Jubir Rakyat Aceh tolak narasi lapangan kerja. Warga Nagan Raya ingatkan pemerintah: ruang hidup & tanah adat bukan komoditas korporasi
MEDIALITERASI.ID | NAGAN RAYA – Penolakan rencana eksploitasi tambang di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, terus menguat. Warga dan aktivis mengecam pemberian izin tambang di kawasan itu karena dinilai mengorbankan keselamatan ekologis demi kepentingan korporasi.
Khalilullah, yang didaulat sebagai Juru Bicara Rakyat Aceh saat aksi penolakan Pergub JKA beberapa waktu lalu, menegaskan Beutong Ateuh Banggalang punya nilai historis dan kultural mendalam bagi masyarakat Aceh. Bukan sekadar lahan kosong yang bisa dikapitalisasi.
“Beutong Ateuh Banggalang itu bukan hamparan hutan kosong yang bisa dikorbankan demi isi kantong investor. Itu ruang hidup, warisan para syuhada, tanah adat, dan masa depan anak cucu kami. Mengeluarkan izin tambang di sana sama saja memancing bencana ekologis besar lagi bagi Aceh,” tegas Khalilullah kepada media, Sabtu 31/5/2026.
“Mitos usang lapangan kerja”
Mahasiswa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Unmuha ini menyorot narasi pemerintah soal kesejahteraan lewat korporasi tambang. Ia menyebut klaim “buka lapangan kerja” sebagai argumen manipulatif untuk menutupi kegagalan negara membuka kerja layak.
“Argumen bahwa korporasi tambang akan ‘membuka lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat lokal’ itu kalimat paling menjijikkan. Itu mitos usang dan janji manis palsu yang selalu dipakai pemerintah untuk meredam perlawanan rakyat karena ketidakmampuan buka lapangan kerja,” cecarnya.
Ia menekankan masyarakat Aceh menolak ditukar jadi buruh murah jika taruhannya kehancuran ruang hidup permanen. “Jangan bodohi kami dengan narasi ‘lapangan kerja’. Kami tidak mau ditukar jadi buruh murah beberapa tahun, sementara tanah adat, hutan, sungai, dan keselamatan anak cucu kami digadaikan selamanya!”
Peringatan “Pesta Babi Jilid 2”
Khalilullah menutup dengan peringatan keras. Ia mengaitkan situasi Beutong Ateuh dengan film dokumenter _Pesta Babi_ yang merekam digilasnya hutan adat dan ruang hidup masyarakat Papua oleh proyek besar.
“Kita semua nonton bagaimana hutan adat dan ruang hidup saudara kita digilas atas nama proyek besar di film Pesta Babi. Saya ingatkan pemerintah, jangan sampai terjadi ‘Pesta Babi Part 2’ di Tanoeh Aceh!” tegasnya.
Pemerintah pusat dan daerah diminta segera membatalkan dan meninjau ulang segala perizinan tambang di Beutong Ateuh Banggalang sebelum kerusakan masif terjadi.
“Jangan biarkan Beutong Ateuh Banggalang bernasib sama: hutan adatnya digunduli, masyarakatnya disingkirkan, alamnya dihancurkan demi memuaskan nafsu korporasi skala besar,” pungkasnya. (AYD)
Pertanyaannya sekarang: Negara pilih melindungi warisan syuhada dan tanah adat, atau ulangi skenario ekologis yang sama demi investasi?
