MEDIALITERASI.ID | MAKASSAR – Jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan mulai mengubah basis relawan yang terbentuk sejak Pilpres 2024 menjadi struktur politik yang lebih permanen melalui Partai Gerakan Rakyat (PGR). Konsolidasi tersebut mengemuka saat Anies Rasyid Baswedan berkunjung ke Makassar, Sabtu (19/9/2026).
Dalam kunjungannya, Anies menghadiri silaturahmi bersama pengurus, kader, relawan, dan simpatisan Gerakan Rakyat sekaligus meresmikan penggunaan kantor Sekretariat DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar di kawasan Paropo, Kecamatan Panakkukang.
Kehadiran Anies mempertemukan kembali jaringan yang sebelumnya menjadi bagian dari relawan pendukungnya pada Pilpres 2024. Namun, dalam pertemuan tersebut, Anies tidak secara khusus membahas pencalonan dirinya pada Pemilu 2029.
Anies justru meminta Gerakan Rakyat memperluas jangkauan dan mengambil peran lebih besar dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Saya sampaikan terima kasih teman-teman di Gerakan Rakyat yang sudah memfasilitasi sehingga niat-niat baik untuk kemasyarakatan ada wadahnya,” kata Anies.
Ia juga berpesan agar organisasi tersebut menjaga kerukunan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Menjaga kerukunan, menjangkau semua karena kita berharap gerakan perubahan makin hari makin bisa menjangkau semuanya,” ujarnya.
Menurut Anies, berbagai persoalan sosial membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, ia berharap Gerakan Rakyat tidak berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi ikut meringankan beban masyarakat.
“Sedang banyak masalah sosial hari ini dan saya berharap teman-teman di ormas Gerakan Rakyat bisa berbuat lebih banyak lagi supaya meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Dari relawan menjadi partai
Di sisi lain, jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan tengah memasuki fase transformasi dari gerakan relawan menjadi organisasi politik formal.
Gerakan Rakyat yang awalnya berkembang sebagai jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 kemudian membentuk organisasi kemasyarakatan. Pada Januari 2026, organisasi tersebut memutuskan mendirikan Partai Gerakan Rakyat melalui Rakernas I.
Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, mengatakan basis awal organisasi berasal dari simpul-simpul relawan yang terlibat dalam Pilpres 2024.
“Basis dari Gerakan Rakyat itu ya elemen relawan sejak Pilpres 2024. Nah, itu kemudian yang kita bangun komunikasi, mencoba memasukkan dalam struktur,” kata Asri.
Menurut Asri, jaringan tersebut kini diarahkan menjadi organisasi politik yang lebih permanen dengan struktur hingga tingkat akar rumput.
PGR Sulsel menyebut telah memiliki struktur di 18 DPD kabupaten/kota dan 110 DPC tingkat kecamatan. Sejumlah daerah masih dalam proses penyelesaian struktur. Data tersebut juga tercantum dalam situs resmi PGR Sulsel.
PGR Sulsel juga telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Mei 2026. Sementara proses untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum partai politik masih menjadi bagian dari tahapan organisasi yang disebutkan pengurus PGR Sulsel.
Di Kota Makassar, struktur DPC disebut telah terbentuk di seluruh kecamatan dan ditargetkan berkembang hingga tingkat kelurahan.
Ketua DPD PGR Kota Makassar, Firdaus Malie, mengatakan kedatangan Anies menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat jaringan relawan yang telah terbentuk sejak Pilpres 2024.
“Kami rindu Abah. Kami kuat karena Abah. Selama ini kami menantikan Abah hadir langsung di sini, menyegarkan kembali semangat kami untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan bangsa. Alhamdulillah, hari ini terwujud,” ujarnya.
PGR Sulsel masih dorong Anies untuk 2029
Di tengah proses konsolidasi organisasi, PGR Sulsel secara terbuka menyatakan masih mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Asri mengatakan aspirasi tersebut merupakan kelanjutan dari basis perjuangan yang telah terbentuk sejak Pilpres 2024.
“Semangatnya sama. Kita mau partai ini, organisasi ini menjadi kendaraan politik buat Pak Anies bisa menjadi the next president,” kata Asri.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Partai Gerakan Rakyat sejak awal pendiriannya. Pada Januari 2026, partai tersebut menyatakan harapan agar Anies dapat menjadi calon presiden pada Pemilu 2029.
