BANDA ACEH – Program Transmigrasi secara nasional telah berkontribusi melalui pembangunan 3.606 satuan pemukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi.
Transmigrasi telah berkembang menjadi 1.529 Desa Definitif, 454 eks satuan pemukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 114 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung Ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi. Keberhasilan Transmigrasi saat ini telah memberikan kemajuan ekonomi dengan terbentuknya 10.668 Kelompok Tani, 1.135 Koperasi, 495 Pasar, 812 BUMDes, dan 50 Kawasan Sentra Produksi CPO.
Lokasi Transmigrasi mencakup wilayah perbatasan yaitu pada 22 Kawasan Transmigrasi di 19 Kabupaten, 7 Provinsi. Ketersediaan sektor pertanian dan perkebunan di Kawasan Transmigrasi mencapai 3.3 juta Ha Padi, 310.322 Ha Jagung, dan 1.14 Juta Ha Sawit dan Transmigrasi juga telah mendorong Industrialisasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sebanyak 22 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik serbuk karet, 4 pabrik kakao, dan lain-lain. Sampai saat ini sebanyak 2,2 juta KK atau lebih dari 9,2 juta jiwa transmigran ditempatkan di Permukiman Baru.
Berdasarkan amanat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibacakan oleh Akmil Husen, SE., M.Si Kepala Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada Upacara Bendera peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-72 di lapangan parkir tengah kantor Disnakermobduk Aceh, Senin (12/12/2022).
Pada Hari Bhakti Transmigrasi tahun ini, sekaligus juga merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, selain di hadiri oleh karyawan dan karyawati turut juga dihadiri oleh Para Kepala Dinas dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), BPJS Ketenagakerjaan, para Pensiunan, Pengurus Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri), dan tamu undangan lainnya.
Di Aceh Program Ketransmigrasian dimulai pada tahun 1975 dengan ditempatkannya 300 Kepala Keluarga (KK) Transmigran di Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Pembangunan Ketransmigrasian di Aceh bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dilakukan dengan Revitalisasi kawasan transmigrasi yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah dengan disertai peningkatan kepastian hukum hak atas tanah transmigrasi.
Pengembangan Transmigrasi lokal dengan Promosi, Kemitraan, meningkatkan sarana prasarana pengembangan kawasan, Usaha Ekonomi, Sosial Budaya, dan pelayanan Pertanahan transmigrasi.
Penyelenggaraan Transmigrasi di Aceh telah tersebar di 189 UPT, 187.741 KK. Telah terbentuk 134 Desa Definitif, 16 Kecamatan serta 3 Kabupaten Kota. Pendanaan Program Ketransmigrasian Aceh di danai oleh APBN, APBA dan APBK.
Pola transmigrasi Aceh tidak lagi Transmigrasi Umum, melainkan pemberdayaan dengan kearifan lokal, yaitu penempatan warga diprioritaskan bagi warga sekitar dan Kerjasama Antar Kabupaten di Aceh (KSAD) atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal, jelas akmil diwaktu dan tempat terpisah.
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.
Transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa, yang memiliki 18 tujuan, yaitu: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, pungkasnya.
Kontributor : Boby | Photo : Ist | Editor : Endang
