Oleh : Teuku Muhammad Jamil, Senior Lecture, pada Sekolah Pascasarjana USK, Banda Aceh.
Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh, muncul jurang lebar antara narasi optimistis yang disampaikan di meja rapat dan kenyataan getir yang dialami rakyat di lapangan. Dalam Rapat Terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, pemerintah melaporkan bahwa pemulihan listrik telah mencapai 80 persen dan ditargetkan 100 persen pada Senin siang (08/12/2025). Sejumlah daerah diklaim telah menyala kembali, dan presentasi resmi menggambarkan progres yang cepat dan terukur. Padahal itu hanya ucapan yang berbeda dengan realita.
Di atas kertas, laporan-laporan itu tampak rapi dan meyakinkan. Bahkan sempat muncul angka lain yang menyebut pemulihan telah mencapai 97 persen. Sebuah narasi keberhasilan yang terdengar indah, setidaknya di ruangan yang terang dan dingin oleh pendingin ruangan.
Namun realitas di lapangan jauh berbeda. Di sejumlah titik, termasuk kawasan pusat Kota Banda Aceh, warga justru menyampaikan bahwa listrik belum pernah menyala sejak awal bencana. Sementara beberapa daerah memang menikmati pemulihan, distribusinya tidak merata dan belum menyentuh banyak wilayah terdampak. Padahal bagi masyarakat, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan nadi kehidupan : menggerakkan pompa air bersih, mendukung dapur umum, menjaga obat-obatan tetap aman, hingga memastikan alat komunikasi tetap hidup untuk keadaan darurat.
Warga memahami bahwa pemulihan listrik di tengah kerusakan parah dan medan sulit bukan pekerjaan ringan. Tidak seorang pun menuntut keajaiban, masyarakat hanya meminta kejujuran, keterbukaan, dan pembagian yang adil. Jika belum bisa 100 persen, setidaknya aliran listrik bergilir dapat dilakukan agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
Yang membuat publik kecewa bukanlah keterbatasan teknis, tetapi ketidaksamaan antara laporan dan kenyataan. Ketika pejabat mengumumkan bahwa listrik akan normal pada Sabtu, 6 Desember, namun hingga hari ini belum menyala, kepercayaan publik terguncang. Ketika angka-angka tinggi dilaporkan ke atas sementara banyak warga belum merasakan satu detik pun aliran listrik, rakyat merasa seperti menjadi bayangan dalam data.
Fenomena ini mengingatkan kita pada warisan budaya administratif yang seharusnya sudah ditinggalkan : ABS (Asal Bapak Senang). Budaya mengemas laporan seindah mungkin demi menyenangkan atasan, alih-alih menyampaikan realitas lapangan apa adanya. Dalam situasi darurat kemanusiaan, praktik seperti ini bukan sekadar buruk tetapi dapat berbahaya.
Dalam tata kelola bencana, salah satu prinsip utama adalah transparansi informasi. Badan-badan internasional menegaskan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu adalah bagian dari “hak publik untuk mengetahui” (right to information). Data yang jujur menjadi dasar keputusan, koordinasi, dan distribusi bantuan. Tanpa kejujuran, respons bencana kehilangan arah, dan kebijakan yang diambil berpotensi salah sasaran.
Justru di sinilah pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat mekanisme pelaporan :
Pertama : Verifikasi lapangan sebelum membuat pernyataan,
Kedua, Dashboard progres yang diperbarui secara berkala,
Ketiga, Satu pintu komunikasi resmi, dan
Keempat, keterlibatan langsung pemda dan relawan lokal sebagai pengawas independen.
Dengan transparansi, publik akan lebih mudah memahami keterbatasan. Dengan kejujuran, rakyat akan lebih mudah bersabar.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nyala listrik — tetapi nyala kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu tak dapat dinyalakan dengan angka-angka manis yang tak menyentuh kenyataan.
Maka pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi soal persentase pemulihan, melainkan jauh lebih mendasar.
“Sampai kapan gelapnya Aceh diselimuti bukan oleh listrik yang padam, tetapi oleh kejujuran dari oknum pejabat yang terus meredup?”
