MEDIALITERASI.ID | JAKARTA — Presiden mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Pencopotan itu terjadi kurang dari 375 hari sejak Purbaya dilantik dan memicu spekulasi bahwa penyebabnya bukan kinerja ekonomi, melainkan gaya kepemimpinan fiskal yang dianggap terlalu agresif dan independen.
Purbaya dikenal sebagai teknokrat dengan latar belakang insinyur dan ekonom pasar. Sejak awal menjabat, ia mengambil sejumlah langkah yang menyimpang dari pakem birokrasi fiskal konvensional dan menyentuh kepentingan kelompok usaha besar.
Dua Kebijakan Pemicu
Sumber di internal pemerintah menyebut ada dua kebijakan utama Purbaya yang menjadi titik benturan dengan elit politik dan bisnis.
Pertama, realokasi dana APBN Rp200 triliun ke bank Himbara.
Kebijakan itu dieksekusi Purbaya sekitar Oktober 2025, sebulan setelah pelantikan. Dana tersebut diputar ke sektor perbankan milik negara dengan syarat ketat: penyalurannya dilarang untuk konglomerat.
Purbaya mengarahkan likuiditas itu hanya untuk korporasi menengah di sektor industri dan perdagangan. Kebijakan ini diperpanjang pada Februari 2026 karena dinilai efektif meningkatkan peredaran uang di sektor riil.
Namun langkah itu memunculkan ketidaknyamanan di kalangan elit bisnis besar yang selama ini memiliki akses mudah ke pembiayaan murah dari negara.
Kedua, penolakan bailout proyek Kereta Cepat Whoosh.
Pada Agustus 2026, di tengah desakan agar APBN menanggung utang proyek tersebut, Purbaya bersikukuh menolak. Ia menegaskan penyelesaian harus dilakukan melalui skema Business-to-Business (B2B) dan APBN tidak boleh digunakan untuk menutup kerugian korporasi.
Sikap itu menempatkan Purbaya berseberangan langsung dengan kepentingan pendukung proyek mercusuar pemerintah.
Gagal di Politik, Bukan di Ekonomi
Analis menilai pencopotan Purbaya adalah sinyal bahwa sistem politik nasional memiliki “alergi” terhadap gaya kepemimpinan fiskal yang blak-blakan dan tidak kompromistis.
“Purbaya tidak dicopot karena gagal menjaga indikator ekonomi. Ia dicopot karena gagal berpolitik. Ia mendobrak zona nyaman birokrasi dan kepentingan besar,” ujar seorang sumber yang memahami dinamika di kabinet.
Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan keterangan resmi terkait alasan spesifik pencopotan Purbaya. Pemerintah hanya menyatakan reshuffle dilakukan untuk “penyegaran dan percepatan program kerja”.
Dengan dicopotnya Purbaya, publik kini menunggu siapa figur yang akan menggantikan kursi Menteri Keuangan dan apakah arah kebijakan fiskal akan kembali ke pola yang lebih konservatif. (*)
