MEDIALITERASI.ID | ACEH UTARA – Proses verifikasi kerusakan rumah korban banjir menuai kritik dari warga karena dinilai tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sejumlah warga mengaku hasil pendataan berpotensi memengaruhi penyaluran bantuan, sehingga korban bencana terancam kembali dirugikan.
Beberapa warga menyebut terdapat rumah yang hanyut hingga rata dengan tanah, namun tidak mendapatkan penilaian kerusakan maupun keterangan dalam hasil verifikasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bantuan tidak tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Menurut Saiful, pemerhati lingkungan dan sosial setempat, proses verifikasi diduga hanya dilakukan secara administratif dan kurang mempertimbangkan kerusakan struktural maupun bagian dalam rumah warga terdampak banjir.
Sementara itu, BNPB menyatakan telah melibatkan 220 mahasiswa lokal dalam proses verifikasi data kerusakan rumah pascabanjir. Pelibatan mahasiswa dilakukan untuk mempercepat proses pendataan di wilayah terdampak.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi agar data kerusakan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Sejumlah faktor yang diduga memengaruhi ketidaksesuaian data antara lain kurangnya pengawasan pelaksanaan verifikasi, ketergantungan pada data administratif yang berpotensi tidak mutakhir, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pendataan.
Pemerintah diharapkan segera melakukan perbaikan sistem verifikasi agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan korban bencana. (DDN)
