MEDIALITERASI.ID | SUMUT – Penanganan kasus perusakan rumah di area perkebunan milik warga Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dinilai lambat oleh pihak pelapor. Peristiwa perusakan yang terjadi pada 5 Mei 2025 itu telah dilaporkan ke Polres Tanah Karo sehari setelah kejadian, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Reno Perangin-angin, pelapor dalam kasus ini, menyampaikan keheranannya terhadap lambannya proses hukum di Polres Tanah Karo. Ia menyebut, laporan dengan nomor STTLP/B/204/V/2025/SPKT/Polres Tanah Karo/Polda Sumut itu hingga kini belum mendapat kejelasan tindak lanjut.
“Saat kejadian, ada beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas yang melihat langsung perusakan tersebut, namun tidak ada tindakan yang diambil. Padahal, pelaku terlihat membawa senjata tajam dan merusak rumah serta barang-barang kami dengan brutal,” ujar Reno saat ditemui di Kabanjahe.
Ia menambahkan, aksi perusakan tersebut bahkan sempat terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu tampak beberapa pelaku, termasuk seseorang yang disebut bernama Suran Perangin-angin, dengan leluasa merusak bangunan dan barang-barang milik keluarga Reno.
Lebih lanjut, Reno juga mengungkapkan bahwa pada 15 Mei 2025, kurang lebih 10 hari setelah dirinya melaporkan kasus perusakan saudaranya, Jusuf Perangin-angin, justru dilaporkan balik oleh Apdiel Perangin-angin ke Polres Tanah Karo dengan tudingan penyerobotan lahan.
“Yang menjadi aneh bagi kami, laporan penyerobotan lahan yang ditujukan kepada saudara saya justru cepat diproses. Sudah ada pemeriksaan saksi-saksi, sementara laporan kami tentang perusakan belum juga berjalan,” tambahnya.
Reno menjelaskan bahwa lahan yang dipermasalahkan masih tercatat sah atas nama orang tua kandung mereka dengan sertifikat hak milik (SHM) yang diakui secara hukum.
Hal senada juga disampaikan Jusuf Perangin-angin. Ia mengaku sebelumnya pernah dipenjara selama satu bulan atas tuduhan serupa terkait lahan yang sama.
“Beberapa waktu lalu saya sempat dikriminalisasi dalam perkara serupa di lahan yang sama. Padahal lahan tersebut sah milik orang tua kami yang sudah meninggal. Kami adalah ahli waris yang sah,” ujar Jusuf.
Pihak keluarga berharap agar Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri turun tangan memantau dan memastikan penegakan hukum berjalan adil. Mereka mendesak agar laporan yang telah mereka buat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami warga negara yang butuh keadilan. Jangan sampai hukum berat sebelah,” tegas Reno.
Pihak Polres Tanah Karo hingga berita ini diterbitkan belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. (Tim)
