MEDIALITERASI.ID | DELI SERDANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka menuntut pimpinan dan anggota DPRD mengembalikan dana perjalanan dinas periode Januari–Agustus 2025 yang disebut mencapai Rp10,2 miliar.
Aksi yang dikawal ketat aparat Polresta Deli Serdang dan Satpol PP ini berlangsung dengan orasi lantang. Massa membawa dua unit mobil pick up, perlengkapan sound system, serta sejumlah angkutan umum.
Dalam orasinya, Muhari (43), salah seorang pengunjuk rasa, menuding besarnya dana perjalanan dinas telah melukai hati rakyat. Ia menyebut perjalanan dinas Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sharry, mencapai Rp1,1 miliar.
“Ini harus kita lawan,” teriak Muhari yang langsung disambut koor massa.
Muhari juga membandingkan fasilitas mewah anggota dewan dengan kondisi rakyat kecil. “Sementara gaji buruh sangat kecil dan masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Fatimah Sinaga, orator lainnya, menegaskan penggunaan anggaran tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menyoroti gaya hidup mewah pimpinan dewan, termasuk mobil dinas Ketua DPRD yang disebut mencapai Rp 4 miliar.
“Dana perjalanan dinas sebesar itu lebih baik dialihkan untuk rakyat, misalnya perbaikan jalan di STM Hulu dan daerah lain yang belum teraspal, atau menambah kuota BPJS PBI untuk warga miskin,” tegasnya.
Hutabarat juga menilai pimpinan DPRD tidak kompak sehingga banyak program pemerintahan terhambat.
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD, di antaranya M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa. Namun, ketiadaan Ketua DPRD maupun unsur pimpinan lainnya membuat situasi memanas.
“Kami ini rakyat, bukan bandit. Masa satu pun pimpinan dewan tidak hadir menemui kami,” kata Hutabarat dengan nada keras.
Meski sempat dilakukan audiensi dengan perwakilan massa di ruang rapat, pertemuan itu ditinggalkan AMPK karena tidak dihadiri pimpinan dewan.
“Tidak ada gunanya dilanjutkan. Anggota dewan hanya akan bilang akan menyampaikan aspirasi ke pimpinan, artinya tidak ada keputusan,” ujar Hutabarat sebelum keluar ruangan bersama pengunjuk rasa lainnya.
Terpisah, sejumlah anggota DPRD yang hadir menegaskan bahwa mereka sudah menerima aspirasi massa. Namun, mereka mengaku tidak mengetahui alasan pimpinan dewan tidak hadir.
“Kami sudah mendengar dan menampung aspirasi masyarakat. Soal pimpinan tidak hadir, kami tidak bisa menjawab,” ujar M. Dhanil Ginting didampingi beberapa anggota dewan lainnya. (RZ)
