Home / OPINI

Jumat, 2 Juni 2023 - 20:10 WIB

KETIKA UNIVERSITAS MENGALAMI EROSI ; TERKESAN SEBAGAI “LEMBAGA PELATIHAN” TENAGA KERJA

Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor
Social Scientist, USK, Banda Aceh

OPINI | Medialiterasi.id – UNTUK Kali ini pertanyaan pembuka tulisan ini, saya tujukan buat Anda yang pernah, atau sedang menempuh pendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Menurut Anda, mana yang lebih keren, gelar kesarjanaan yang diletakkan sebelum nama, Drs, Dra, dan Ir), atau gelar kesarjanaan di belakang nama ‘model’ sekarang, Seperti, S.Hum, S.Sos., S.Pd, S.Kom., SP, ST, SE, dan Entah apa lagi?

Ya, Silahkan putuskan mana yang menurut Anda lebih bagus dari segi sensasi yang ditimbulkan dari peletakkan gelar kesarjanaan tersebut menurut subjektivitas Anda sendiri. Saya tak akan menghakimi pilihan Anda. Apapun jawaban Anda saya terima dengan senang hati.

Adapun Yang hendak saya bahas di sini adalah, sebenarnya apa sih yang membedakan sarjana zaman dahulu dengan gelar kesarjanaan di depan namanya dengan sarjana zaman sekarang yang gelarnya dicantumkan setelah namanya? Tentunya secara kualitas ya, dan bukan karena keren dan tak kerennya.

Mengenai masalah ini, saya sempat Berdiskusi dengan Almarhum Profesor Soetandyo Wignyosoebroto, seorang guru besar di bidang Ilmu Sosial di Kampus Universitas Airlangga tempat saya kuliah S3 (Doktor) beberapa tahun yang lalu. Mendengar penuturan beliau tentang masa kuliah S1 yang beliau jalankan dulu, terus terang saya sirkus alias iri, dan lebih dari itu, akhirnya saya tahu, apa yang membedakan seorang Drs, atau Dra, dengan S …, apapun di zaman sekarang. Dan berikut ini penuturan Alm. Prof. Soetandyo yang berhasil saya sarikan dan saya bagi di sini Untuk media ini.

Dahulu, untuk bisa menjadi sarjana penuh, yang sekarang kira-kira setingkat S1, seorang mahasiswa harus terlebih dahulu melewati jenjang Sarjana Muda dengan gelar B.Sc., BA, (“Belum Apa-apa”), yang diletakkan setelah nama. Dan, jangan pernah mengira bahwa mereka dengan gelar Drs, atau Dra, itu simply setara dengan lulusan S1 sekarang. “Drs” merupakan gelar kesarjanaan warisan zaman Belanda yang merupakan singkatan dari “Doktorandus”. Dengan demikian, seorang sarjana bergelar Drs, (untuk laki-laki) atau Dra, (untuk perempuan, singkatan dari “Doktoranda”) sebenarnya memiliki level pengetahuan dan kualitas akademis yang setingkat dengan lulusan S2, karena Doktorandus (Drs), kurang lebih bermakna “Calon Doktor”.

Nah, sampai sini, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Berarti S1 sekarang, sebenarnya setingkat dengan B.Sc. alias sarjana muda, atau belum sarjana full. Belum percaya? Coba dech cek, apa bahasa Inggris dari skripsi yang tertera di transkrip nilai? Undergraduate Theses. Terimalah sebuah kenyataan yang menyedihkan itu saudara-saudara dan adik-adikku yang amat sangat terpelajar.

Hhmmm, jangan terlampau larut dalam kesedihan karena degradasi akademis ini bukan murni kesalahan kita. Sebelum mencari bianglala alias biang keladi dari masalah ini, saya gambarkan bagaimana perkuliahan S1 berjalan di zaman dahulu. Masih menurut Alm. Prof. Soetandyo, dulu, mata kuliah pilihan sangat banyak, dan banyak pula di antara mata kuliah tersebut yang tidak memiliki Sistem Kredit Semester (SKS). Tapi, jangan bayangkan bahwa kuliah-kuliah “belanjaan” tanpa nilai SKS itu hanya berlangsung selama 1 atau 2 semester layaknya mata kuliah-mata kuliah semacam itu di masa sekarang.

