Home / OPINI

Rabu, 5 April 2023 - 15:11 WIB

JANGAN JADIKAN KEMISKINAN RAKYAT UNTUK PENCITRAAN DIRI PEJABAT

Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Pengamat Sosial, USK, Banda Aceh

BEGINILAH kemiskinan kalau sudah bermetamorfosis menjadi komoditas, nasibnya seperti beras, BBM, bawang merah/putih, gula, dan garam yang bisa dijadikan alat untuk multi tujuan: Kemakmuran, kesejahteraan, keberhasilan pembangunan, pertumbuhan, pencitraan, kepedulian, kebijakan, tawar menawar, hingga pemburuan rente. Secara normatif kemiskinan merupakan sesuatu yang suci untuk diperalat, tapi realitas berbicara lain.

Lihatlah tayangan di banyak stasiun televisi betapa pertunjukan tentang kemiskinan membawa program tersebut ke rating tertinggi. Program televisi tersebut mencapai multi targetnya yakni meningkatkan kepedulian terhadap orang miskin, membuka mata pengambil kebijakan betapa pembangunan belum menyentuh masyarakat bawah, dan yang tidak kalah penting bagi produser adalah menjadi mesin uang bagi pemilik stasiun televisi. Spektrum tayangan tentang kemiskinan di stasiun televisi sangat luas dan beragam.

Ada yang mengangkatnya dari sisi perjuangan si miskin menjajakan dagangan hanya untuk sesuap nasi, rumah yang hampir roboh, penyakit yang menggerogoti fisik sehingga tidak bisa berbuat banyak, pekerjaan kotor yang terpaksa dilakukan hanya untuk bertahan hidup, hingga keajaiban sebuah mikrofon yang bisa melunasi utang. Tidak hanya TV yang mencari untung dari kemiskinan.

Sejumlah pemerintah daerah pun menolak, jika dikatakan di wilayahnya banyak kantong kemiskinan untuk menciptakan kesan kepada publik bahwa pembangunan di daerahnya berhasil, ekonomi membaik sehingga hampir semua penduduk terangkat kemakmurannya. Tetapi begitu pemerintah pusat mengumumkan akan memberikan bantuan kepada rakyat miskin, pemda ramai-ramai mengaku di daerahnya banyak orang miskin. Aneh, Masya Allah. Dan yang baru saja ramai menjadi pembicaraan publik adalah soal penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen atau ‘tinggal’ 25,95 juta saja orang miskin, yang diakui oleh Badan Pusat Statistik sebagai yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga  Calon Kepala Daerah Aceh 2024 : Lebih Baik Mencari Simpati Rakyat daripada Menanti Dukungan Parpol yang Tak Pasti

Sebuah pernyataan yang menggelikan karena satu pencapaian baru pasti menjadi yang ‘ter’ karena belum ada catatan sebelumnya, tetapi substansi penurunannya tidak digambarkan dengan jelas. Catatan BPS menunjukkan pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yakni sekitar Rp. 370 ribu sebanyak 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Lalu, bagaimana pula kondisi saat ini? Mari buka mata …

Di daerah perkotaan turun 128,2 ribu orang menjadi 10,14 juta orang, sementara di daerah perdesaan turun 505 ribu orang menjadi 15,81 juta orang. Peran komoditas makanan – beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir, terhadap pembentukan Garis Kemiskinan pada Maret 2018 atau awal tahun 2019 sangat besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yakni mencapai 73,48 persen. Pengumuman BPS tentang penurunan angka kemiskinan hingga ke satu angka (single digit) itu dihujani kritik.

Baca Juga  HASIL SURVEY TANPA PESANAN, ANIES MENJADI PRESIDEN RI 2024-2029

Bagaimana orang miskin tersebut tidak lagi miskin apabila sebelum survei dilakukan pada bulan Maret mereka dibombardir dengan bantuan sosial untuk membeli atau mendapatkan komoditas makanan pada bulan Januari hingga Maret, sementara di pedesaan sedang terjadi panen raya. Ini strategi dalam politik ekonomi agar statistik bisa memberikan gambaran pencapaian pembangunan walaupun sebenarnya tidak. Kemiskinan hanya sebatas komoditas politik, menjadi alat pencitraan.

Tetapi rakyat semakin cerdas membedakan mana bungkus, dan mana pula isi. Penurunan kemiskinan yang substansial adalah jika mereka mampu meningkatkan penghasilan melalui program pemberian kail, dan bukan ikan. Para pihak seperti tidak memiliki dilema moral saat mengangkat masalah kemiskinan ke layar kaca, ke dalam kebijakan pembangunan, dan ke dalam statistik ekonomi.

Ingat, jangan pernah mencari kesempatan dalam penderitaan orang lain. Bisa jadi karena kemiskinan hanya angka bagi mereka, bukan masalah substansial. Marilah kita hentikan untuk mempermainkan kemiskinan karena orang yang dizalimi akan makbul do’anya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 05 April 2023

Share :

Baca Juga

OPINI

Guru Murah, Pendidikan Mahal: Mengapa Martabat Pendidik Tidak Bisa Diukur dari Gaji Semata?

EDUKASI

Hari Pendidikan Nasional 2026: Ketika Pendidikan Mengejar Simbol, Bukan Substansi

EDUKASI

Hardiknas 2026: Keteladanan sebagai Sumber Wibawa Guru

EDUKASI

Patologi Pendidikan Kita : Inflasi Gelar, Defisit Adab, dan Kematian Marwah Intelektual

OPINI

Meremehkan Ulama di Tengah Polemik Publik

KESEHATAN

JKA dan Feodalisme Politik Modern : Ketika Pengawasan Publik Dianggap Gangguan Kekuasaan

HUKUM

Episode I Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi

EDUKASI

Kepercayaan Publik yang Retak: Ketika Pemerintah Desa, Media, dan Masyarakat Gagal Bersinergi