MEDIALITERASI.ID | PIDIE JAYA – Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya bersama Aliansi Pers Rehab Rekon Aceh mengkritik penanganan pascabencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan bagi masyarakat terdampak.
Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, menyebut kondisi di lapangan masih memperlihatkan lambannya proses pemulihan. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah daerah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban banjir.
“Kebijakan yang diambil terkesan bersifat asumtif dan belum berpijak pada realitas kebutuhan korban di lapangan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut efektivitas fungsi pemerintahan dalam situasi krisis,” ujar Dedi.
Kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Distrik Aliansi Pers Rehab Rekon Pidie Jaya, Hambali atau yang akrab disapa Apa Lambak. Ia menyoroti manajemen penanganan bencana sejak fase tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, penggunaan sumber daya seperti alat berat belum maksimal, sementara akses mobilitas warga masih terganggu akibat material sisa banjir yang belum sepenuhnya dibersihkan.
“Alat berat disebut tersedia dalam jumlah cukup, tetapi di lapangan masih ditemukan akses jalan yang belum pulih. Jika penanganan dilakukan secara maksimal dan melibatkan berbagai pihak, proses pemulihan seharusnya bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Mereka menilai transparansi penggunaan anggaran perlu ditingkatkan agar penyerapannya tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
“Penggunaan anggaran BTT harus dipublikasikan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui alokasi anggaran yang digunakan dalam penanganan bencana,” tambahnya.
Berdasarkan temuan lapangan aliansi, sebagian warga terdampak memilih bertahan di rumah masing-masing untuk membersihkan sisa material banjir dibandingkan menempati hunian sementara (huntara). Di sisi lain, sejumlah unit huntara yang telah dibangun dilaporkan belum sepenuhnya ditempati.
Menjelang bulan suci Ramadhan, aliansi mendesak pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, memperbaiki validasi data penerima bantuan, serta mengoptimalkan penyaluran anggaran bantuan agar masyarakat tidak terbebani biaya perbaikan rumah secara mandiri.
“Pemerintah diharapkan dapat mempercepat langkah konkret di lapangan agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat,” ujar Hambali.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Pidie Jaya belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan aliansi tersebut. (Tim Aliansi Pers)
