Oleh: Prof. Dr. Drs. T.M. Jamil, M.Si
Pengamat Sosial dan Akademisi USK, Aceh
Aceh menghadirkan sebuah paradoks fiskal yang serius. Dalam lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi khusus, akumulasi dana yang diterima Aceh diperkirakan telah mencapai puluhan triliun rupiah, bahkan mendekati atau melampaui Rp100 triliun (DJPK Kemenkeu, akumulasi transfer Otsus Aceh 2008–2025) Namun, besarnya kapasitas fiskal ini tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan yang signifikan.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Aceh dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kisaran 14–15 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra, dan secara nasional masih berada jauh di atas rata-rata Indonesia yang berkisar 9–10 persen. Lebih penting lagi, tren penurunan kemiskinan Aceh dalam 10 tahun terakhir bersifat lambat dan cenderung stagnan, tidak mencerminkan akselerasi yang sebanding dengan besarnya dana pembangunan yang mengalir.
Dalam kerangka ekonomi pembangunan, kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi struktural dalam tata kelola sumber daya publik. Masalah Aceh tidak lagi dapat dibaca semata sebagai keterbatasan anggaran, melainkan sebagai kegagalan dalam mentransformasikan kapasitas fiskal menjadi kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, persoalan utamanya terletak pada governance failure, bukan resource scarcity.
Fenomena yang mengemuka menunjukkan adanya asimetri antara ekspansi anggaran dan kontraksi dampak. Rata-rata dana otonomi khusus yang diterima Aceh berada pada kisaran Rp7–9 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, skema transfer fiskal Otsus). Namun, struktur belanja daerah menunjukkan dominasi pada belanja rutin dan proyek fisik, sementara alokasi untuk sektor produktif seperti pertanian modern, UMKM, dan industrialisasi skala menengah masih relatif terbatas.
Akibatnya, program pembangunan terus bertambah, namun out come-nya tidak menunjukkan akselerasi yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan masih berorientasi pada output administratif serapan anggaran dan realisasi proyek bukan out come substantif berupa penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dari sisi ekonomi sektoral, BPS mencatat bahwa struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian dan jasa dasar, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah dan ketergantungan tinggi pada sektor informal. Kondisi ini diperkuat oleh tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada level menengah secara nasional, menunjukkan bahwa ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
Kemiskinan di Aceh dalam konteks ini cenderung mengalami institusionalisasi halus ia tidak dihapus, melainkan dikelola dalam siklus kebijakan yang berulang. Bantuan sosial memang hadir, namun sebagian besar bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan. Di banyak wilayah perdesaan, ekonomi masih bersifat subsisten dan belum terintegrasi dengan rantai nilai ekonomi yang lebih luas.
Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini juga membuka ruang bagi terjadinya konsentrasi manfaat pembangunan. Pola distribusi proyek dan anggaran menunjukkan kecenderungan terpusat pada aktor dan wilayah tertentu, sementara wilayah lain tertinggal. Hal ini memperkuat indikasi adanya asymmetric distribution of development benefits, di mana akses terhadap sumber daya pembangunan tidak sepenuhnya merata.
Namun demikian, kritik tanpa solusi hanya akan berakhir sebagai retorika. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan.
Pertama, reorientasi paradigma pembangunan. Pemerintah Aceh harus beralih dari pendekatan berbasis serapan anggaran menuju impact-driven development. Setiap program harus memiliki indikator out come yang terukur, bukan sekadar output administratif.
Kedua, reformasi tata kelola dana otsus. Transparansi fiskal perlu diperkuat melalui sistem pelacakan anggaran berbasis digital yang dapat diakses publik, sejalan dengan prinsip open government dan pengawasan berbasis kinerja (performance-based audit), bukan hanya kepatuhan administratif.
Ketiga, fokus pada pembangunan ekonomi produktif. Alokasi anggaran harus bergeser ke sektor yang menciptakan nilai tambah jangka panjang, terutama pertanian modern, hilirisasi komoditas lokal, dan penguatan UMKM berbasis rantai nilai.
Keempat, penguatan kapasitas institusi lokal. Reformasi birokrasi berbasis merit system menjadi syarat mutlak agar kebijakan publik tidak terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek.
Kelima, pendekatan berbasis wilayah dan data presisi. Penanganan kemiskinan harus berbasis data mikro (by name by address) dan analisis spasial, karena tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Aceh menunjukkan disparitas yang signifikan menurut BPS.
Pada akhirnya, persoalan Aceh bukan sekadar tentang besarnya dana, melainkan tentang kualitas keputusan yang mengelolanya. Tanpa keberanian melakukan koreksi struktural, dana otonomi khusus hanya akan menjadi instrumen fiskal tanpa daya transformasi.
Sejarah pembangunan tidak mencatat seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa jauh ia mampu mengubah struktur kehidupan masyarakat. Jika kemiskinan tetap bertahan di tengah kelimpahan fiskal, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya efektivitas kebijakan, melainkan integritas arah pembangunan itu sendiri.
Dan di titik itu, ukuran keberhasilan menjadi sangat sederhana namun fundamental: bukan pada apa yang dilaporkan negara, tetapi pada apa yang benar-benar dirasakan rakyat.
Kota Madani, 29 April 2026
