Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor, Social Science, USK, Banda Aceh.
Analisis Politik Akhir Pekan :
DALAM sebuah kesempatan Seseorang bertanya kepada Saya ; LAZIMKAH dalam politik mengandalkan orang baik, ketika realitas menunjukkan orang baik di politik itu sulit dicari? Untuk itu, mari ikuti pembahasannya… “Politik baik” adalah oxymoron, karena persepsi atas politik umumnya adalah aktivitas manusia untuk meraih kekuasaan, dan untuk itu kerapkali menggunakan dan menghalalkan segala cara. Apakah orang baik itu bisa tetap baik ketika ia berpolitik? Atau, perlukah konsep “orang baik” dalam realitas politik praktis, dan apakah ada gunanya? Sepertinya tidak perlu.
Karena kebaikan adalah kualitas personal individu, sementara politik lebih ke soal policy atau urusan publik. Kebaikan seorang politisi bukan diukur dari aksi-aksi personal yang layak mendapat pujian seseorang atau sekelompok orang, melainkan bagaimana kampanye, policy, dan keputusannya sebagai politisi berdampak baik bagi mayoritas publik, dan bagi negerinya. Pada level publik, kebaikan dan ketidak-baikan seringkali menjadi kabur.
Satu policy bisa baik menurut kelompok tertentu, akan tetapi tidak baik menurut kelompok lain. Misalnya kontroversi menyangkut revisi UU-KPK. Politisi, baik di legislatif maupun di eksekutif, bulat satu suara mengesahkan revisi secepat kilat. Policy dan keputusan revisi itu menjadi kontroversi, publik terbelah antara yang setuju dan tidak.
Apakah policy revisi UU KPK itu baik, berbasis pada itikad baik, dan diputuskan oleh politisi-politisi baik?. Banyak contoh lain, baik dan tidak baik bukan perkara definitif (hitam-putih atau benar-salah) yang bisa diterima publik secara bulat dalam politik. Kebaikan yang mudah dipahami dalam konteks etika atau moral, dan juga pada level karakter individu, menjadi agak rumit jika masuk wilayah politik.
Rumit karena erat terkait dengan persepsi, opini, atau penilaian publik. Dan jika menyangkut publik, maka opini atau persepsi bersifat beragam, bernuansa. Setiap individu bisa berbeda persepsinya. Soal Orde Baru (Orba), misalnya. Post factum, kini umumnya publik menilai merupakan era pemerintahan yang buruk dan menyakitkan.
Namun, pada masa kejayaannya, Orde Baru dinilai baik, karena berhasil menjaga stabilitas, menegakkan keamanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menggerakkan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Meskipun dinilai negatif oleh banyak pihak, ada sebagian kelompok masyarakat, juga politisi, yang kini menganggap era Orba masih “lebih baik” dibanding era “reformasi” saat ini. Yang selalu bicara “Revolusi Mental” malah yang terjadi banyak oknum pejabat yang “moralnya terpental…” Kepemimpinan Soeharto dinilai lebih jelas, tegas, dan terasa. Itu sebabnya sebagian ada yang memunculkan sentimen “rindu Orba”, dengan slogan: “enak zamanku toh?”
Sinyalemen “rindu Orba” atau Aku “Masih Merindukanmu” itu belakangan bukan sekadar lamunan atau guyonan sekelompok orang, namun mulai menggelinding menjadi manuver gerakan politik. Safari politik Para Politisi (terutama bernafsu sebagai Capres) ke berbagai pimpinan parpol, dengan agenda, antara lain, amandemen UUD 45 (atau mengembalikan ke konsep awal?), apakah itu manuver politik untuk kebaikan atau justeru membahayakan? Dan gerakan kembali ke UUD 45 juga menjadi agenda sebagian kelompok masyarakat madani.
