Oleh: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional | Ekonom Nasional | Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, publik dikejutkan oleh maraknya pengibaran bendera bajak laut ala One Piece oleh sekelompok anak muda di berbagai daerah. Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai bentuk ketidak hormatan terhadap simbol negara. Tapi mari kita tarik nafas sejenak: apakah benar mereka sedang memberontak, atau justru sedang berteriak minta didengar?
Bayangkan, seorang pemuda berdiri di atas tiang bambu, mengibarkan bendera bajak laut. Bukan karena membenci merah putih, melainkan karena merasa tidak punya tempat untuk bicara. Bukankah itu jeritan yang patut kita dengarkan?
Fenomena ini adalah ekspresi kecewa dan frustrasi terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi yang mereka hadapi. Mereka tidak menolak Indonesia. Mereka hanya belum merasakan kehadiran negara dalam hidup mereka secara nyata. Ini bukan pengkhianatan, tapi kritik diam-diam dan kreatif yang menuntut perhatian.
Dalam konteks budaya populer, bendera bajak laut dalam One Piece bukanlah simbol kriminalitas. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, semangat solidaritas, dan mimpi tentang dunia yang lebih adil. Maka, ketika anak muda memilih simbol itu, sesungguhnya mereka sedang menyuarakan nilai-nilai luhur yang justru kita cita-citakan bersama sebagai bangsa.
Saya ingin menegaskan bahwa ekspresi simbolik semacam ini dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Maka, selama dilakukan secara damai dan tidak merusak, negara tidak boleh buru-buru memberi cap makar, separatis, atau anti-NKRI.
Krisis representasi ini seharusnya menjadi bahan renungan. Menurut survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024, hanya 32% anak muda percaya terhadap partai politik, dan 41% merasa tidak memiliki akses untuk menyampaikan aspirasinya. Ini adalah sinyal bahaya yang harus dijawab dengan inklusivitas, bukan represi.
Negara harus membuka ruang dialog, bukan mempersempitnya. Pemimpin dan aparat mesti belajar mendengar suara yang berbeda bentuk—termasuk yang datang dari bendera bajak laut. Bila simbol negara tidak lagi mampu menjadi cermin aspirasi generasi muda, maka yang perlu diperbaiki bukan mereka, melainkan cara kita mendekap mereka.
Sebagai solusi, saya mengusulkan agar pemerintah daerah dan pusat mulai menginisiasi forum-forum diskusi kreatif dan kebijakan berbasis komunitas, yang langsung melibatkan anak muda. Selain itu, literasi politik dan budaya harus diperkuat, bukan dibatasi. Kita juga bisa mengembangkan program “Simbol Alternatif”, ruang ekspresi visual dan kreatif yang tetap dalam bingkai cinta tanah air.
Menutup opini ini, saya ingin mengingatkan:
Jangan kita sebagai bangsa menjadi terlalu cepat tersinggung tapi terlalu lambat mengerti. Di tengah era digital ini, suara bisa datang dari mana saja, termasuk dari meme, musik, anime, bahkan bendera bajak laut.
Anak muda mencintai negeri ini. Mereka hanya menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Maka, dengarkan mereka—sebelum mereka berhenti bicara karena kecewa.
Merdeka sejati adalah ketika negara mampu mendengar, bahkan ketika suara itu datang dari simbol yang tak biasa.
