Penulis: Teuku Muhammad Jamil (Guru Ilmu Sosial & Politik pada Sekolah Pascasarjana (SPs) USK, Aceh | Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh)
MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH — Rencana pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Nagan Raya, Aceh, pada 11 November 2026, sebagaimana diinformasikan, bukan sekadar peristiwa seremonial.
Ia membawa pesan persatuan, nasionalisme, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, di tengah masyarakat yang kembali mengibarkan Bendera Bulan Bintang, negara dan elite Aceh seharusnya membaca fenomena ini lebih dalam, bukan sekadar melihatnya sebagai persoalan simbol.
Catatan kritis ini ditulis di tengah suasana kebatinan Aceh yang sedang diuji, pasca peristiwa di Pidie beberapa hari lalu. Karena itu, kedua simbol ini tidak boleh dijadikan bahan bakar permusuhan.
Kita perlu jujur: perdamaian tidak cukup dirayakan dengan upacara, jika komitmen politik yang melahirkannya belum sepenuhnya ditunaikan.
MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukan dokumen pajangan. Keduanya adalah mandat sejarah yang menuntut konsistensi, keadilan, dan kepercayaan dari semua pihak.
Dalam konteks ini, posisi kedua bendera harus dipahami secara jernih.
Merah Putih adalah simbol kedaulatan Indonesia, simbol yang mempersatukan seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sementara Bulan Bintang bagi sebagian masyarakat Aceh merupakan simbol identitas, sejarah, dan aspirasi politik yang lahir dari perjalanan panjang konflik dan perdamaian.
Keduanya memiliki makna yang kuat bagi masing-masing pendukungnya. Karena itu, ekspresi identitas tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan gesekan baru di lapangan.
Pertanyaan kritisnya adalah: apakah negara hanya ingin rakyat Aceh mengibarkan Merah Putih, atau juga bersedia menunaikan seluruh komitmen perdamaian secara konsisten?
Nasionalisme tidak boleh menuntut kesetiaan sepihak. Sebaliknya, aspirasi daerah pun tidak boleh mengabaikan hukum dan tanggung jawab kebangsaan.
Persatuan yang dipaksakan mungkin melahirkan kepatuhan sesaat. Tetapi persatuan yang dibangun melalui keadilan akan melahirkan kesetiaan yang bertahan lama.
Aceh tidak membutuhkan panggung untuk saling menguji keberanian mengibarkan bendera. Aceh membutuhkan pemimpin yang berani menuntaskan janji perdamaian, yang berani mendengar, dan yang berani menegakkan hukum secara adil tanpa melukai rasa keadilan masyarakatnya.
Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Nagan Raya, jika benar-benar dibentangkan dengan damai, bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa nasionalisme dan identitas Aceh bisa berjalan berdampingan.
Syaratnya satu: kebijaksanaan politik harus lebih tinggi daripada ego politik.
Salam Hangat, Teuku Muhammad Jamil (Ilmuwan Politik dan Akademisi USK, Aceh)
