Oleh : T.M. Jamil, Assoc. Prof. Dr. Drs. M.Si. [Ilmuwan Politik, pada Sekolah Pascasarjana, USK, Banda Aceh]
MENYAMBUT PILKADA ACEH 2024 ; Sebuah Refleksi Untuk Calon Gubernur Aceh Baru
ENTAH MENGAPA sejak tadi sore saya ingin sekali menulis tentang “kepemimpinan” dalam gaya dialog imajiner atau saya ingin mengkhayal jika negeriku ini dipimpin oleh orang seperti khalifah. Ya khalifah yang saya maksudkan adalah ; Apa jadinya negeri yang indah ini jika yang menjadi Gubernur adalah Khalifah Umar Bin Khatab? Bukankah itu sebuah khayalan dan harapan yang tak mungkin terjadi? Hhhmmm … tapi sudahlah, meskipun itu hanya harapan dan mimpi saya yang tak akan pernah terwujud, saya tetap ingin meyakinkan pembaca harapan saya bisa saja terjadi dengan izin-Nya. Setidaknya, pemimpin yang sifat dan gayanya sama persis seperti Khalifah Umar bin Khatab itu. Mungkin saja pembaca jadi bertanya-tanya dan penasaran mengapa saya berpikir dan memimpikan sesuatu yang tak pernah mungkin. Ya, rasa penasaran pembaca saya hargai dan hormati. Baiklah, agar tidak tambah aneh dan lucu mimpi saya, maka posting kali ini bermaksud untuk menjawab penasaran dari pembaca Media ini… Sub Judul artikel saya buat yang agaknya sedikit bombastis yaitu : “Apa Yang Terjadi, Jika Negeriku Gubernur-nya adalah Umar bin Khatab”? Menarik bukan ? Mari ikuti pembahasan saya berikut ini. Semoga Bermanfaat!
============
SEKILAS, judul tulisan ini terkesan tidak menggunakan logika yang lurus, tidak ada relevansi langsung antara variabel Umar bin Khatab dengan masa depan negeriku. Silogisme Aristoteles pun tidak cukup memadai untuk memberikan interpretasi tentang tema tersebut, premis yang digunakan cenderung berandai-andai sehingga konklusinya pun tidak pernah tepat. Satu-satunya metodologi yang mungkin bisa digunakan dalam memetakan judul itu secara baik adalah “Tafsir Imajiner” (Tafsir Hayali). Artinya, jika saja prototipe kepemimpinan Umar Bin Khaththab hadir di tengah perhelatan pencalonan Gubernur ke depan, maka ia layak jadi pemimpin dan memimpin Indonesia ke depan, atau dengan kata lain pimpinan Negara dengan prototipe seperti Umar bin Khathab-lah yang akan mampu membawa negeriku ini ke arah perubahan secara spektakuler dan mendasar.
Statemen itu tidak berlebihan. Sebab boleh jadi, karut marutnya bangsa dan ummat dalam beberapa tahun terakhir ini -baik hukum, sosial atau ekonomi dan lain-lain, di berbagai sektor, diakibatkan karena aktor-aktor elit yang jauh dari prototipe ideal seorang pemimpin seperti Umar bin Khatab yang tegas, profesional, cerdas, integritas yang tinggi, berani mengambil resiko dan tangguh dalam penataan administrasi pemerintahan. Tidak kalah pentingnya, beliau adalah seorang yang kuat komitmennya terhadap nilai-nilai (baca : agama). Dengan karakter yang hampir sempurna itu, Gubernur seperti Umar mampu membawa pemerintahan Islam memasuki babak baru yang lebih baik dan siap bersaing secara fair dengan provinsi dan daerah-daerah lain pada zamannya (seperti Persia dan Romawi).
Keberhasilan Umar dalam memimpin pemerintahan mendapat justifikasi dari beberapa pengamat politik dunia. Salah satunya, Michael Hart yang memberikan komentar, “Jika saja tidak karena usaha yang dilakukan Umar bin Khatab pada waktu itu, maka Islam tidak berkembang seperti yang sekarang ini.”
