Oleh: Endang Kusmadi, Pembaca Sejarah Aceh
Delapan abad lalu, Samudera Pasai menunjukkan kepada dunia bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan jalan menuju kemakmuran. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka menjadikan Pasai sebagai salah satu simpul perdagangan penting di kawasan Asia.
Pedagang dari berbagai penjuru datang membawa komoditas, pengetahuan, budaya, dan jaringan ekonomi. Lada, emas, kapur barus, kain, serta berbagai komoditas lainnya bergerak melalui pelabuhan. Pasai tidak hanya menjadi tempat kapal singgah, tetapi juga menjadi ruang bertemunya produksi, perdagangan, keuangan, manusia, dan pengetahuan.
Pertanyaannya sekarang: **apa yang tersisa dari denyut ekonomi maritim tersebut?**
Aceh masih memiliki laut yang luas, garis pantai yang panjang, pelabuhan, sumber daya perikanan, pertanian, perkebunan, serta posisi geografis yang strategis. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi.
Inilah ironi yang perlu kita renungkan menjelang Milad 800 Tahun Samudera Pasai.
Aceh kaya laut, tetapi belum menjadikan laut sebagai mesin ekonomi.
Masalah Aceh hari ini bukan semata-mata kekurangan sumber daya. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sumber daya tersebut dihubungkan menjadi sebuah ekosistem ekonomi.
Ikan ditangkap, tetapi belum seluruhnya diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hasil pertanian diproduksi, tetapi sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. UMKM tumbuh, tetapi banyak yang belum memiliki legalitas, sertifikasi, kemasan, pembiayaan, dan akses pasar yang memadai.
Pelabuhan tersedia, tetapi belum seluruhnya menjadi pusat aktivitas perdagangan dan industri.
Artinya, rantai ekonomi kita masih terputus-putus. Padahal, ekonomi yang kuat membutuhkan mata rantai yang lengkap:
produksi → pengolahan → legalitas → pembiayaan → pasar → industri → pelabuhan → ekspor.
Jika satu mata rantai lemah, nilai ekonomi yang seharusnya tinggal di daerah akan berpindah ke tempat lain.
Karena itu, kebangkitan ekonomi Aceh tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Yang harus dibangun adalah ekosistem ekonomi.
Pemerintah Harus Menjadi Penggerak
Pemerintah tidak harus menjadi pelaku perdagangan terbesar. Pemerintah justru harus menjadi penggerak dan pembangun ekosistem.
Tugas pemerintah adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan, permodalan, legalitas, teknologi, infrastruktur, pasar, serta kepastian hukum.
Pemerintah daerah juga harus berani mempertemukan petani, nelayan, UMKM, koperasi, perbankan, industri, perguruan tinggi, investor, dan pelaku perdagangan dalam satu ekosistem.
Dalam konteks modern, pemerintah dapat menjalankan fungsi seperti syahbandar pada masa Pasai bukan sebagai penguasa perdagangan, tetapi sebagai penghubung antara pelaku ekonomi dengan pasar dan dunia luar.
Perbedaannya, syahbandar masa lalu mengatur lalu lintas perdagangan di pelabuhan. Pemerintah hari ini harus mampu mengatur dan memfasilitasi lalu lintas ekonomi dari desa hingga pasar global.
Pelabuhan tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat kapal datang dan pergi. Pelabuhan adalah pintu masuk bahan baku, pintu keluar produk, pusat logistik, pusat perdagangan, sekaligus magnet investasi.
Karena itu, Pelabuhan Krueng Geukuh di Aceh Utara harus diposisikan sebagai bagian dari strategi besar kebangkitan ekonomi kawasan.
Data perencanaan daerah menunjukkan nilai ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukuh pernah mencapai sekitar US$308 juta pada 2017, tetapi turun menjadi sekitar US$53 juta pada 2021. Angka tersebut seharusnya menjadi alarm bahwa aktivitas perdagangan melalui pelabuhan perlu diperkuat kembali.
Pelabuhan yang hidup akan melahirkan kebutuhan terhadap pergudangan, transportasi, jasa bongkar muat, perbankan, pengemasan, industri pengolahan, perbaikan kapal, tenaga kerja, hingga usaha makanan dan penginapan.
Dengan kata lain, menghidupkan pelabuhan berarti menghidupkan ribuan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Aceh Jangan Hanya Menjual Bahan Mentah
Samudera Pasai dahulu besar karena perdagangan. Namun perdagangan yang kuat bukan sekadar menjual apa yang dimiliki.
Kuncinya adalah nilai tambah.
