MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, A.Md, meminta Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas BNPB di tingkat kabupaten/kota di Aceh yang dinilai belum maksimal dalam menangani dampak banjir hidrometeorologi.
Menurut Hendrika, hingga hampir dua bulan pascakejadian banjir, proses penanganan dan pemulihan di sejumlah daerah terdampak di Aceh belum menunjukkan progres yang signifikan, sehingga merugikan masyarakat korban bencana.
“Kita melihat penanganan banjir sudah hampir dua bulan berjalan, namun pemulihan belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pendataan korban pun sangat lambat. Bahkan, ada rumah warga yang baru didata setelah hampir dua bulan kejadian,” ujar Hendrika, Minggu (18/1/2026).
Ia menilai lambannya pendataan berdampak langsung pada keterlambatan penyaluran bantuan, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak secara ekonomi akibat banjir.
“Banyak pelaku UMKM yang terdampak banjir tidak masuk dalam data. Ini fatal, karena pemulihan ekonomi masyarakat seharusnya menjadi prioritas setelah bencana,” tegasnya.
Selain persoalan pendataan, Hendrika juga menyoroti adanya dugaan penimbunan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bireuen. Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut dugaan tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Atas kondisi ini, kami meminta Presiden RI, Gubernur Aceh, dan Kepala BNPB Pusat untuk segera turun tangan menindaklanjuti persoalan yang terjadi, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BNPB di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota di Aceh,” katanya.
Hendrika menegaskan, evaluasi dan pergantian petugas BNPB di daerah perlu dilakukan apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara profesional, agar proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Sudah hampir dua bulan, tetapi belum ada hasil nyata. Ini bukan semata soal administrasi, melainkan menyangkut kemanusiaan dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak BNPB daerah maupun BNPB Pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan permintaan evaluasi tersebut. (EQ)
