ACEH TIMUR – Isu kecurangan dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Aceh Timur beredar luas hal tersebut disampaikan oleh ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupten Aceh Timur Aris Munandar dalam rilis yang diterima Medialitetasi.id, Rabu (18/01/2023)
Kecurigaan masyarakat kerap kali terdengar dalam upaya proses perekrutan PPS di Kabupaten Aceh Timur. Hal itu disimpulkan dari banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang.
“Na peng 3 juta bah ku peulewat (ada uang 3 juta biar saya lewatkan) itu yang sering kita dengar saat perekrutan (PPS) di Aceh Timur”, tutur Aris Munandar.
Ketua SEMMI Aceh Timur mengatakan, berdasarkan hasil amatannya, untuk lulus dari seleksi PPS harus na awak dalam (ada orang dalam), bahkan terindikasi banyaknya titipan dari oknum tertentu.
‘Di spanduk terpampang mengajak putra/putri terbaik di Aceh Timur”, ujar Ketua SEMMI.
Aris Munandar meminta proses dan tahapan seleksi PPS sesuai ketentuan yang berlaku karena terlihat ada potensi kecurangan dalam tahapan tersebut.
”Saya menduga ada indikasi Kecurangan dalam proses seleksi Tenaga Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh pihak ketiga setelah dilaksanakan tahapan Ujian Tulis Di Gedung Idi Sport Center (ISC) Idi Rayeuk, dan terlihat dalam perekrutan PPS banyak titipan nama dari oknum-oknum tertentu.
Tambahnya lagi , Selain itu, banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap proses rekruitmen PPS dengan beberapa dugaan kecurangan dalam seleksi Ujian Tulis.
Dalam hal ini, saya meminta kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk dapat melakukan proses seleksi secara adil, akuntabel dan transparan agar tidak menzalimi hak dari peserta PPS.
“Jika panitia penyelenggara pemilu aja titipan, bagaimana nanti dalam proses pemungutan suaranya, pasti mereka akan membalas Budi, kalau ini terjadi, maka rusaklah demokrasi sebagai landasan pemenuhan hak rakyat Indonesia'”, ujarnya.
“Kami meminta integritas KIP Kabupaten Aceh timur benar-benar sesuai dengan asas-asas kepemiluan,” tambahkan lagi.
Dan disamping itu dirinya juga mendesak Bawaslu Aceh Timur supaya bisa melakukan pengawasan dan bekerja secara extra ordinary sesuai prosedur yang ada.
Reporter : DD | Phtoto : Ist | Editor : Endang
