Home / OPINI

Senin, 21 Juli 2025 - 23:43 WIB

Mengingat Sejarah, Menata Masa Depan Indonesia

Oleh: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka

MEDIALITERASI.ID | OPINI – Setiap tahun, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus dengan gegap gempita. Namun, di tengah kemeriahan itu, pertanyaan yang selalu terngiang adalah: masihkah kita mengingat jasa para pejuang kemerdekaan secara utuh dan jujur? Atau justru nama dan jejak mereka mulai dilupakan, tenggelam dalam kabut sejarah yang dikaburkan oleh zaman?

Saya yakin, Presiden Jenderal Haji Prabowo Subianto tidak akan melupakan akar sejarah Republik ini. Karena tanpa sejarah, Indonesia hanyalah konstruksi administratif tanpa jiwa. Apalagi, di usia 80 tahun kemerdekaan pada 2025 ini, saatnya kita kembali melihat ke belakang bukan untuk menangisi masa lalu, melainkan sebagai pijakan menata arah bangsa ke depan.

Banyak pejuang 1945 yang kini hidup dalam kesunyian dan kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tidak tercatat dalam sejarah resmi negara. Para veteran yang dulu mempertaruhkan nyawa kini harus menghadapi ketidakpastian hidup di masa tua. Apakah mereka masih diperhatikan oleh negara? Pertanyaan ini seharusnya tidak perlu ditanyakan jika kita benar-benar menjunjung tinggi nilai kemerdekaan yang hakiki.

Baca Juga  World Inequality Lab Sebut; Ketimpangan Ekonomi Indonesia Meningkat Dua Dekade Terakhir.

Lebih ironis lagi, banyak sejarah daerah kisah heroik yang lahir dari pelosok Nusantara yang belum terungkap secara terang. Sejarah seperti ini bukan sekadar cerita, tetapi fondasi identitas nasional. Sejarah lokal adalah tulang punggung sejarah nasional. Sayangnya, ia kerap luput dari perhatian, bahkan oleh para sejarawan yang seharusnya berdiri sebagai penjaga memori kolektif bangsa.

Penjajahan bukan hanya dilakukan oleh bangsa asing. Sejarah mencatat adanya kelompok “londo ireng”—istilah Jawa untuk para pribumi yang menjadi kaki tangan penjajah, menjadi opas, penjaga, bahkan centeng untuk kepentingan Belanda. Mereka bagian dari politik devide et impera, yang membenturkan sesama anak bangsa untuk melemahkan semangat perlawanan.

VOC dan KNIL bukan satu-satunya simbol kolonialisme. Londo ireng—pengkhianat dari dalam, justru lebih menyakitkan. Mereka membantu menangkap tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol. Mereka inilah yang membocorkan strategi, menjadi tangan panjang penjajah menghancurkan perlawanan rakyat.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil pengorbanan kolektif. Banyak daerah memberikan kontribusi luar biasa. Teuku Markam, pengusaha asal Aceh, menyumbangkan 28 kilogram emas untuk puncak Monas. Kerajaan Siak Indrapura menyumbang 13 juta gulden, setara 1,4 triliun rupiah hari ini.

Baca Juga  Satu Anggota TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya Gugur di Medan Perang

Jangan lupa, kesatuan Indonesia lahir dari semangat gotong royong antar kerajaan, tokoh adat, dan pemimpin daerah, bahkan yang berasal dari etnis luar yang telah menyatu dengan Nusantara.

Saat ini, wajah penjajahan tidak lagi kolonial, melainkan ekonomi dan politik. Hutan digunduli, tanah dikuasai korporasi, laut dijarah. Rakyat di daerah semakin miskin, sementara kekayaan mereka diangkut ke pusat kekuasaan tanpa keadilan. Inilah bentuk baru pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan.

Presiden RI harus berani menindak para pengkhianat era modern—oknum koruptor, mafia peradilan, dan pelaku pungli. Jangan biarkan hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Reformasi hukum dan keadilan sosial adalah amanat konstitusi.

Saya mengusulkan agar peringatan HUT RI ke-80 tidak hanya digelar di Istana Negara, tetapi juga di titik-titik sejarah perjuangan di berbagai daerah. Di tanah kelahiran para pahlawan. Di kampung-kampung yang dulu menjadi markas para pejuang. Itulah bentuk penghormatan yang sesungguhnya.

Mari hidupkan kembali semangat rakyat. Semangat melawan penjajahan dalam bentuk apa pun, dari luar atau dari dalam bangsa sendiri. Karena merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari pengkhianatan, ketidakadilan, dan lupa akan sejarah.

Share :

Baca Juga

EDUKASI

Hardiknas 2026: Keteladanan sebagai Sumber Wibawa Guru

EDUKASI

Patologi Pendidikan Kita : Inflasi Gelar, Defisit Adab, dan Kematian Marwah Intelektual

OPINI

Meremehkan Ulama di Tengah Polemik Publik

KESEHATAN

JKA dan Feodalisme Politik Modern : Ketika Pengawasan Publik Dianggap Gangguan Kekuasaan

HUKUM

Episode I Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi

EDUKASI

Kepercayaan Publik yang Retak: Ketika Pemerintah Desa, Media, dan Masyarakat Gagal Bersinergi

OPINI

Paradoks Fisikal dan Persistensi Kemiskinan: Kritik Struktural atas Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Aceh

OPINI

Ketika Kekhususan Menjadi Topeng Kekuasaan : Erosi Makna dan Krisis Akal Sehat Kepemimpinan Aceh