FGD “Penguatan Peran Media” di Royal Idi jadi ruang dialog terbuka antara Pemkab Aceh Timur dan 150 insan pers
MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., http://M.Si. menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak anti terhadap kritik. Menurutnya, kritik justru dibutuhkan selama disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi.
Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Media dalam Pembangunan Aceh Timur” di Hotel Royal Idi, Rabu (29/7/2026). Kegiatan itu diikuti sekitar 150 insan pers dari berbagai organisasi dan platform media di Aceh Timur.
“kami tidak pernah menutup ruang kritik. Kritik yang konstruktif justru kami butuhkan. Yang perlu dibedakan adalah kritik dengan fitnah atau caci maki. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Suasana diskusi berlangsung hangat. FGD dijadikan ruang silaturahmi sekaligus wadah bertukar gagasan antara pemerintah daerah dengan wartawan yang selama ini menjadi mitra penyampai informasi kepada publik.
Bupati mengapresiasi kehadiran para jurnalis. Ia menilai masukan dari insan pers sangat penting karena jangkauan kerja wartawan sampai ke pelosok, yang tidak selalu bisa dijangkau pemerintah secara langsung.
“Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan saran dan pendapat teman-teman jurnalis. Banyak hal yang mungkin tidak sempat kami lihat langsung di lapangan, tetapi teman-teman wartawan dapat menjangkaunya. Informasi itu sangat penting sebagai bahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat,” katanya.
Al-Farlaky juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk media massa yang berperan menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
Ia membantah anggapan bahwa pemerintah membeda-bedakan wartawan di Aceh Timur. Semua jurnalis, menurutnya, memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra strategis.
“kami tidak pernah memola wartawan. Semua wartawan memiliki kedudukan yang sama. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bukan milik seorang bupati, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh Timur. Karena itu mari kita bangun daerah ini secara bersama-sama melalui komunikasi yang terbuka dan saling menguatkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Bupati juga berbagi pengalamannya pernah berkarier sebagai wartawan di Harian Serambi Indonesia, grup Kompas Gramedia. Pengalaman itu membuatnya memahami tugas dan tanggung jawab jurnalis.
Usai sambutan, Bupati membuka sesi dialog langsung. Berbagai masukan, kritik, dan usulan dari peserta didengar secara terbuka. Ia menyebut seluruh masukan itu sebagai “vitamin” bagi pemerintah dalam menyempurnakan arah pembangunan.
“Silakan terus berkreasi sesuai profesi masing-masing. Kami membutuhkan pemikiran, saran, dan kritik yang konstruktif agar arah pembangunan Aceh Timur ke depan semakin baik dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas mantan jurnalis Harian Serambi Indonesia itu.(Red/Sam)