Gubernur Umar Bin Khatab secara cemerlang telah berhasil melakukan upaya-upaya mobilisasi internal dalam bentuk penataan administrasi kenegaraan dan berbagai penataan supra dan infrastruktur sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal bagi komunitas sosial waktu itu. Secara eksternal, dia juga telah berhasil membangun image negara-negara adikuasa waktu itu (Persia dan Romawi) segan dan apresiatif terhadap negara yang dibangunnya. Presiden Umar telah berhasil membangun stabilitas politik dan kondisi sosial pada titik stabil yang paling ideal dalam sejarah politik awal Islam.
Negara dan kekuatan Islam yang berada di bawah pemerintahan Umar telah memasuki era penting dalam sejarah. Dimana satu tata pemerintahan dan langkah politik serta penataan komunitas sosial tampil secara tegas dan jelas. Prinsip persamaan dan persaudaraan serta keadilan telah menjadi fenomena tersendiri pada masa Gubernur, Umar Bin Khatab. Integrasi Umar yang hampir sempurna dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur yang mapan, menjadi faktor dominan dalam menciptakan satu kestabilan politik dan sosial pada waktu itu.
Membangun Karakteristik Pemimpin. Potret buram dalam berbagai aspek rakyat di negeriku ini yang berlangsung hampir 10 tahun terakhir – entah kapan segera berakhir, kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) serta potensi-potensi lain yang luar biasa dimiliki daerah ini, sebenarnya cukup menjadi alasan untuk menempatkan Aceh keluar dari berbagai keterpurukan. Dua variabel penting yang akan menjadi penentu wajah Aceh baru ke depan adalah ‘Sistem dan Tipologi Pemimpin’. Memang, agak sulit memetakan mana yang harus didahulukan. Apakah sistem atau pemimpin yang kuat. Sebut saja kita kini berada pada titik nadzir dimana sistem dan tipe kepemimpinan kita kurang begitu menguntungkan bagi pembaharuan Aceh. Andaikan saat ini kita berada dalam situasi itu, maka yang menjadi prioritas agenda dari dua pilihan tersebut adalah melahirkan pemimpin kuat yang dengan segala kekuatannya akan mempunyai keberanian membangun sistem yang kuat pula. Bukankah pemimpin yang kerjanya hanya “bongkar pasang” pejabat saja tiap saat.
Kondisi paling mutahir rakyatku ini dihadapkan pada pilihan keharusan melahirkan seorang pemimpin yang tangguh, cerdas dan berani mengambil pilihan-pilihan strategis. Modal yang satu ini akan menjadi momentum paling menentukan masa depan Aceh yang berwajah baru. Ketika supremasi hukum tidak menemukan wilayah vitalnya, penataan administrasi negara semrawut, keadilan tidak bisa di tegakkan, tingkat kerawanan sosial mengkhawatirkan dan pemerataan ekonomi mengalami disparitas yang luar biasa, diperparah lagi dengan pemikiran keagamaan masyarakat kita yang terjebak oleh imperialisme permisif (cenderung toleran pada hal-hal yang dianggap tabu) yang berdampak pada hilangnya keseimbangan dan krisis sosial, maka tidak bisa tidak, model kepemimpinan Umar bin Khatab harus menjadi alternatif teladan Gubernur Aceh mendatang, siapapun dia. Bagi saya pribadi, siapapun dia tidaklah penting. Yang sangat penting adalah, mampukah membawa Aceh ke arah yang lebih baik? Mari kita menantikannya.
Paling tidak, ada tiga kata kunci yang menjadi kesuksesan Umar dalam membangun negeri, Pertama : Cinta kepada nilai integritas dan komitmen keagamaan yang begitu kuat. Sebuah penelitian yang dilakukan Sir Willian Muir, menunjukkan bahwa, “Faktor-faktor yang membawa kesuksesan Umar dalam mengemban tugas negeri dan pemerintahan pada masanya adalah terletak pada motivasi internalnya dan loyalitasnya terhadap ajaran Tuhan”.