Namun, Asri menegaskan keputusan formal mengenai arah politik partai, termasuk pengusungan calon presiden, akan ditempuh melalui mekanisme resmi organisasi.
Menurut dia, Rapimnas direncanakan menjadi salah satu forum untuk membahas dan menetapkan arah politik partai setelah proses administrasi dan legalitas organisasi selesai.
Dengan demikian, dukungan yang disampaikan pengurus PGR Sulsel terhadap Anies saat ini merupakan sikap politik internal yang disampaikan pengurus daerah, sementara keputusan formal mengenai pengusungan calon presiden tetap berada pada mekanisme resmi partai.
Mengusung konsep partai berbasis gotong royong
Selain konsolidasi politik, PGR Sulsel mengusung konsep organisasi yang disebut berbasis gotong royong dan keterbukaan.
Asri mengatakan partai tersebut ingin dibangun dari jaringan masyarakat dan relawan dengan pengelolaan organisasi serta keuangan yang transparan.
“Ini partai gotong royong, murni dari rakyat dan elemen relawan. Partai ini dibangun dengan standar dan aturan baru yang transparan,” ujar Asri.
Ia mengatakan keterbukaan pengelolaan organisasi dan keuangan menjadi bagian dari upaya membangun partai yang tidak bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Asri, pengurus pusat PGR berkomitmen membuka laporan keuangan secara berkala melalui kanal digital partai.
“Kami ingin membangun model partai yang benar-benar dimiliki rakyat, bukan oligarki,” tegasnya.
Asri juga menyebut jumlah anggota PGR di Sulawesi Selatan telah mencapai ribuan. Namun, pendataan masih berlangsung seiring proses rekrutmen dan konsolidasi organisasi.
Ia mengakui besarnya jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 menjadi salah satu basis awal. Namun, jumlah pemilih Anies pada pemilu tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan jumlah anggota PGR.
Menyiapkan struktur hingga akar rumput
Konsolidasi PGR Sulsel tidak hanya diarahkan pada pembentukan kepengurusan, tetapi juga pada pembangunan jaringan politik di berbagai tingkatan.
Asri mengatakan partainya menargetkan keterwakilan di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta menyiapkan kader untuk kepemimpinan daerah.
“Target utama kita tentu memenangkan Pak Anies dan mengisi slot kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota, serta melahirkan kepala-kepala daerah dari kader terbaik,” kata Asri.
Namun, seluruh agenda tersebut masih bergantung pada proses pemenuhan persyaratan dan tahapan legalitas partai politik untuk mengikuti Pemilu 2029.
Anies: Gerakan perubahan harus hadir di masyarakat
Di tengah agenda konsolidasi politik tersebut, pesan Anies di Makassar justru lebih banyak diarahkan pada kerja sosial.
Ia meminta Gerakan Rakyat tidak hanya menjadi wadah politik, tetapi juga tetap hadir dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.
Anies menilai masyarakat Sulawesi Selatan memiliki semangat perubahan yang kuat.
“Saya melihat masyarakat Sulawesi Selatan itu tangguh dan ingin melakukan perubahan,” katanya.
Ia berharap semangat tersebut dapat difasilitasi melalui Gerakan Rakyat sehingga jangkauan organisasi semakin luas.
Pesan itu kemudian diteruskan Asri kepada jajaran pengurus dan simpatisan.
“Pesan khusus dari Pak Anies yaitu rangkul sebanyak mungkin, jangkau seluas mungkin, dan tetap rukun. Ikhtiar untuk merubah bangsa ini harus melibatkan banyak orang. Tidak ada yang sempurna di antara kita, jadi harus saling menyempurnakan,” ujar Asri.
Dengan demikian, kunjungan Anies ke Makassar mempertemukan dua agenda yang berjalan bersamaan: konsolidasi politik PGR menuju Pemilu 2029 dan penguatan kembali peran sosial Gerakan Rakyat di tengah masyarakat.
Bagi PGR Sulsel, jaringan relawan yang terbentuk sejak Pilpres 2024 kini diarahkan menjadi struktur politik yang lebih permanen. Sementara bagi Anies, pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menekankan agar gerakan perubahan tidak hanya diukur dari kontestasi elektoral, tetapi juga dari kontribusinya terhadap persoalan sosial masyarakat. (AT)