Baca Juga  AKSI ADVOKAT BANDUNG : ALL EYES ON RAFAH

Pada intinya, di zaman itu, fungsi universitas sebagai lembaga pendidikan, tempat seorang manusia memuaskan kelaparan intelektualnya benar-benar berjalan efektif. Sungguh berbeda dengan saat ini. Mahasiswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi sedalam-dalamnya ilmu dan pengetahuan yang menurutnya membentuk kepakarannya, keahlian, ketrampilan dan menunjang penelitian yang hendak ia lakukan.

Dan, jangan sedih, bahwa untuk suasana kuliah se-asyik itu, seorang mahasiswa di UNAIR, Surabaya di era Prof. Soetandyo, hanya perlu membayar SPP selama SATU TAHUN alias 2 semester saja. Setelah itu, ia dibebaskan sebebas-bebasnya dari segala biaya-biaya gaib apapun itu. Coba bandingkan saja dengan beban SPP PER-SEMESTER yang harus dibayar mahasiswa S1 di Kampus Kita sekarang ini, berkisar antara Rp. 2,5 – 7 Juta. Dan, dengan nominal sebesar itu, bisa bicara sebanyak apa sarjana-sarjana ilmu sosial saat ini?.

Kesuraman akademis ini sebenarnya berpangkal di zaman ORBA ketika Presiden kita saat itu, Alm. Pak Harto nan murah senyum itu, bersama dengan Menteri Pendidikannya (orang Madura, saya lupa siapa namanya), mempropagandakan Link & Match. Slogan ini juga merupakan arahan bagi kurikulum pendidikan kita yang dianggap perlu ditinjau ulang (baca: diacak-acak) untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman menurut Pak Harto.

Saat itu, Pak Harto dan menterinya ini menghendaki agar masa kuliah mahasiswa di tiap jenjang dibatasi supaya proses penyerapan tenaga kerja di dunia usaha saat itu terjadi secara simultan. Dengan demikian, semua sarjana dari bidang apapun diharuskan menjadi tenaga siap kerja. Imbasnya, semua fakultas yang ada di semua perguruan tinggi diharuskan menyusun dan merombak kurikulum untuk bisa menyesuaikan diri dengan regulasi ini.

Akibatnya, selain pembatasan masa studi mulai diberlakukan, mulai banyak pula mata kuliah yang dibatasi dan ditutup. Mata kuliah yang dipertahankan atau yang diadakan, diupayakan merupakan mata kuliah yang bersifat aplikatif dan punya kemampuan “terpakai” di ranah komersial. Dan, setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, orientasi pendidikan di tingkat pendidikan tinggi semacam ini masih saja bertahan, bahkan menunjukkan tanda-tanda kian menguat. Terbentuklah lingkaran komersial pendidikan tinggi imajiner : (masuk) Universitas kian mahal > masa studi dipersingkat > kuliah dipadatkan > tugas akhir dipermudah > masa lulus dipercepat > Jadi Penganggur. Jadi, universitas tidak mencetak sarjana yang pintar, dan mirisnya lagi, juga tidak mencetak tenaga kerja profesional. Sekarang, coba bayangkan saja, apa yang bisa diharapkan dari calon mahasiswa yang masuk kampus (baca: kuliah) dengan motivasi YAITU : Pertama, Cepat lulus; Kedua, Dapat kerja dengan posisi hebat dan gaji bagus.