Mengurus negara atau daerah, tidak semata didasarkan pada pilihan-pilihan politik yang profan tetapi merupakan pertaruhan misi suci di hadapan Sang Pencipta. Ini artinya, komitmen yang kuat pada nilai, akan sangat membantu seorang pemimpin menyelesaikan agenda-agenda besar negaranya. Indonesia sebuah negeri yang begitu besar dengan berbagai agenda penting yang perlu penyelesaian tidak mungkin dapat di selesakan jika Gubernur-nya tidak memiliki komitmen yang kuat pada nilai keagamaan dan spiritualitas yang memadai.
Padahal, komitmen pada nilai sangat membantu seseorang merumuskan visi dan misinya secara jernih dalam merancang sebuah tugas besar seperti negara ataupun daerah. Tidak salah jika teori Spiritual Quotient membuat implikasi bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, akan mampu membedah dan melihat peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Itulah sebabnya, mengapa Umar begitu kuat memegang nilai. Karena ternyata, hal itu pulalah yang menjadi motivator mengapa ia begitu tangguh dalam menata negaranya. Dalam pandangan Umar, komitmen pada nilai, akan sangat membantu menjernihkan pemikiran dan memperkaya inspirasi dalam membangun negara, dan ini begitu penting maknanya bagi seorang pemegang kebijakan publik. Komitmen pada nilai keagamaan akan melahirkan integritas, keikhlasan, kejujuran yang tinggi. Apabila ini dimiliki seorang Gubernur, maka akan sangat memperkuat kepercayaan publik. Tidak saja dalam internal negara tetapi juga dalam skala international. Dan hal itu, telah dibuktikan oleh Umar. Ketika dia memperoleh apresiasi begitu besar, bukan hanya dari kalangan rakyatnya tapi juga dari kalangan luar bahkan dari mereka yang berbeda ideologinya.
Kedua, Kerja profesional dan inovatif. Tidak kurang dari sepuluh tahun masa pemerintah Presiden Umar, telah banyak melahirkan kebijakan-kebijakan starategis dalam pembaharuan sistem administrasi negara. Seorang Doktor bernama Abu Rawwas Qol’ah Jiy, telah melakukan riset spektakuler tentang autobiografi Umar. Beliau telah menemukan tidak kurang dari 200 kebijakan strategis Umar dalam memimpin bangsanya menuju perubahan paling mendasar. Mulai dari politik, ekonomi, militer, supremasi hukum dan administrasi negara. Umar dengan cermat telah menjalankan politik luar negerinya secara elegan. Terbukti, kawasan yang begitu luas dari mulai Syiria, Mesir, Iraq, Persia, Khuzistan, Armenia, Azerbaijan dan Balukistan, telah berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Umar dan tanpa gejolak politik yang berarti. Pembentukan lembaga-lembaga penunjang kekuatan negara seperti Diwan (serupa Departemen Keuangan), Amsar (Pusat-pusat militer yang kemudian berkembang menjadi kota-kota besar), Qadhi (Semacam Lembaga Peradilan) dan lembaga penting lainnya. Salah satu prestasi besar Presiden Umar dalam membangun negara yang membentang dari kawasan Syiria sampai Azerbaijan ini menjadi indikator bahwa Umar memiliki tingkat profesionalisme dan inovasi yang kuat.
Negeriku ini yang begitu luas membentang dari Sabang sampai Perbatasan Sumut dengan segala kompleksitas persoalan – dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum, mustahil akan bisa diselesaikan dengan hasil baik tanpa Gubernur yang mempunyai karakter penuh cinta, kerja dan harmoni yang profesional dan inovatif. Sebuah teori (yang terinspirasi dari hadits Rasul) mengemukakan, “Salah satu sebab runtuhnya kekuatan negara dan ambruknya bangsa karena dipimpin oleh Pemimpin yang tidak profesional dan tidak inovatif”. Dalam konteks kepentingan inilah kita merasa perlu menjaring calon-calon pemimpin atau Gubernur pilihan yang profesional dan inovatif ini. Rakyat Aceh pada umumnya sudah cermat dan selektif dalam melakukan pilihan itu. Walaupun, survei dan pemberitaan media yang selalu tidak sesuai dangan fakta yang ada.
