Oleh : T.M. Jamil
Associate Profesor
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh
KETIKA PESTA DEMOKRASI dan dilantiknya pemimpin terpilih, banyak rakyat yang kecewa. Sebab, bongkahan-bongkahan harapan yang dijanjikan pemimpin pilihan hati tidak terbukti, malah mengingkari setiap janji yang diucapkan dalam kampanye. Alhasil, pemimpin dicap tidak amanah, pengkhianat dan berpihak kepada rakyat. Setelah menjadi pemimpin dia lebih mementingkan diri, anak, menantu, ipar dan keluarga atau kelompoknya. Jika begitu, Benarkah cap kesalahan itu mutlak ada pada pemimpin?, atau jangan-jangan kita (baca : rakyat) yang salah dan tak bijak dalam memilih pemimpin?. Berkaitan dengan itu, maka sebelum menyesal, berhati-hatilah dalam menggunakan hak pilihnya. Tulisan ini ingin mengingatkan kita semua agar selalu menggunakan akal sehat. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pemimpin itu adil dan baik, jika dia tak taat kepada Tuhannya atau tak pernah Shalat.
Bukankah Selama ini, rakyat selalu menyalahkan pemimpin yang terpilih, dan jarang melakukan introspeksi diri. Padahal, kalau ditelusuri lebih jauh, rakyat punya peran yang signifikan terhadap lahirnya pemimpin yang buruk dan pengkhianat. Ibarat, menunjuk dengan jari telunjuk, empat jari mengarah diri sendiri. Artinya, kesalahan seharusnya lebih banyak kepada yang memilih, bukan kepada yang dipilih. Camkanlah …
Potret kesalahan itu berawal dari standar rakyat dalam memilih. Banyak rakyat yang memilih tidak berdasarkan rekam jejak (track record), kapasitas, kapabilitas dan perilaku pemimpin dalam kesehariannya. Semua kriteria pemimpin yang baik, terhalang oleh uang atau pemberian materi sesaat. Bahkan uang telah mengalir deras sejak awal pemimpin itu mengikrarkan diri untuk menjadi calon pemimpin. Ya, BISA SAJA uang itu mengalir dengan cara memberikan hadiah, gratifikasi, sumbangan mobil ambulance, makan siang, rapat koordinasi, kunjungan ke rumah-rumah atau rapat-rapat kampanye baik yang terbuka maupun yang terselubung.
Sebut saja, untuk mengenalkan dirinya ke publik, belum lagi untuk mendapatkan “sampan atau kenderaan” politik. Selanjutnya, biaya untuk menyeberangkan “sampan” agar sampai ke pulau impian. Semuanya itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Uang menjadi benda keramat yang mampu menghipnotis publik atau calon pemilih. Rakyat diumpan dengan janji-janji bak mutumanikam sembari menebar uang dalam beragam bentuk. Mulai dari sembako, bantuan rumah ibadah, memperbaiki jalan, hingga dalam wujud aslinya yakni lembaran rupiah. Ungkapan “kinilah saatnya kita merasakan uang calon pemimpin” telah menjadi petaka sendiri bagi rakyat.
Hamparan harapan yang membentang terlilit oleh kain panjang hutang budi yang telah ditanam rakyat. Akibatnya, pemimpin terpilih dengan mudah melanggar janjinya. Sejatinya, rakyat haruslah mengfungsikan otak dan segala penglihatannya dalam memilih pemimpin. Membuka jendela mata dan hatinya agar terlihat dengan jelas mana pemimpin emas dan mana yang loyang. Jangan pernah apatis terhadap politik, apalagi menganggap keputusan memilih tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari.
Ungkapan, “siapa yang terpilih, kita juga tidak ada untungnya” adalah umpan jebakan bagi rakyat. Rakyatlah yang akan menikmati kebijakan pemimpin yang dipilihnya. Mengutip perkataan penyair Jerman Bertolt Brecht, “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga beras, harga BBM, harga sepatu dan obat, semua itu sangat tergantung pada keputusan politik”.
Kini sudah saatnya rakyat mengevaluasi keputusannya dalam memilih pemimpin. Jangan sampai apa yang terjadi dengan salah seorang oknum Gubernur dan Bupati di Sumatera, yang belum genap sebulan memimpin, terulang kembali dalam sejarah pemimpin di negeri ini. Dia harus diberhentikan karena terlibat skandal korupsi. Demikian juga dengan kasus-kasus seirama yang menimpa pemimpin-pemimpin lain. Seharusnya rakyat harus cermat dan menggunakan hati nurani agar pemimpin terpilih benar-benar layak disebut pemimpin.
Rakyat terlalu mudah terpengaruh oleh laku pencitraan dan money politics. Akibatnya, pemimpin banyak yang hebat hanya di baliho, spanduk, papan iklan, dan santun, jujur, religius, dekat dengan rakyat ketika dalam kampanye saja. Selebihnya, ketika terpilih, semuanya berubah dan kembali kepada wujud semula, berwajah manusia, berhati iblis. Hilang sudah pemimpin yang santun, jujur serta religius, yang ada hanyalah pemimpin yang penuh ambisi untuk dihormati dan menggunakan segala kuasa untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Makanya tidak heran, banyak pemimpin yang korupsi dan akhirnya menginap di jeruji besi. Kendatipun demikian, masih banyak pemimpin dan calon pemimpin yang baik, bersih dan punya integritas tinggi dalam membangun negeri. Hanya saja tidak terekspos dan tidak punya modal untuk menduduki kursi kekuasaan. Sebab, untuk mencalonkan diri saja menjadi pemimpin, sudah menghabiskan biaya politik yang tidak sedikit. Bahkan milyaran atau trilyunan rupiah.
Sebagai ilustrasi Mantan Mendagri era SBY Gamawan Fauzi pernah mengungkapkan, bahwa untuk menjadi kepala daerah menghabiskan dana milyaran rupiah. Padahal gaji kepala daerah tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk bisa terpilih. Demokrasi Simbolik Fakta ini, seharusnya kian menyadarkan bangsa, bahwa demokrasi kita sudah kehilangan esensi diri. Kita terjebak dalam lakon demokrasi simbolik bukan pada yang substantif. Suara dan pilihan rakyat hanya diukur sebatas rakyat untuk memilih saja, bukan pada bagaimana proses memilih pemimpin yang baik dan benar.
Sebab, pilihan-pilihan hati nurani telah terkontaminasi oleh prilaku rakyat sendiri yang memilih hanya berdasarkan citra positif pemimpin, money politic dan apatisme politik. Rakyat harus berani keluar dari metode lama dalam memilih pemimpin. Jangan lagi menjual murah suara-suara mereka.Pemimpin yang bijak hanya akan lahir dari rakyat yang bijak. Apa yang dilakukan pemimpin kita pada hari ini, jangan-jangan cerminan keseharian tingkah laku kita sendiri.
Seperti perkataan Ibnu Qayyim Al Jauziyah, “Sesungguhnya di antara hikmah Allah dalam keputusan-Nya memilih para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya, bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun, jika rakyat berbuat zhalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zhalim,”. Na;uzubillahi Min Zhalik. Semoga tulisan ini dapat mendidik bangsa Indonesia dalam menyambut Pilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024 yang akan datang.
Banda Aceh, 6 Oktober 2023