Ikan jangan berhenti sebagai ikan segar. Ia harus dapat berubah menjadi fillet, ikan beku, makanan olahan, tepung ikan, minyak ikan, hingga produk siap ekspor.
Lada jangan hanya dijual sebagai hasil kebun. Ia harus memiliki merek, kemasan, standar mutu, sertifikasi, dan pasar internasional.
Begitu pula kopi, nilam, kelapa, kakao, hasil laut, kerajinan, serta berbagai produk unggulan Aceh lainnya.
Jika bahan mentah keluar dari Aceh dan produk jadi masuk kembali dengan harga berkali-kali lipat, maka kita sebenarnya sedang menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi di daerah lain.
Karena itu, industrialisasi berbasis komoditas lokal harus menjadi agenda utama.
Masyarakat Pesisir Harus Menjadi Pelaku Ekonomi
Kebangkitan maritim tidak akan terjadi jika masyarakat pesisir hanya menjadi penonton.
Nelayan harus didorong naik kelas. Bukan hanya menangkap ikan, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pengolahan, penyimpanan, distribusi, bahkan perdagangan.
Desa-desa pesisir harus dikembangkan sebagai pusat ekonomi baru.
Koperasi nelayan, unit pengolahan ikan, cold storage, usaha kuliner laut, wisata bahari, kerajinan, jasa transportasi, hingga usaha logistik dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Dengan demikian, laut tidak hanya menghasilkan ikan, tetapi menghasilkan pekerjaan, pendapatan, industri, dan kesejahteraan.
UMKM harus diposisikan sebagai calon pemasok industri, hotel, restoran, pusat oleh-oleh, pasar modern, bahkan eksportir.
Masalah UMKM bukan hanya modal. Banyak pelaku usaha menghadapi persoalan legalitas, sertifikasi, pembukuan, kemasan, branding, teknologi, pemasaran digital, dan akses pasar.
Karena itu, program pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan, namun perlu di latih Melalui Balai Latihan Kerja masing – Masing Kabupaten Kota.
Masyarakat perlu dilatih bagaimana membuat produk, mengemasnya, menghitung biaya produksi, mengelola keuangan, memperoleh izin, membangun merek, melakukan pemasaran digital, dan mencari pasar.
Ukuran keberhasilan pelatihan bukan jumlah sertifikat yang dibagikan.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa usaha yang tumbuh, berapa omzet yang meningkat, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa produk yang berhasil masuk pasar.
Perizinan Harus Menjadi Pintu, Bukan Tembok
Tidak ada investor yang nyaman memasuki daerah yang perizinannya rumit.
Begitu pula pelaku UMKM tidak akan berkembang jika untuk memperoleh legalitas saja mereka harus berhadapan dengan prosedur yang panjang dan membingungkan.
Perizinan harus menjadi pintu menuju usaha formal, bukan tembok yang menghambat masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, murah, transparan, terintegrasi, dan mudah dipahami.
Jika memungkinkan, daerah dapat membangun pusat layanan usaha terpadu yang menghubungkan legalitas, sertifikasi, pembiayaan, pendampingan, pemasaran, dan investasi.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diberi motivasi untuk berusaha, tetapi benar-benar diberikan jalan untuk berkembang.
Aceh tidak cukup hanya sibuk menawarkan potensi investasi.Yang lebih penting adalah menciptakan alasan mengapa investor harus memilih Aceh.
Investor membutuhkan kepastian hukum, lahan, energi, infrastruktur, tenaga kerja, bahan baku, pasar, pelabuhan, dan pelayanan perizinan yang baik.
Karena itu, strategi investasi harus diarahkan pada sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal.
Investasi di sektor perikanan, industri pengolahan, logistik, galangan kapal, cold storage, energi, agroindustri, pariwisata, dan industri berbasis komoditas lokal harus didorong.
Namun, investasi tidak boleh hanya dihitung dari besarnya nilai modal yang masuk.
Pertanyaan terpenting adalah:
Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa banyak UMKM yang menjadi pemasok? Berapa banyak produk lokal yang terserap industri? Dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Aceh?
Bangun Industri Pendukung Maritim
Jika ingin menghidupkan kembali semangat maritim Pasai, Aceh juga perlu membangun industri pendukung maritim.
Galangan kapal, bengkel mesin kapal, pembuatan alat tangkap, suku cadang, jasa perawatan kapal, pengolahan hasil laut, pergudangan, cold chain, hingga jasa logistik merupakan bagian dari ekonomi maritim.
Kita tidak boleh hanya menjadi daerah yang memiliki laut tetapi membeli hampir seluruh kebutuhan industri maritim dari luar.
Di sinilah pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja harus diarahkan.