*ACEH BARU, BUTUH GUBERNUR YANG KUAT.*
Ketiga, Tegas dan Berani penuh Harmoni. Salah satu faktor yang ikut memberikan sumbangan terbesar bagi keruntuhan suatu bangsa adalah karena lemahnya supremasi hukum. Ketika Indonesia sedang dilanda krisis moral dalam bentuk meningkatnya angka kriminalitas dengan berbagai formulasinya, maka karakter Gubernur yang memiliki sikap tegas dan berani mengambil resiko merupakan tuntutan paling mendesak. Yakni Gubernur yang tidak terintervensi oleh kebijakan pusat.. Sebab, ambivalensi pemimpin dalam mengambil tindakan hukum akan semakin memperburuk potret Aceh. Apalagi, Aceh tengah diterpa musibah konflik sosial begitu rupa, dan fenomena separatisme yang pasti akan mengancam keutuhan bangsa. Maka, sikap tegas dan berani mengambil keputusan menjadi satu-satunya pilihan. Intervensi dan imperialisme asing yang seringkali kurang menguntungkan posisi kita dalam berbagai bentuknya – mulai dari hukum, ekonomi politik dan budaya, akan dapat diminimalisir dengan sikap tegas dan keberanian mengambil sikap dari seorang Gubernur yang kuat dan tegas. Hilangnya ketegasan dan keberanian akan berdampak pada terjebaknya Aceh dan daerah kita pada ketergantungan yang berlebihan pada pusat. Hal ini akan menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi politik negeri kita ini.
Di bidang penegakan hukum, apa yang pernah dilakukan Umar, cukup menjadi contoh ideal bagi Gubernur, atau pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Baik Bupati/Walikota atau Camat di masa depan. Umar telah membangun egalitarianisme dan persamaan hak di mata hukum begitu rupa. Persamaan perlakukan hukum dalam masyarakat waktu itu tidak terhalang oleh sekat sekat primordialisme bahkan persaudaraan sekalipun. Salah satu bukti historis misalnya, dengan tangannya sendiri Umar telah melakukan eksekusi pidana bagi anaknya sendiri yang kebetulan ditemukan melakukan pelanggaran berat. Umar juga berani melakukan kebijakan penting dalam bidang hukum terhadap pengguna barang-barang terlarang (Khamar, Judi, dan lain-lain), dengan tingkat hukuman yang maksimal, dan dampaknya sangat luar biasa: tingkat kriminalitas pada masa pemerintahan Umar menurun drastis.
Demi kepentingan negara di masa depan, Umar seringkali cukup berani mengambil kebijakan-kebijakan kontroversial di tengah publik. Misalnya berkaitan dengan retribusi pajak bagi kalangan pemilik tanah, penahanan harta rampasan perang guna pembiayaan negara, penggajian pegawai negara, angkatan perang militer dan veteran yang disesuaikan dengan tingkat keahlian dan masa pengabdiannya pada negara. Bahkan, keberaniannya memecat panglima perang yang diduga menyalahi perintah negara.
ACEH masa depan, bagaimanapun tidak bisa diserahkan pada pemimpin yang lemas dan cemas. Pemimpin Aceh masa depan harus tangguh, professional, inovatif penuh dengan karakter cinta, kerja dan harmoni. Yang terpenting adalah komitmen dan integritasnya pada nilai yang kuat. Karakteristik pemimpin seperti itu pula yang dibutuhkan oleh Aceh saat ini ke depannya. Semoga saja, prosesi politik Pilkada 2024 yang akan segera berlangsung di Aceh tercinta ini tidak hanya merupakan pilihan – pilihan politik ansich – yang cenderung profan, tapi lebih dari itu, sebagai upaya pencerahan untuk melahirkan pemimpin baru yang membawa misi Aceh lebih baik dan sebuah amanah sakral dari Allah Swt. Amin, Ya Rabbal ‘Alamin.
