Home / OPINI / RELIGI

Kamis, 23 April 2026 - 21:54 WIB

Walimatus Safar : Ketika Ibadah Dipertontonkan, Siapa yang Sebenarnya Disembah?


Oleh :
Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si
Pengamat Sosial dan Akademisi Universitas Syiah Kuala
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh

OPINI – Di Aceh hari-hari ini, halaman rumah mendadak berubah menjadi panggung. Tenda berdiri megah, hidangan melimpah, undangan mengalir tanpa henti. Semua atas nama satu ritual: walimatus safar. Sebuah tradisi pelepasan bagi mereka yang akan berangkat ke Baitullah.Namun pertanyaan yang layak diajukan secara jujurdan mungkin terasa tidak nyaman adalah

“Apakah ini masih ritual spiritual, atau sudah menjadi pertunjukan sosial?”

Dalam kacamata sosiologi, apa yang terjadi hari ini menunjukkan gejala yang tidak sederhana. Walimatus safar telah mengalami inflasi makna. Ia tidak lagi berhenti pada doa dan restu, tetapi menjelma menjadi arena demonstrasi status. Semakin besar acara, semakin tinggi gengsi yang diproduksi. Semakin ramai undangan, semakin kuat pesan simbolik yang dikirimkan.

Di titik ini, kita tidak sedang berbicara tentang ibadah, tetapi tentang pementasan identitas sosial. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai konsumsi mencolok (conspicuous consumption) untuk menunjukkan posisi dalam struktur sosial. Ironisnya, praktik ini justru menyelinap ke dalam ruang yang seharusnya paling sakral: persiapan menuju ibadah haji.

Baca Juga  MENYEDIHKAN, KETIKA MASYARAKAT MASIH HIDUP DALAM KETIDAKADILAN SOSIAL

Yang lebih problematik, standar sosial yang terbentuk tidak pernah netral. Ia diam-diam memaksa. Tetangga yang satu membuat acara besar, yang lain merasa “tidak enak” jika tidak melakukan hal serupa. Akhirnya, walimatus safar bukan lagi pilihan kultural, melainkan tekanan sosial yang halus tetapi nyata.

Di sinilah agama berhadapan dengan realitas sosial yang keras: ketika kesalehan diukur bukan dari kedalaman niat, tetapi dari kemegahan perayaan.

Lebih jauh, fenomena ini juga memperlihatkan apa yang bisa disebut sebagai “komodifikasi ibadah”. Nilai spiritual direduksi menjadi simbol yang bisa dipamerkan, dikonsumsi, bahkan secara tidak sadar dipertukarkan dalam bentuk pengakuan sosial.

Padahal, haji adalah puncak kerendahan diri seorang manusia di hadapan Tuhan. Ia menanggalkan atribut dunia, mengenakan pakaian sederhana, dan berdiri setara dengan jutaan manusia lainnya. Tidak ada kelas, tidak ada gelar, tidak ada pameran.

Baca Juga  PEMBUNUH SADIS ITU CUMA DIHUKUM 20 TAHUN

“Lalu mengapa sebelum berangkat, justru yang ditonjolkan adalah sebaliknya?”

Kontradiksi ini terlalu jelas untuk diabaikan. Kita menyaksikan sebuah paradoks: perjalanan menuju kesederhanaan justru diawali dengan kemewahan. Niat menuju keikhlasan dibuka dengan panggung yang penuh sorotan sosial.

Bukan berarti walimatus safar harus dihapuskan. Tradisi ini memiliki nilai kolektif yang penting silaturahmi, doa bersama, solidaritas sosial. Namun yang perlu dikritik adalah eskalasi berlebihan yang menjadikannya kehilangan arah.

Jika dibiarkan, kita tidak hanya sedang merawat tradisi, tetapi juga memelihara ilusi: bahwa kesalehan bisa ditampilkan, bahwa ibadah bisa dipertontonkan, bahwa kedekatan dengan Tuhan bisa dikonversi menjadi pengakuan sosial.

Di titik inilah kritik harus ditegaskan, meski terasa tajam: ketika ibadah mulai dipertontonkan, kita perlu bertanya dengan serius.

“Siapa yang sebenarnya sedang disembah? Tuhan, atau penilaian manusia?”

Kota Madani, 23 April 2026

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Kartini Dikooptasi, Perempuan Ditinggalkan

EDUKASI

Menjaga Bahasa, Menata Laku: Jalan Sederhana Menuju Pendidikan Karakter yang Hakiki

OPINI

Desil yang Gagal : Ketika Kebijakan Elit Menyesatkan, Rakyat Kecil Dikorbankan

OPINI

Jumat Bukan Soal Terlihat Baik, Tapi Benar-Benar Menjadi Baik

OPINI

Ketika Kekuasaan Menguji Nurani: Menakar Integritas Pemimpin dalam Perspektif Islam

OPINI

Ketika Anggaran Membesar, Jaminan Kesehatan Dipersempit : Paradoks Kebijakan di Aceh

BERITA

Tgk. Habibi An Nawawi Bakar Semangat Santri Dayah Ma’had An Nahla di Lhokseumawe

OPINI

JKA di Persimpangan: Efisiensi Anggaran atau Pengabaian Hak Kesehatan?