Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Ilmuwan Politik- USK – Banda Aceh
Lazimkah politik mengandalkan orang baik, ketika realitas menunjukkan bahwa “orang baik” di politik itu sulit dicari? “Politik baik” adalah oxymoron, karena persepsi atas politik umumnya adalah aktivitas manusia untuk meraih kekuasaan, dan untuk itu kerapkali menggunakan dan menghalalkan segala cara. Apakah orang baik bisa tetap baik ketika ia berpolitik? Atau, perlukah konsep “orang baik” dalam realitas politik praktis, dan apakah ada gunanya? Dalam pandangan saya, sepertinya itu tidak perlu.
Karena kebaikan adalah kualitas personal individu, sementara politik lebih ke soal policy atau urusan publik. Kebaikan seorang politisi bukan diukur dari aksi-aksi personal yang layak mendapat pujian seseorang atau sekelompok orang, melainkan bagaimana kampanye, policy, dan keputusannya sebagai politisi berdampak baik bagi mayoritas publik, dan bagi negerinya. Pada level publik, kebaikan dan ketidak-baikan seringkali menjadi kabur.
Satu policy bisa baik menurut kelompok tertentu, akan tetapi tidak baik menurut kelompok lain. Misalnya kontroversi menyangkut revisi UU-KPK dan UU Cipta Kerja. Politisi, baik di legislatif maupun di eksekutif, bulat satu suara mengesahkan revisi secara kilat. Policy dan keputusan revisi itu menjadi kontroversi, publik terbelah antara yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju.
Apakah policy revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja itu baik, berbasis pada itikad baik, dan diputuskan oleh politisi-politisi baik? Banyak contoh lain, baik dan tidak baik bukan perkara definitif (hitam-putih atau benar-salah) yang bisa diterima publik secara bulat dalam politik. Kebaikan yang mudah dipahami dalam konteks etika atau moral, dan juga pada level karakter individu, menjadi agak rumit jika masuk wilayah politik.
Rumit karena erat terkait dengan persepsi, opini, atau penilaian publik. Dan jika menyangkut publik, maka opini atau persepsi bersifat beragam, dan bernuansa. Setiap individu bisa berbeda persepsinya. Soal Orde Baru (Orba), misalnya. Post factum, kini umumnya publik menilai merupakan era pemerintahan yang buruk.
Namun, pada masa kejayaannya, Orde Baru dinilai baik, karena berhasil menjaga stabilitas, menegakkan keamanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menggerakkan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Meskipun dinilai negatif, ada sebagian kelompok masyarakat, juga politisi, yang kini menganggap era Orba masih “lebih baik” dibanding era dan “masa reformasi” ini. Kepemimpinan Soeharto dinilai lebih jelas, tegas, dan terasa. Itu sebabnya sebagian ada yang memunculkan sentimen “rindu Orba”, dengan slogan : “enak zamanku toh?”
Sinyalemen “rindu Orba” itu belakangan bukan sekadar lamunan atau guyonan sekelompok orang, namun mulai menggelinding menjadi manuver dan gerakan politik. Safari politik Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu ke berbagai pimpinan parpol, dengan agenda, antara lain, amandemen UUD 45 (atau mengembalikan ke konsep awal?), apakah itu manuver politik untuk kebaikan atau justeru membahayakan? Dan gerakan kembali ke UUD 45 juga menjadi agenda sebagian kelompok masyarakat madani.
Contoh lain, banyak masyarakat ‘trauma” dengan Orba, dan menganggapnya sebagai ‘rezim paling jahat’. Sehingga orang-orang atau politisi yang, dulu, berafiliasi dengan Orba dinilai bukan orang yang baik. Problematiknya, para politisi terafiliasi Orba itu kini semakin berserak di sejumlah parpol.
Mereka bermutasi, mereplikasi diri, dan kemudian saling berkongsi-berkoalisi. Sulitnya, kita memahami perilaku politisi di negeri ini. Proses pemilihan presiden 2014 dan 2019, telah membelah publik dan politisi menjadi dua kubu : pro-Jokowi vs pro-Prabowo. Entah apa pula yang akan terjadi pada Pemilu 2024 nanti.
Mereka berlomba untuk saling (merasa) “unjuk kebaikan” untuk meraup dukungan suara publik pada masa kampanye Pilpres. Sembari merasa kubunya “lebih baik”, mereka mengecam kubu lawan sebagai ancaman yang sangat membahayakan.
Anies Baswedan, misalnya, ketika menjadi juru kampanye pro-Jokowi pada Pilpres 2014, menyerukan slogan menarik : “orang baik berkumpul dengan orang baik”. Ingin menekankan bahwa kubu Jokowi adalah kumpulan politisi-politisi baik, dan yang tidak baik berada di kubu lawan.
Berjalannya waktu, Anies kemudian berpisah dengan kubu Jokowi. Dengan demikian, apakah Anies masih meyakini slogannya, sebagai orang baik yang menyeberang ke kubu “orang buruk”, atau dia mulai meragukan slogan yang ia ucapkannya sendiri? Wallahu ‘Aklam.
Wacana lain muncul, mengangkat sentimen kubu Orba atau anti-Orba, menunjuk bahaya politisi atau pejabat Orba yang bersemayam di koalisi parpol. Wacana ini agak ironis, karena politisi Orba ada di kedua belah kubu. Namun, tentu ada pembenaran: politisi Orbais yang sekubu, kadar ke-Orba-hanya sudah luntur, sudah dicuci dengan bersih. Politisi Orba yang jahat pasti berada di kubu lawan.
Demikianlah, dalam politik, “baik atau buruk” kemudian hanya soal perkubuan dan perkawanan politik atau dengan pihak mana dia berteman/bergabung. Kubu politik-ku adalah politisi yang baik, dan kubu lawan pasti politisi jahanam. Pemilahan kategoris biner yang jelas, mudah dan gamblang, kalau saja konstelasi politik per-kubu-an itu masih berlanjut. Tetapi oh tetapi, kemudian terjadi rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Politik perkubuan lebur, sekat-sekat pemilahan hancur, ketika Prabowo bergabung dengan Kabinet Jokowi. Hhhmmm…
Tidak ada lagi pro-Jokowi atau pro-Prabowo, politisi baik dan buruk berkumpul membentuk koalisi besar dan tunggal. Wacana kampanye Pilpres tidak lagi relevan: tidak ada lagi sinyalemen politisi baik atau buruk. Mungkin Mas Anies Baswedan perlu meralat slogannya, menjadi ketika : “politisi berkumpul, tak penting baik atau buruk”. Orba atau non-Orba, ayo kumpul.
Mengutip slogan Karl Marx “Workers of the world, unite! You have nothing to lose but your chains”, slogan politisi bisa menirunya menjadi : “Politisi Indonesia, kumpul. Dan jadi makmur” Orba non-Orba bersatu tak bisa dikalahkan. Lagi pula, toh, Orba bisa menjadi singkatan bermakna dua: Orde Baru atau Orang Baik. Dalam politik sangatlah susah dan sungguh kompleks untuk membedakan keduanya. Entahlah, hanya bangsa besar ini yang mungkin bisa menilainya …
Banda Aceh, 13 Pebruari 2024
