Home / OPINI

Senin, 8 September 2025 - 08:29 WIB

Ketika Algoritma Lebih Berdaulat Daripada Rakyat

Oleh : Benz Jono Hartono [ Praktisi Media Massa]

MEDIALITERASI.ID | OPINI – Demokrasi zaman now sudah pindah rumah. Ia tak lagi tinggal di gedung parlemen atau rapat-rapat elite politik.

Sekarang alamat resminya ada di Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter), dan WhatsApp grup keluarga.

Dari sanalah urusan bangsa ini diatur, mulai dari jualan skincare abal-abal, debat politik ala warung kopi, sampai seruan aksi yang berujung lempar batu.

Jempol Lebih Berkuasa daripada Kursi DPR

Kalau dulu suara rakyat dihitung lewat kotak suara, kini lewat jumlah like, retweet, dan viewer. Satu orang dengan HP bisa lebih berpengaruh daripada pejabat yang duduk di kursi empuk DPR.

Bedanya, kalau pejabat butuh golden ticket dari partai, influencer hanya butuh lighting murah dan caption provokatif.

Demokrasi medsos ini bahkan lebih “efisien” daripada birokrasi negara.

Baca Juga  IKN Nusantara: Peluang Emas Menuju Pemerintahan Digital Terdepan Asia Tenggara

Mau bikin bisnis? Cukup live streaming dan teriak “murah, murah, murah!” dagangan laris.

Mau jatuhin lawan? Tinggal bikin konten gosip setengah benar, setengah bohong, netizen bisa menghakimi sendiri.

Dari Hashtag ke Jalanan

Fenomena paling memukau adalah ketika hashtag jadi bahan bakar kerusuhan. Awalnya santai, trending topik soal harga beras, isu korupsi, atau kebijakan pemerintah yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi setelah di viral kan, berubah jadi ajakan demo.

Masalahnya, demo ini seringkali tidak punya ujung. Dari niat mulia memperjuangkan keadilan, ujung-ujungnya bakar ban, lempar batu, dan selfie sambil teriak “revolusi!” untuk konten.

Demokrasi berubah jadi reuni akbar orang-orang yang frustasi tapi butuh panggung.

Demokrasi atau Dagelan?

Inilah titik lucunya, orang percaya medsos adalah suara rakyat. Padahal, suara itu sering kali sudah direkayasa buzzer, pasukan cyber, atau akun anonim yang tidak jelas siapa pemiliknya.

Baca Juga  GOLKAR HARUS TEGUR ATAU PECAT RIDWAN KAMIL

Demokrasi medsos ini kadang lebih mirip pasar malam, ramai, bising, penuh tipu-tipu, tapi bikin ketagihan.

Mau cari kebenaran? Susah. Yang ada hanyalah siapa yang lebih cepat bikin narasi dramatis. Mau cari aspirasi rakyat? Sulit. Yang lebih kelihatan malah adu emosi, debat kusir, dan teori konspirasi.

Demokrasi medsos adalah demokrasi dengan sistem “siapa paling viral, dia yang berkuasa”. Dari bisnis sampai demonstrasi, dari obral diskon sampai obral kebencian, semuanya diputuskan oleh algoritma.

Jika demokrasi klasik lahir dari perjuangan panjang rakyat melawan tirani, maka demokrasi medsos lahir dari kuota internet dan paket data unlimited malam hari.

Dan jika dibiarkan, bukan mustahil negara ini akan lebih sering terbakar oleh trending topik ketimbang api revolusi sejati.

Jakarta, Senin 8 September 2025

Share :

Baca Juga

EDUKASI

Hardiknas 2026: Keteladanan sebagai Sumber Wibawa Guru

EDUKASI

Patologi Pendidikan Kita : Inflasi Gelar, Defisit Adab, dan Kematian Marwah Intelektual

OPINI

Meremehkan Ulama di Tengah Polemik Publik

KESEHATAN

JKA dan Feodalisme Politik Modern : Ketika Pengawasan Publik Dianggap Gangguan Kekuasaan

HUKUM

Episode I Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi

EDUKASI

Kepercayaan Publik yang Retak: Ketika Pemerintah Desa, Media, dan Masyarakat Gagal Bersinergi

OPINI

Paradoks Fisikal dan Persistensi Kemiskinan: Kritik Struktural atas Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Aceh

OPINI

Ketika Kekhususan Menjadi Topeng Kekuasaan : Erosi Makna dan Krisis Akal Sehat Kepemimpinan Aceh