Penulis : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH.
OPINI – Kabarnya Negara Republik Indonesia sudah memiliki hutang sebesar 8000 triliyun lebih, hutang tersebut belum termasuk hutang Badan Usaha Milik Negera (BUMN) atau hutang swasta. Yang pasti harus dibayar dengan cara menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau sektor pajak dan mahalnya perizinan untuk masyarakat luas.
Ditahun 2025 awal bulan Januari Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan kembali bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahab ke-3.
Adapun kategori dan jumlah penerima bantuan PHK diantaranya :
1.Balita usia 0-6 Rp. 750.000
2.Ibu hamil Rp. 750.000
3.umur 25-40 Rp.700.000
4.Siswa SD Rp. 225.000
5.Siswa SMP Rp. 225.000
6.Siswa SMA Rp. 500.000
7.Lansia berusia Rp. 600.000
8.Penyandang disabiltas Rp. 600.000
Besar harapan, pemerintah pusat, diantaranya kepada DPR RI, DPD RI, Presiden RI, agar jangan mengambil langkah langkah yang membuat Masyarakat akan terbebani lagi dengan masalah hutang negara ke peminjam modal. Apalagi suku bunganya sangat memberatkan kantong APBN negara.
Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas dengan gaji bulanan yang jelas halal. menghimbau agar permasalahan ekonomi saat ini di fokuskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sudah banyak Masyarakat yang kesulitan bisa mencari uang agar bisa makan hari ini.
Diharapkan peran MUI agar menuntun dan menasehati Pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang akan merugikan pemerintah. Masyarakat memerlukan pekerjaan tetap dan gaji bulanan yang halal dan bukan membutuhkan bantuan singkat yang sebenarnya tidak banyak bermanfaat.
Kebutuhan dalam kehidupan Masyarakat perbulannya bagi yang sudah berumah tangga membutuhkan biaya 6 juta standarnya. Karena harus bayar kontrakan.
Bila para mentri tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk Masyarakat dengan gaji yang sesuai kebutuhan yang sesuai.
Selaku warga negara, kekhawatiran akan mengalami kemiskinan yang lebih ekstrem serta berdampak buruk untuk masa depan bangsa Indonesia. Cara cara instan yang dilaksanakan Pemerintah pusat harus dikaji ulang dampaknya untuk Masyarakat kedepannya.
Mengapa para ahli ekonomi Indonesia bungkam. Padahal masih ada ide ide bagus agar pemerintah bisa membuka kerjasama dengan eropa dan timur tengah untuk bersama sama menciptakan peluang yang bagus untuk perekonomian Indonesia itu sendiri.
Sebagai warga kita berharap agar pemerintah mendukung penuh pembukaan lahan baru untuk Masyarakat. Menciptakan Proyek pertanian yang lebih maju. Begitu juga, Para nelayan juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar di berikan proyek nasional agar bisa memaksimalkan pekerjaannya di lautan Indonesia yang sangat kaya.
“Jangan lupakan nasehat para pejuang di masalalu bahwa kemerdekaan Indonesia harus di syukuri dan dikelola dengan sebaik baiknya untuk Masyarakat Indonesia”