Tenaga muda Aceh harus dilatih menjadi teknisi kapal, mekanik mesin, teknisi listrik, welder, operator cold storage, tenaga pengolahan ikan, logistik, pelabuhan, hingga tenaga hospitality.
Jangan sampai Aceh memiliki pekerjaan, tetapi tenaga ahlinya didatangkan dari luar.
Pendidikan Harus Terhubung dengan Ekonomi
Kebangkitan ekonomi tidak akan bertahan tanpa sumber daya manusia yang mampu menjalankannya.
Sekolah kejuruan, perguruan tinggi, BLK, dunia usaha, dan pemerintah harus duduk dalam satu meja.
Kurikulum pendidikan vokasi harus membaca kebutuhan ekonomi daerah.
Jika Aceh ingin menjadi pusat ekonomi maritim, maka anak-anak muda harus mendapatkan keterampilan yang relevan dengan industri maritim.
Jika ingin memperkuat ekspor, mereka harus memahami perdagangan internasional, bahasa asing, digital marketing, logistik, standar produk, dan administrasi ekspor.
Jika ingin memperkuat UMKM, mereka harus menguasai kewirausahaan, teknologi, pengemasan, keuangan, dan pemasaran.
Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan pencari kerja. Pendidikan harus menghasilkan pencipta pekerjaan.
Aceh Harus Kembali Melihat Dunia
Samudera Pasai berjaya karena tidak menutup diri. Pasai terhubung dengan dunia melalui perdagangan dan jaringan maritim.
Hari ini Aceh memiliki peluang yang jauh lebih besar karena teknologi dan transportasi telah berkembang.
Pasar Malaysia, Thailand, Singapura, India, Timur Tengah, hingga negara-negara Asia lainnya tidak boleh hanya menjadi tujuan wisata atau tempat tenaga kerja Aceh.
Pasar tersebut harus menjadi tujuan produk Aceh.
Karena itu, Aceh membutuhkan strategi ekspor yang agresif dan terukur.
Produk lokal harus diperkenalkan melalui pameran, perdagangan digital, business matching, kerja sama antardaerah, diaspora, hingga jaringan perdagangan internasional.
Kebangkitan maritim tidak dapat dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah. Sabang memiliki posisi strategis. Banda Aceh memiliki pusat pemerintahan dan jasa. Aceh Besar memiliki potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata. Aceh Utara memiliki sejarah Samudera Pasai, industri, pertanian, perikanan, serta Pelabuhan Krueng Geukuh.
Potensi tersebut harus dilihat sebagai satu koridor ekonomi maritim Aceh.
Konektivitas antar pelabuhan, jalan, logistik, kawasan industri, sentra produksi, destinasi wisata, dan pusat perdagangan harus dibangun dalam satu visi. Bukan hanya digunakan dikala bencana karena tidak bisa ditembus melalui jalur darat. Lagi – lagi jalur maritim adalah menjadi jalur penting Aceh.
Pasai pada masa lalu tidak berjaya karena berdiri sendirian. Ia berjaya karena terhubung dengan dunia.
Samudera Pasai juga memiliki modal besar yang sering kali hanya diperlakukan sebagai benda sejarah. Padahal situs sejarah dapat dihubungkan dengan museum, pusat informasi, wisata religi, kuliner, kerajinan, homestay, pemandu wisata, transportasi, dan pasar produk lokal.
Dengan demikian, wisatawan yang datang bukan hanya melihat situs, tetapi juga membelanjakan uangnya di masyarakat.
Inilah konsep yang harus dibangun dimana warisan sejarah sebagai ekosistem ekonomi masyarakat.
Milad 800 tahun seharusnya menjadi momentum untuk membangun kawasan sejarah Samudera Pasai sebagai destinasi budaya dan ekonomi yang hidup sepanjang tahun, bukan hanya ramai ketika perayaan berlangsung.
“Pasai” Harus Menjadi Merek Ekonomi
Mengapa kita tidak menjadikan nama Pasai sebagai kekuatan branding?
Pasai memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Nama tersebut dapat dikembangkan menjadi identitas produk dan destinasi.
Misalnya : Pasai Pepper. Pasai Seafood. Pasai Coffee. Pasai Craft. Pasai Culinary dan lain – lain.
Bukan sekadar nama, tetapi sebuah jaminan identitas, kualitas, dan cerita.
Di tengah persaingan pasar global, cerita memiliki nilai ekonomi.
Produk yang membawa narasi tentang peradaban Samudera Pasai akan memiliki diferensiasi yang tidak mudah ditiru daerah lain.
Ekonomi yang sehat tidak boleh terlalu bergantung pada proyek pemerintah. APBA dan APBK harus digunakan sebagai katalisator untuk membuka ruang bagi ekonomi masyarakat dan investasi swasta.
