Oleh : T.M. Jamil
Director
Center for Aceh Social and Political Studies
SUNGGUH menyedihkan jika apa yang dialami oleh sejumlah kader partai politik baru—yang diberhentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang transparan—harus menjadi kenyataan. Fenomena seperti ini menjadi kekhawatiran saya sejak lama. Dalam pengamatan saya, hal semacam ini cenderung terjadi di tubuh partai-partai baru yang belum memiliki tradisi demokrasi internal yang mapan.
Partai politik seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat dan pilar penting demokrasi. Namun, jika dikelola oleh individu yang lebih suka mengatur ketimbang diatur, dan yang merasa partai adalah milik pribadi, maka harapan terhadap demokrasi sejati bisa pupus sebelum berkembang.
Saya melihat, kecenderungan sebagian partai politik hari ini lebih dibangun dengan kekuatan dana dibanding kekuatan ideologi. Akibatnya, terjadi perilaku elitis—di mana ketua partai atau elite tertentu merasa menjadi pemilik partai, bukan pelayan cita-cita kolektif. Mereka bisa dengan mudah memanfaatkan tenaga dan dedikasi kader, namun abai dalam memberikan penghargaan yang layak atas perjuangan tersebut.
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, lupakan saja harapan bahwa partai akan berpihak kepada rakyat. Yang akan terjadi justru sebaliknya: rakyat dimanfaatkan hanya sebagai alat politik saat pemilu, lalu dilupakan setelah kekuasaan diraih.
Sebagai akademisi dan peneliti, Saya menyerukan kepada para pemimpin partai, khususnya partai-partai baru, untuk menghentikan sikap yang tidak bijak ini. Hargailah perbedaan pendapat, karena justru dari perbedaan lah lahir perubahan. Demokrasi yang sehat tumbuh dari ruang dialog dan penghargaan terhadap kerja keras orang lain.
Jangan sampai partai politik hanya menjadi papan nama besar, namun nol dalam kontribusi terhadap bangsa dan rakyat. Jangan pula merasa diri hebat, lalu membabat orang lain yang berbeda pandangan. Partai politik bukan warisan pribadi, tapi milik publik. Dan jika partai gagal mencerminkan semangat kebersamaan, maka ia hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen perubahan.
Mari camkan bersama : Demokrasi itu membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, bukan keangkuhan sektoral.
