MEDIALITERASI.ID | OPINI – Hubungan antara pemerintah dan perusahaan pers semestinya dibangun atas dasar kemitraan yang profesional, transparan, dan saling menghormati.
Pemerintah membutuhkan media sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, media memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, dalam praktiknya, hubungan kemitraan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.
Di sejumlah daerah, muncul ketidakjelasan mekanisme kerja sama, standar penghargaan terhadap karya jurnalistik, proses verifikasi publikasi, hingga ketidakpastian hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan teknis semata.
Lebih jauh, hal tersebut menyangkut bagaimana pemerintah menempatkan pers dalam kehidupan demokrasi: sebagai mitra profesional yang independen, atau sekadar saluran penyebaran informasi kegiatan pemerintahan?
Jumat, 13 November 2026 | Penulis: Endang Kusmadi
Pers bukan alat kekuasaan, bukan pula sekadar corong pemerintah. Pers adalah pilar demokrasi yang harus tetap merdeka, profesional, kritis, dan independen.
Ketika Kemitraan Kehilangan Makna
Kemitraan seharusnya mengandung prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa hanya karena memiliki kewenangan dalam menentukan hubungan kerja sama.
Perusahaan pers yang menjalin kemitraan dengan pemerintah tetap memiliki kedudukan sebagai institusi pers yang menjalankan fungsi jurnalistik. Wartawan yang ditugaskan juga memiliki tanggung jawab profesional dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Sayangnya, dalam sejumlah praktik kerja sama, masih muncul persoalan mengenai kejelasan mekanisme pelaksanaan, penilaian hasil publikasi, serta penghargaan terhadap pekerjaan wartawan.
Jika media diminta menjalankan kewajiban publikasi, seharusnya terdapat kejelasan mengenai standar pekerjaan, mekanisme verifikasi, hak dan kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Jangan sampai kemitraan hanya dipahami sebagai hubungan satu arah, ketika media dituntut memenuhi kewajiban, tetapi tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak dan mekanisme kerja sama.
Pers Bukan Alat Promosi Kekuasaan
Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah: pers bukan alat promosi kekuasaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Artinya, perusahaan pers yang menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah tetap memiliki kewajiban menjaga independensi redaksi.
Kerja sama tidak boleh menjadi instrumen untuk mengendalikan pemberitaan, membatasi kritik, atau mengarahkan wartawan agar hanya memberitakan sisi positif pemerintah.
Pemerintah boleh menyampaikan informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan daerah. Namun, media tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, meminta konfirmasi, memberikan ruang kepada berbagai pihak, serta menyampaikan fakta secara berimbang.
Hubungan kemitraan tidak boleh menghilangkan batas antara kepentingan komunikasi pemerintah dan independensi jurnalistik.
Jangan Abaikan Profesionalitas Wartawan
Wartawan bukan sekadar pelaksana kegiatan publikasi. Di balik sebuah berita terdapat proses jurnalistik yang membutuhkan waktu, tenaga, kemampuan, dan tanggung jawab profesional.
Seorang wartawan harus melakukan peliputan, mengumpulkan data, memverifikasi informasi, melakukan konfirmasi, serta memastikan berita yang diterbitkan memenuhi prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
Karena itu, pemerintah perlu menghargai profesionalitas wartawan dan perusahaan pers yang menjalankan kerja sama.
Penghargaan tersebut bukan hanya menyangkut hubungan formal, melainkan juga bagaimana pemerintah memperlakukan media sebagai mitra yang memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan, kepastian, dan perlakuan profesional.
Jangan sampai wartawan hanya dipandang sebagai pihak yang bertugas memenuhi kebutuhan publikasi pemerintah, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab dan proses jurnalistik yang mereka jalankan.
Diskominfo Harus Menjadi Jembatan, Bukan Pengendali Pers
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, Diskominfo seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang sehat antara pemerintah dengan perusahaan pers, bukan menjadi pihak yang menentukan arah independensi pemberitaan.
Keterbukaan informasi, kemudahan memperoleh konfirmasi, dan kejelasan hubungan kerja sama merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan media.
Ketika media mempertanyakan suatu kebijakan atau meminta penjelasan mengenai pelaksanaan kerja sama, hal tersebut tidak semestinya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Justru, pertanyaan dan kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dijalankan pers.
Pemerintah yang terbuka seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan wartawan. Sebaliknya, pemerintah perlu menjadikan media sebagai mitra untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Saatnya Membenahi Kemitraan Pers Secara Nasional
Persoalan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan media tidak seharusnya hanya menjadi perhatian satu daerah.
Pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pola hubungan kerja sama dengan perusahaan pers.
Evaluasi tersebut harus diarahkan pada lima hal mendasar:
1. Kejelasan Hak dan Kewajiban
Memastikan setiap hubungan kerja sama memiliki kejelasan hak dan kewajiban para pihak.
2. Mekanisme yang Transparan
Membangun mekanisme kerja sama yang transparan dan dapat dipahami oleh perusahaan pers maupun wartawan.
3. Menghormati Profesionalitas Wartawan
Menghormati profesionalitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
4. Menjamin Independensi Redaksi
Menjamin bahwa kerja sama tidak mencampuri independensi redaksi.
5. Ruang Penyelesaian Persoalan
Membuka ruang komunikasi dan penyelesaian persoalan secara profesional apabila terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah dan perusahaan media.
Dengan demikian, kemitraan tidak hanya menjadi hubungan formal, tetapi benar-benar menjadi hubungan yang saling menghormati dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pers Harus Tetap Merdeka
Hubungan pemerintah dan media memang dapat dibangun melalui kerja sama. Namun, kerja sama tidak boleh mengubah pers menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan.
Pers memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada pejabat atau institusi yang menjalin hubungan kerja sama dengannya.
Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi pembangunan. Namun, pemerintah juga harus siap menerima kritik, pertanyaan, dan pemberitaan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingannya.
Sudah saatnya pola kemitraan yang tidak sehat dievaluasi. Jangan sampai perusahaan pers hanya diposisikan sebagai pelengkap kegiatan komunikasi pemerintah, sementara fungsi kontrol sosial dan independensi jurnalistik justru terabaikan.
Sebab, pers bukan alat kekuasaan, bukan pula sekadar corong pemerintah.
Pers adalah pilar demokrasi yang harus tetap merdeka, profesional, kritis, dan independen.
Tentang Penulis: Endang Kusmadi adalah pemerhati pers dan kemitraan media-pemerintah. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan menjadi tanggung jawab penulis.
