MEDIALITERASI.ID | LHOKSEUMAWE – Program Muzakir Manaf selaku gubernur Aceh belum berjalan maksimal dimana salah satu programnya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran BPS mencatat angka pengangguran terbuka (TPT) tertinggi se-Provinsi Aceh pada tahun 2024, yaitu sebesar 8,47 persen , atau setara dengan 8.011 jiwa . Angka ini lebih tinggi dari rata-rata TPT di seluruh Aceh yang berada di angka 6,9 persen , menempatkan Lhokseumawe sebagai wilayah dengan tantangan ketenagakerjaan terbesar di provinsi tersebut.
Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe dan dikonfirmasi langsung oleh Kepala BPS setempat, Sardi. Ia menjelaskan bahwa pengangguran di kota itu didominasi oleh lulusan SMA sederajat sebanyak 3.012 orang, disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 2.078 orang. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki kecenderungan memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka, sehingga proses penyerapan tenaga kerja menjadi lebih lambat.
Sementara itu, lulusan SMA umumnya menghadapi tantangan bersaing di pasar kerja karena minimnya keterampilan teknis dan pengalaman kerja. Kelompok lain yang juga tercatat sebagai pengangguran termasuk lulusan SD, SMP, SMK, hingga diploma dan magister.
Jika dilihat dari tren tahunan, jumlah pengangguran di Lhokseumawe memang menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran mencapai 11.262 jiwa atau 11,99 persen. Di tahun 2021 turun menjadi 10.804 jiwa, kemudian 9.059 jiwa pada 2022, 8.221 jiwa pada 2023, hingga terbaru di tahun 2024 sebanyak 8.011 jiwa. Meski ada progres positif, posisi Lhokseumawe tetap menjadi yang tertinggi di Aceh.
Lhokseumawe dikenal sebagai kota jasa dengan struktur ekonomi yang lebih banyak bergantung pada sektor perdagangan dan layanan. Sayangnya, sektor ini belum mampu menyerap jumlah pencari kerja secara maksimal. Minat generasi muda terhadap sektor pertanian dan industri tradisional juga terus menurun dari waktu ke waktu.
Menurut Sardi, upaya penekanan pengangguran harus difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru, pemberian akses permodalan bagi UMKM, pelatihan vokasi, serta peningkatan minat pemuda terhadap sektor produktif seperti pertanian dan industri lokal.
Sayangnya, hingga saat ini, program-program pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka pengangguran secara nyata. Harapan warga akan lapangan kerja yang layak dan sesuai harapan masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurut Juni Ahyar, Akademisi dan Pemerhati Pendidikan mengatakan dengan lulusan setiap jenjang terus bertambah pastilah jumlah angkatan kerja juga terus bertambah setiap tahun, tantangan pengentasan pengangguran di Lhokseumawe semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Juni menambahkan masalah pengangguran di Kota Lhokseumawe masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Baik ditingkat kota, Provinsi maupun pusat, mengingat tingkat pengangguran yang tertinggi di Aceh membuktikan bahwa program-program yang telah dijalankan belum cukup menyentuh akar permasalahan. Dengan strategi yang lebih fokus dan kolaboratif, diharapkan masalah ini bisa diatasi secara bertahap demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Aceh. [JA]