Baca Juga  Masjid Sultan Malikussaleh: Iman yang Menggerakkan Ekonomi

Keanehan dari fakta ini adalah karena kontradiksi yang cukup tajam bahwa lembaga pendidikan se-mulia universitas mengalami erosi hingga terkesan sebagai lembaga pelatihan tenaga kerja. Universitas sekarang adalah lembaga pendidikan yang mendukung mahasiswa cepat lulus, dan bagaimanapun prosesnya. Apakah lulusannya itu punya bobot akademis dan analitis yang cukup representatif itu Tak penting.

Nah, Para Pembaca Yang Mulia, Cerita ini tidaklah bermaksud untuk menyudutkan kawan-kawan yang bukan generasi Drs, Dra, dan Ir, karena banyak generasi setelah saya pun bukan generasi dan bergelar seperti itu. Saya juga tidak mau menyalahkan Pak Harto karena kebijakannya telah mendegradasi keluhuran lembaga pendidikan tinggi sampai saat ini.

Tapi saya cuma sangat iri mendengar cerita Bapak Dosen saya – ketika kuliah S1 dulu yang jelas jauh berbeda dengan saat saya kuliah S1, apalagi sekarang. Pak Harto mungkin tidak sepenuhnya salah. Saat beliau melakukan perubahan kurikulum, barangkali itulah yang paling tepat buat bangsa ini yang ketika itu tengah dalam membangun perekonomiannya. Kekacauan justru juga terjadi setelah itu. Menteri-menteri pendidikan yang ada, sibuk gonta-ganti nama kurikulum yang sebenarnya intinya SAMA SAJA. Belum lagi yang menjadi menteri pendidikan, sama sekali bukan akademisi, tetapi pengusaha atau pedagang… sampai-sampai ada kampus merdeka dan merdeka belajar.

Sebegitu hebohnya judul kurikulum diganti-ganti, SDM yang menjadi agen pendidikan nyaris tak pernah disentuh. Kualitas siswa dan mahasiswa yang “Ya, begitulah..”, tak pernah dipikirkan. Tapi, anehnya, biaya pendidikan makin tinggi saja. Kalaupun link and match tetap ingin dijalankan, nyatanya penyerapan sarjana di lapangan kerja saat ini sangat tidak merata, dan pada akhirnya banyak sarjana yang bekerja jauh dari apa yang ia pelajari selama ini. Kalau mau ikut-ikutan pemikiran orang-orang kapitalis, Gila, Rugi Banget, Ngabis-Ngabisin Duit Buat Kuliah, Jatuhnya Kerja Tak Sesuai Harapan!

Bagi saya sendiri, kita sebenarnya bukan bangsa yang bodoh. Indonesia punya banyak ahli di berbagai bidang. Namun, sedikit sekali kesempatan yang diberikan untuk orang-orang pandai di negara ini. Kita memang atau sengaja dibuat bodoh dan di-bodohkan. Wallahu ‘Aklam Bisshawab. Semoga Tulisan Ini Bermanfaat.

Sagoe Aceh Besar, 03 Juni 2023

Share :

Baca Juga

OPINI

UUPA Bukan Belas Kasihan Jakarta: Aceh Jangan Terus Dipimpin oleh Keberanian Palsu

OPINI

Aceh Tidak Lagi Butuh Wacana : Saatnya Kebijakan dan Keberanian Politik untuk Kedaulatan Energi

EDUKASI

Generasi Emas atau Generasi Brutal? Ketika Pendidikan Melahirkan Kecerdasan tanpa Nurani dan Demokrasi Kehilangan Etika

OPINI

Bangkit atau Sekadar Bertahan? Indonesia di Tengah Krisis Moral Generasi

EDUKASI

Hari Kebangkitan Nasional 2026: Menyelamatkan Generasi di Tengah Krisis Digital

ACEH

Perdamaian Aceh Belum Tuntas Tanpa Ruang Ekonomi Baru

ACEH

Pergub Aceh No 2 Dicabut Usai Demo Mahasiswa, Penulis: “Kalau Demo Tak Ada, Kebijakan Ini Tak Akan Berubah”

OPINI

Sekolah Tidak Bisa Mendidik Anak Sendirian