Oleh :
Prof. T.M. Jamil, Dr., Drs., M.Si.
Pengamat Politik dan Akademisi USK – Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh
Eskalasi konfrontasi antara poros Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah bergeser dari sekadar ketegangan regional menjadi ancaman sistemik global. Namun, bagi Indonesia, tantangan eksistensial yang sesungguhnya bukanlah sekadar ledakan rudal di Timur Tengah, melainkan ketidaksiapan domestik dalam menghadapi tatanan baru yang dipaksakan oleh kekuatan besar. Pernyataan saya bahwa ini adalah “akibat ketika penguasa gagal paham tentang anatomi politik Indonesia” kini menemukan relevansi pahitnya: ketidakmampuan menghubungkan ambisi panggung global dengan realitas geopolitik yang transaksional.
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mendefinisikan secara operasional apa yang dimaksud dengan Board of Peace (BoP). Dalam konteks ini, BoP merujuk pada desain arsitektur geopolitik yang dikaitkan dengan lingkar kekuasaan Donald Trump yang berbasis pada pendekatan peace through dominance. Skema ini bekerja melalui tekanan ekonomi, insentif investasi selektif, pengaturan ulang aliansi keamanan, serta pengondisian legitimasi diplomatik berdasarkan keselarasan kepentingan dengan Washington. Secara karakteristik, BoP menempatkan perdamaian sebagai instrumen leverage kekuatan, mengaitkan keamanan dengan transaksi ekonomi, serta meminggirkan konsensus multilateral klasik. Dengan demikian, BoP bukan sekadar forum damai, melainkan mekanisme restrukturisasi pengaruh global yang berpotensi menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi subordinatif.
Dalam diskursus Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri yang tangguh seharusnya lahir dari kalkulasi strategis berbasis data (evidence-based policy), bukan sekadar intuisi atau temperamen personal. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita menyaksikan pergeseran gaya diplomasi menuju model unpredictable. Dalam teori permainan (Game Theory), ketidakteraturan mungkin dianggap taktik, namun dalam menghadapi inisiatif global seperti Board of Peace (BoP), hal ini justru menciptakan defisit posisi tawar.
Ada diskoneksi yang menganga antara retorika “Macan Asia” dengan penguatan institusional. Kita melihat gejala personalisasi diplomasi, di mana arah bangsa bergantung pada “mood” politik individu. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami marginalisasi peran; dari otak diplomatik menjadi sekadar pelaksana teknis atau “pemadam kebakaran” atas manuver mendadak sang pemimpin di tengah tarikan kepentingan BoP yang sangat didominasi kepentingan AS.
Gejala ambiguitas strategis ini dapat dilihat dalam praktik kebijakan luar negeri mutakhir. Dalam respons terhadap eskalasi konflik Gaza, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional. Namun, langkah tersebut tidak diikuti dengan inisiatif diplomatik regional yang konkret dan terukur yang mampu memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai pemimpin moral kawasan. Pada saat yang sama, komunikasi ekonomi dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tetap berjalan tanpa pemaparan komprehensif mengenai batas kepentingan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan.
Demikian pula dalam kebijakan penguatan alutsista dan kerja sama militer dengan negara-negara Barat, retorika kemandirian dan poros global selatan tidak diimbangi dengan pembangunan koalisi alternatif yang benar-benar independen. Ketika tidak ada grand design yang dipaparkan secara terbuka, fleksibilitas mudah dibaca sebagai inkonsistensi. Dalam politik internasional, persepsi sama pentingnya dengan realitas; negara yang tampak ragu akan diperlakukan sebagai pihak yang dapat ditekan.
Kritik paling tajam yang kini menghujam adalah kontradiksi antara ambisi geopolitik RI dengan posisi Indonesia terhadap Board of Peace (BoP). Secara akademis, wibawa diplomasi sebuah negara diuji saat ia berhadapan dengan “perdamaian yang dipaksakan” oleh kekuatan hegemonik.
