudah 13 tahun mendedikasikan dirinya mendampingi pelaku ekonomi rakyat UMKM menuturkan, tahun 1984 Indonesia catatkan diri swasembada beras dengan produksi 25,8 juta ton per tahun, keluar dari importir beras terbesar dunia 1967-1970-an.
“Tanpa ada maksud lain, hal tersebut terjadi karena negara totalitas hadir bahkan swasembada pangan dijadikan nilai tawar dan tolok ukur keberhasilan pembangunan”, tuturnya.
Ali Maksum menilai kunci keberhasilan tersebut adalah kebijakan atas pola dan strategi dalam komunikasi dan kerjasama antar pihak berjalan baik, penggunaan satu data integrasi, dan adanya otoritas penuh kepada BULOG dalam pengendalian dan tata kelola ketersediaan dan harga pangan, serta importir tunggal guna limitasi mafia kartel pangan. Preseden baik 1984 tentunya bukan hal buruk atau haram dijadikan pijakan dalam upaya wujudkan kembali swasembada, stabilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia ke depan.
“Tentunya tetap dengan mengelaborasi perubahan dan dinamika lingkungan yang ada”, cetusnya
“Tak ada jalan lain bagi Indonesia ditengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian global saat ini, kecuali negara hadir totalitas, negara mengambil alih kembali tata kelola kebutuhan pangan rakyat dari pasar bebas. Negara harus kendalikan dan memaksa seluruh pemangku kepentingan disektor pangan wujudkan swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia”, imbuhnya kembali.
Selaku Ketua Umum KERIS berpandangan, otoritas negara diamanahkan satu pintu, semisal Badan Urusan Pangan dan Logistik RI bertanggungjawab langsung ke Presiden RI sebagai penyatuan lembaga negara (termasuk Bulog, Bapanas), serta BUMN yang terkait langsung dan tidak langsung dengan sektor kebutuhan pangan rakyat. Lebih dari itu, harus gunakan satu data, yaitu data integrasi yang disepakati.
“Dengan demikian, pola dan strategi, komunikasi dan kerjasama para pihak dapat berjalan baik, efektif dan efisien sehingga swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan bisa diwujudkan. Sebagai negara kepulauan terbesar, terkaya dan tersubur di dunia, Indonesia mampu asal mau”, imbuh Ketua Umum APKLI Perjuangan mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim.
Ali Maksum menuding penyebab utama kelangkaan beras dan minyak adalah pasar bebas yang kendalikan ketersediaan dan harga pangan. Oleh karena itu, sekali lagi, harus diambil alih secara totalitas oleh negara dari pasar bebas, pungkasnya. [Ranto]
