MEDIALITERASI.ID | JAKARTA — Video aksi mahasiswa yang meneriakkan “Prabowo bedebah” di kawasan Bundaran HI dibalas Sekretariat Kabinet dengan unggahan menampilkan 500 ribu warga dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI. Konten tersebut memicu perdebatan publik terkait etika komunikasi akun resmi pemerintah di tengah kritik politik dan bencana.
Aksi mahasiswa merupakan bagian dari gerakan #MerebutKemerdekaan. Dalam orasinya, salah satu mahasiswa menyebut Presiden Prabowo sebagai presiden yang gagal dan melontarkan kritik keras terhadap pemerintahannya.
Tak lama setelah aksi itu viral, akun Sekretariat Kabinet mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan:
“IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”
Dinilai Pertentangkan Demo dengan Perayaan HUT RI
Unggahan tersebut langsung menuai sorotan warganet. Sejumlah pihak menilai narasi “ironi” terkesan mempertentangkan aksi kritik mahasiswa dengan besarnya antusiasme masyarakat dalam perayaan HUT RI.
Padahal, rangkaian kegiatan kemerdekaan memang melibatkan banyak masyarakat. Kehadiran ratusan ribu warga dalam acara kenegaraan tidak otomatis dapat dimaknai sebagai dukungan politik kepada Presiden.
“Akun resmi pemerintah seharusnya menjadi ruang informasi yang netral. Jangan sampai terkesan membandingkan kritik dengan euforia perayaan,” tulis salah satu warganet di media sosial.
Muncul di Tengah Bencana Gempa NTT dan Karhutla
Sorotan semakin menguat karena unggahan itu muncul ketika Indonesia tengah menghadapi sejumlah bencana. Gempa bumi di NTT dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih menjadi perhatian publik.
Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum meninjau langsung lokasi terdampak gempa NTT. Istana menyebut rencana kunjungan masih dipertimbangkan. Sementara itu, penanganan di lapangan tetap berjalan melalui jajaran pemerintah dan aparat terkait.
Kondisi ini membuat publik mempertanyakan prioritas komunikasi pemerintah. Banyak yang menilai fokus seharusnya lebih diarahkan pada penanganan bencana, bukan merespons aksi demonstrasi.
Debat Soal Komunikasi Pemerintah
Perdebatan yang muncul akhirnya meluas. Bukan hanya soal demo mahasiswa atau perayaan HUT RI, tetapi juga tentang bagaimana akun resmi pemerintah seharusnya berkomunikasi ketika kritik politik dan persoalan bencana sama-sama menjadi perhatian.
Sekretariat Kabinet hingga kini belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait maksud dan konteks unggahan tersebut.
Video aksi mahasiswa di Bundaran HI dan video 500 ribu warga di HUT RI menjadi dua narasi berbeda yang kini dipertemukan di ruang publik. Di tengah situasi itu, publik menanti komunikasi pemerintah yang dinilai lebih empatik dan solutif.(*)