Pemerintah membangun jalan, pelabuhan, fasilitas dasar, pelatihan, sistem perizinan, dan ekosistem bisnis.
Setelah itu, sektor swasta, koperasi, UMKM, masyarakat, dan investor harus menjadi mesin pertumbuhannya.
Jika ekonomi hanya bergerak ketika pemerintah membelanjakan anggaran, maka ekonomi tersebut belum benar-benar mandiri.
Kedigdayaan Pasai Harus Diterjemahkan dalam Bahasa Modern
Mengembalikan kedigdayaan Samudera Pasai bukan berarti menghidupkan kembali kerajaan dalam bentuk masa lalu.
Yang harus dihidupkan kembali adalah kekuatan yang membuat Pasai berjaya.
Pelabuhan yang hidup, Perdagangan yang terbuka, Komoditas yang bernilai tinggi, Manusia yang terampil, industri yang berkembang, Pengetahuan yang maju dan jaringan internasional yang luas.
Jika dahulu syahbandar menjadi penghubung antara kerajaan dan para pedagang, maka hari ini pemerintah harus menjadi penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, industri, perbankan, investor, pelabuhan, dan pasar global.
Inilah bentuk modern dari kedigdayaan Pasai.
Milad 800 Tahun Harus Menjadi Titik Balik
Karena itu, Milad 800 Tahun Samudera Pasai jangan berhenti sebagai perayaan seremonial.
Jangan sampai setelah panggung dibongkar, baliho diturunkan, tamu pulang, dan rangkaian acara selesai, tidak ada perubahan berarti dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Milad 800 tahun harus menjadi titik balik. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun agenda jangka panjang kebangkitan ekonomi maritim yang terukur.
Bukan sekadar slogan, tetapi memiliki target.
Berapa ekspor yang harus dicapai? Berapa UMKM yang harus naik kelas? Berapa industri pengolahan yang harus tumbuh?Berapa lapangan kerja yang harus tercipta?Berapa aktivitas perdagangan yang harus melalui pelabuhan? Berapa pendapatan masyarakat pesisir yang harus meningkat?Dan berapa produk Aceh yang harus menembus pasar internasional?
Target-target tersebut harus menjadi ukuran keberhasilan. Jika perlu, momentum 800 tahun ini menjadi awal penyusunan Roadmap Kebangkitan Ekonomi Maritim Aceh 2027–2037, yang dilanjutkan secara konsisten lintas pemerintahan.
Sebab kebangkitan ekonomi tidak dapat dibangun dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan kesinambungan.
Sejarah yang Besar Harus Dilanjutkan
Delapan abad lalu, Samudera Pasai telah membuktikan bahwa kawasan ini mampu menjadi simpul perdagangan dunia.
Hari ini kita memiliki teknologi yang jauh lebih maju, sumber daya yang besar, pendidikan yang lebih luas, infrastruktur yang lebih baik, dan akses pasar yang tidak lagi dibatasi oleh jarak.
Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menghubungkan semuanya.
Kita tidak perlu menghidupkan kembali kerajaan Samudera Pasai.
Yang harus kita hidupkan kembali adalah ekosistem yang dahulu membuat Pasai berjaya: manusia yang terampil, pelabuhan yang hidup, perdagangan yang terbuka, komoditas yang bernilai tambah, industri yang kuat, dan hubungan ekonomi dengan dunia.
Aceh tidak kekurangan laut.
Aceh tidak kekurangan sumber daya.
Aceh juga tidak kekurangan sejarah.
Yang dibutuhkan adalah keberanian menjadikan semuanya sebagai kekuatan ekonomi.
Kedigdayaan Pasai akan kembali bukan ketika kita hanya mengenang masa lalunya, tetapi ketika laut Aceh kembali sibuk, pelabuhan kembali hidup, perdagangan kembali bergerak, industri tumbuh, UMKM naik kelas, masyarakat pesisir sejahtera, dan produk Aceh kembali berlayar menuju pasar dunia.
Milad 800 tahun Samudera Pasai bukan akhir dari sebuah perayaan sejarah, melainkan awal dari upaya mengembalikan kedigdayaan Pasai dalam wajah baru.
Jika dahulu Samudera Pasai mampu menjadi salah satu simpul perdagangan dunia, maka generasi hari ini harus berani menjadikan Aceh kembali sebagai salah satu kekuatan ekonomi maritim di kawasan.
Sejarah yang besar bukan untuk dipuja, namun sejarah yang besar harus dilanjutkan kejayaan nya.
Aceh Utara, Rabu 9 September 2026.
