Oleh: HZ PUTRA (Ketua DPP multimedia Partai ummat)
Di era digital yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi bergantung pada pola birokrasi tradisional yang lamban, berbelit, dan rawan korupsi. Indonesia membutuhkan lompatan besar, bukan sekadar langkah kecil. Dan momentum itu kini terbuka lebar dengan lahirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bagi saya, IKN bukan sekadar soal memindahkan gedung kementerian dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini adalah momentum strategis untuk merevolusi sistem pemerintahan kita. Kita harus menjadikan IKN sebagai simbol peradaban digital, sebagai pusat pemerintahan digital (e-government) paling maju di Asia Tenggara. Ini bukan mimpi kosong, tapi visi yang bisa dicapai—asal ada kemauan politik dan keberanian untuk berubah.
IKN harus dibangun dengan prinsip Digital by Default. Semua proses birokrasi harus otomatis, ter digitalisasi, dan bisa diakses dari mana pun. Tidak boleh lagi ada layanan yang bergantung pada tumpukan kertas, antrian fisik, atau tanda tangan pejabat yang berhari-hari. Dengan AI, big data, dan blockchain, kita bisa menciptakan sistem yang lebih akurat, cepat, dan anti-manipulasi. Pelayanan publik seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan menit, bukan minggu.
Lebih dari itu, IKN bisa menjadi laboratorium hidup (living lab) untuk inovasi digital. Kita bisa menguji berbagai kebijakan berbasis data, mengembangkan kota pintar dengan Internet of Things (IoT), dan membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, kampus, startup, dan industri digital. Digital ID, chatbot AI, layanan satu pintu digital, audit berbasis AI—semua ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan nyata untuk masa depan pemerintahan yang efisien dan manusiawi.
Tentu, semua itu tidak akan terjadi tanpa fondasi yang kokoh. Kita butuh infrastruktur digital yang kuat: data center lokal, keamanan siber dengan quantum encryption, jaringan 5G yang merata, dan tentu saja, ASN yang melek digital. Di sinilah literasi digital harus menjadi prioritas nasional, disertai insentif dan pelatihan yang masif bagi aparatur negara. Kita juga harus memastikan bahwa semua teknologi yang digunakan mendorong kemandirian digital nasional, bukan sekadar bergantung pada vendor luar negeri.
Jika semua ini bisa diwujudkan, maka pada tahun 2030—atau bahkan lebih cepat—IKN Nusantara bisa menjadi benchmark dunia: kota pemerintahan pertama yang 100% paperless, real-time policy making, zero corruption, dan pelayanan lima menit. Ini bukan mimpi utopis, melainkan panggilan sejarah bagi bangsa yang ingin bangkit dan memimpin di era transformasi global.
Saya percaya, masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang berani bermimpi besar dan bekerja cerdas. Dan IKN adalah panggung kita untuk membuktikan itu.
