oleh M Rizal Fadillah*
PENGGUSURAN etnis Melayu Rempang adalah puncak dosa dan penghianatan Jokowi. Kepada warga Rempang Jokowi telah menghianati janji kampanye untuk melakukan sertifikasi tanah warga. Ternyata semua omongan kosong bahkan Menteri ATR/Ka BPN menjadikan alasan warga tak bersertifikat sebagai dasar penggusuran. BP Batam sendiri bermasalah dalam HPL nya. Begitulah model kemunafikan berat dalam berpolitik yang dilakukan demi China.
Ya, demi MoU dengan China yang mensyaratkan pengosongan maka semua dilakukan. Apalagi dengan target 28 September sudah bersih dan kosong. Ratusan trilyun “wortel” China cukup menggiurkan dan membuat gelap mata Jokowi, Luhut, Erik dan pasukan keserakahan lainnya. Airlangga dan Bahlil pun ikut serta di garda depan. Yudo Margono sang algojo mendeklarasikan diri sebagai tukang piting rezim.
Bila kita berada di tanah suci khususnya Madinah maka akan terdengar pedagang menawarkan barang dagangan dengan teriakan “Jokowi, Jokowi” untuk menarik perhatian jama’ah Indonesia. Bahkan lucu juga ada teriakan “Jokowi murah, Jokowi murah” maksudnya barang itu harganya murah. Ternyata bacaan kini bagi bangsa memang “Jokowi murah”. Jokowi sebagai komoditas yang berharga murah dimata Xi Jinping menyanyikan “kakak tua”.
Iming-iming dana investasi membuat mabuk bahkan terkesan siap menjual kedaulatan negara. IKN yang sudah memulai tahap pembangunan awal rela dibuat nol dengan desain yang diserahkan sepenuhnya di China. Mengerikan sekali bahwa konsep ibukota negara ditentukan oleh negara lain, Republik Rakyat Tiongkok. Betapa murahnya harga bangsa yang hanya untuk kemasan “MoU”.
Persoalan investasi adalah salah satu kelemahan dan kebobrokan rezim Jokowi. Rempang menjadi kulminasi. Persoalan lainnya adalah korupsi yang merajalela, pembiaran atas pelanggaran HAM, dinasti politik, kriminalisasi, stigmatisasi umat beragama, kedok merakyat, naiknya harga-harga, kebohongan intensif, serta hutang luar negeri yang terus menggunung.
Jokowi mendekati syarat-syarat untuk tumbang sebagaimana tumbangnya rezim-rezim dalam kesejarahan.
Pertama, otoriter. Tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Lingkaran dalam membiaskan suara rakyat dengan jilatan yang mengandung racun. Sebenarnya itu hanya kebijakan istana. Mempersetankan rakyat dan membungkam aktivisme penyambung lidah rakyat.
Kedua, persepsi gaya hidup. Raja dan para Menteri makan apa yang dimau. Dari makan apa hingga makan siapa. Hidup foya-foya atau bermewah-mewah. Rakyat susah makan, makan apa dan dari siapa. Daya beli rendah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ada ibu di Tangsel terpaksa mencuri telur demi kebutuhan makan anak. Sementara Ibu-ibu pejabat menjadi “madame defisit” yang cekikikan pamer kekayaan.
Ketiga, komprador tunggal. Raja yang menjadi bagian dari kepentingan penakluk negeri. Boneka yang dapat dimainkan termasuk diangkat dan dibanting. Ditekan agar mau mengangkat dan membanting sasaran. Disuap dan dipelihara untuk tetap setia. Hidup dalam sandera permanen. Menggusur rakyat demi belas kasihan asing.
Keempat, anak raja bloon dan plonga plongo dijadikan alat penjilat pantat ayahanda atau bunda nyonya besar. Sanjungan pada si anak dibuat-buat sebagai pemanis dan penyenang hati. Kehebatan palsu. Anak bloon pewaris takhta kerajaan telah lahir pada waktu bagi penumbangan oleh rakyat.
Kelima, pengerahan aparat untuk menakut-nakuti dan menindas. Senjata melawan tangan kosong. Singa, ular dan ular meneror kelinci, semut dan jengkerik. Aparat adalah alat negara yang membiayai rakyat tetapi digunakan oleh rezim untuk menekan rakyat. Agar rakyat tetap tidak berdaya dan dihantui rasa takut.
Jika Jokowi memenuhi lima syarat di atas, berdasarkan hukum sejarah berdasarkan kausalitas, maka dipastikan Jokowi akan segera tumbang. Apalagi bila ia sudah merasa mampu untuk melakukan segalanya termasuk memata-matai partai politik. Arogansi dari panjangnya telah mencapai puncaknya.
Satu dua pukulan atau sentuhan akan mampu membuat kekuasaan berantakan. Istana sudah dalam posisi bertahan. Serangan-serangan semakin tidak beraturan.
Rezim Jokowi yang kuat dalam kepalsuan kini menghadapi kemarahan rakyat yang tidak mungkin bisa dibendung. Cepat atau lambat rakyat akan bergerak.
Kini sudah dalam hitungan mundur. Hasil akhir.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
20 September 2023