Contoh lain, banyak masyarakat ‘trauma” dengan Orba, dan menganggapnya sebagai ‘rezim jahat’. Sehingga orang-orang atau politisi yang dulu, berafiliasi dengan Orba dinilai bukan orang baik. Problematiknya, politisi terafiliasi Orba itu bahkan kini berserak di sejumlah parpol. Saya pikir hampir semua politisi senior sekarang di berbagai parpol adalah hasil “didikan” di masa Orba.
Mereka bermutasi, mereplikasi diri, dan kemudian saling berkongsi-berkoalisi. Sulitnya, kita memahami perilaku politisi di negeri ini. Sebagai contoh aktual, Proses pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang lalu, telah membelah publik dan politisi menjadi dua kubu : pro-Jokowi vs pro-Prabowo.
Mereka berlomba untuk saling (merasa) “unjuk kebaikan” untuk meraup dukungan suara publik pada masa kampanye Pilpres. Sembari merasa kubunya “lebih baik”, mereka mengecam kubu lawan sebagai ancaman yang membahayakan.
Anies Baswedan, misalnya, ketika menjadi juru kampanye pro-Jokowi pada Pilpres 2014, menyerukan slogan menarik : “orang baik berkumpul dengan orang baik”. Ingin menekankan bahwa kubu Jokowi adalah kumpulan politisi-politisi baik, dan yang tidak baik di kubu lawan. Semoga saja “pembelahan” ini tidak pernah terjadi lagi dalam Pemilu 2024 dan pemilu berikutnya.
Seiring dan berjalannya waktu, Anies kemudian berpisah dengan kubu Jokowi. Dengan demikian, apakah Anies masih meyakini slogannya, sebagai orang baik yang menyeberang ke kubu “orang buruk”, atau dia mulai meragukan slogan yang ia ucapkan? Wallahu ‘Aklam. Heehee…. Semoga Mas Anies masih ingat. Sehingga ke depan bangsa ini menuju lebih baik.
Wacana lain muncul, mengangkat sentimen kubu Orba atau anti-Orba, menunjuk bahaya politisi atau pejabat Orba yang bersemayam di koalisi parpol. Wacana ini agak ironis, karena politisi Orba ada di kedua belah atau berbagai kubu. Namun, tentu ada pembenaran: politisi Orbais yang sekubu, kadar ke-Orba-hanya sudah luntur, sudah dicuci dengan bersih. Politisi Orba yang jahat pasti di kubu lawan.
Demikianlah, dalam politik, baik atau buruk kemudian hanya soal perkubuan dan perkawanan politik. Kubu politik-ku adalah politisi yang baik, dan kubu lawan pasti politisi jahanam. Pemilahan kategoris biner yang jelas, mudah dan gamblang, kalau saja konstelasi politik per-kubu-an itu masih berlanjut. Tetapi oh tetapi, kemudian terjadi rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Politik perkubuan lebur, sekat-sekat pemilahan berangsur hancur.
Tidak ada lagi pro-Jokowi atau pro-Prabowo, politisi baik dan buruk berkumpul membentuk koalisi besar dan tunggal. Wacana kampanye Pilpres tidak lagi relevan : tidak ada lagi sinyalemen politisi baik atau buruk. Sepertinya, Mas Anies Baswedan pun perlu untuk meralat slogannya, menjadi : “politisi berkumpul, tak penting baik atau buruk”. Orba atau non-Orba, ayo kumpul.
Mengutip slogan Karl Marx “Workers of the world, unite! You have nothing to lose but your chains”, slogan politisi bisa menirunya menjadi : “Politisi Indonesia, kumpul. Dan jadi makmur” Orba non-Orba bersatu tak bisa dikalahkan. Lagi pula, toh, Orba bisa menjadi singkatan bermakna dua : Orde Baru atau Orang Baik. Dalam politik sangatlah susah dan sungguh kompleks untuk membedakan keduanya. Entahlah, semoga bangsaku semakin cerdas dan bijak dalam menata Indonesia Masa Depan !!!
Bumi Aceh, Tanah Mulia, 13 Mei 2023.
