MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab dipanggil Mualem resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, Jumat malam, 27 Februari 2026. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Pelantikan ini merupakan bagian dari konsolidasi birokrasi Pemerintah Aceh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis. Dalam prosesi tersebut, pejabat di berbagai posisi, mulai dari kepala dinas, staf ahli, asisten, hingga pimpinan rumah sakit daerah, menerima amanah baru.
Berikut daftar lengkap pejabat Eselon II yang dilantik:
- Taufik – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh
- Diwarsyah – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)
- Murtalamuddin – Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Erwin – Kepala Dinas Pengairan Aceh
- Zulkifli – Kepala Bappeda Aceh
- Husnan – Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh
- T. Robby Irza – Asisten II Sekretariat Daerah Aceh
- Reza Saputra – Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh
- Asnawi – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
- Safridal – Kepala Dinas Peternakan Aceh
- Munawar – Kepala Badan Kesbangpol Aceh
- A. Murtala – Asisten III Sekretariat Daerah Aceh
- Abdullah – Kepala Inspektorat Aceh
- dr. Muhazar – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
- Hendra Faisal – Wakil Direktur Umum RSUDZA
- Novita – Wakil Direktur Pelayanan RSUDZA
- Reza Ferdian – Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan UMKM Aceh
- T. Aznal – Kepala Dinas Pertanahan Aceh
- Safrizal – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
- Bahron – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)
- Zahrol – Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
- Daniel – Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Aceh (MPA)
- Ihsan – Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
- Bon Mizwar – Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Aceh
- Budi Afrizal – Kepala Dinas Sosial Aceh.
Pelantikan ini dinilai sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian kebutuhan pemerintahan menjelang periode kerja yang akan datang. (EQ)