BoP yang digagas Trump bukan sekadar instrumen perdamaian, melainkan alat kontrol geopolitik yang bersifat transaksional. Di saat Indonesia terjebak dalam ketergantungan investasi dan utang, posisi kita terhadap BoP menjadi sangat rentan. Bagaimana mungkin kita bicara kemandirian nasional jika diplomasi kita hanya mengekor pada skema perdamaian yang justru berpotensi mengabaikan keadilan bagi bangsa-bangsa tertindas, seperti Palestina? Tanpa prinsip yang kokoh, keterlibatan Indonesia dalam pusaran BoP hanyalah bualan kosong. Kita tidak sedang berdiplomasi; kita sedang berjudi dengan prinsip “Bebas Aktif” demi pengakuan sesaat dari Washington.
Namun demikian, untuk menjaga objektivitas analisis, perlu diakui bahwa pendekatan yang terlihat fleksibel tersebut dapat pula dibaca sebagai strategi hedging khas negara menengah—yakni menjaga jarak dari konflik terbuka sambil merawat semua kanal kerja sama. Dalam teori hubungan internasional, strategi ini sah dan rasional dalam sistem multipolar yang cair. Akan tetapi, hedging yang efektif mensyaratkan konsolidasi institusional yang kuat, disiplin komunikasi strategis, dan garis merah kepentingan nasional yang jelas. Tanpa itu, hedging berubah menjadi drifting—bergerak tanpa kompas. Jika strategi tersebut memang dimaksudkan sebagai kalkulasi realis, maka problem utamanya terletak pada absennya transparansi dan konsensus nasional mengenai arah jangka panjang diplomasi Indonesia.
Ketidaksinkronan antara ambisi panggung global dengan realitas domestik menciptakan tiga kerentanan fatal (Triple Threat):
Vulnerabilitas Kedaulatan: Terseretnya Indonesia dalam skema BoP tanpa filter kritis akan membuat kebijakan luar negeri kita terdikte oleh kepentingan pemilu AS dan stabilitas pasar global yang pro-hegemoni.
Fragmentasi Sosial dan Populisme: Isu Timur Tengah dan keberpihakan pada BoP memiliki dimensi sosiologis yang sensitif. Tanpa narasi kepemimpinan yang berbasis pada akar sosiologis domestik, isu ini akan memicu polarisasi digital yang destruktif antara kelompok pro-barat dan loyalis nilai-nilai ideologis.
Kemandulan Geopolitik (Uncertainty Trap): Gaya kepemimpinan yang ambigu membuat posisi Indonesia dalam menanggapi BoP terlihat oportunis. Kita kehilangan “taji” sebagai pemimpin moral di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam.
Kita tidak boleh membiarkan disorientasi ini menjadi normal baru. Sebagai bangsa besar, kita harus menuntut:
Reposisi Kemenlu sebagai Otak Strategis: Mengembalikan fungsi institusi untuk mengkaji secara mendalam dampak Board of Peace terhadap kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar mengikuti selera personal pemimpin.
Audit Independensi Diplomasi: Mendesak transparansi sejauh mana kesepakatan-kesepakatan dalam skema BoP memengaruhi kedaulatan ekonomi dan politik kita.
Literasi Politik Kritis: Publik harus cerdas membedakan antara pemimpin yang “paham global” secara teatrikal dengan pemimpin yang benar-benar mampu menjaga harga diri bangsa di hadapan tekanan kekuatan besar.
Konflik global dan kehadiran Board of Peace adalah ujian bagi ketangguhan nasional (National Resilience). Jika Presiden Prabowo dan jajaran Kemenlu tetap terjebak dalam romantisme diplomasi personal sementara prinsip dasar negara digadaikan demi mengikuti arus BoP yang transaksional, Indonesia hanya akan menjadi “negara besar yang rapuh”.
Kita tidak butuh pemimpin yang sekadar ingin terlihat hebat di mata dunia; kita butuh pemimpin yang sadar bahwa kedaulatan luar negeri dimulai dari konsistensi pada prinsip dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Tanpa fundamental diplomatik yang kuat, kita hanyalah penonton yang riuh di pinggir lapangan, menunggu untuk dilumat oleh badai sejarah yang gagal kita antisipasi.
Kutaraja, 04 Maret 2026
