MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Program Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur desa di Kabupaten Aceh Timur menuai sorotan publik. Pasalnya, kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran sebesar Rp17 juta dari Dana Desa setiap gampong.
Dengan total 513 desa di Aceh Timur, jika seluruhnya mengikuti kegiatan ini, maka total anggaran yang digunakan bisa mencapai sekitar Rp8,7 miliar. Sejumlah desa dikabarkan telah mencairkan anggaran tersebut, sementara sebagian lainnya masih dalam proses.
Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, Saiful Anwar, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan Bimtek ini. Ia menilai kegiatan tersebut lebih menyerupai perjalanan wisata ketimbang pelatihan yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas aparatur gampong.
“Materi pelatihan bisa diakses secara gratis secara daring, namun justru dilaksanakan di hotel berbintang dengan biaya besar. Ini bentuk pemborosan anggaran publik,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat juga menyuarakan keberatan mereka. Selain dinilai tidak relevan dengan kebutuhan desa, pelaksanaan Bimtek di luar provinsi dinilai mengorbankan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau memang tujuannya belajar, kenapa tidak dilakukan di Aceh Timur saja? Kami punya aula, hotel, dan fasilitas memadai,” ujar seorang tokoh masyarakat di Idi Rayeuk.
Sementara itu, beberapa keuchik yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa anggaran pelatihan tersebut langsung dipotong dari Dana Desa, tanpa ada ruang diskusi yang memadai terkait urgensi dan dampaknya bagi desa.
“Rp17 juta bisa digunakan untuk pembangunan jalan tani, pemasangan lampu jalan, atau program sosial bagi anak yatim. Tapi ini malah digunakan untuk seminar yang jauh dari konteks kebutuhan desa,” keluh seorang keuchik.
Merespons kegelisahan masyarakat, berbagai pihak mendesak agar Inspektorat Kabupaten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran ini.
“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh dan transparansi. Jangan sampai program pelatihan ini hanya menjadi ajang pelesiran yang dibungkus dengan label pembinaan,” tambah Saiful.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait pelaksanaan dan tujuan kegiatan Bimtek tersebut. Masyarakat berharap ada keterbukaan informasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran di lapangan. (Saiful)
